Politik Pencitraan

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). [tribunnews]

Presiden SBY selalu cepat merespon keluhan masyarakat. Namun respon tersebut tidak langsung terealisasi dalam bentuk solusi karena SBY terjebak permainannya sendiri berpolitik citra.

"Pemerintahan Presiden Yudhoyono terperangkap pada politik pencitraan. Yakni pencitraan tentang keseriusan Presiden, pencitraan bahwa Pemerintah bekerja keras, dan pencitraan bahwa kebijakan Pemerintah berpihak kepada rakyat," ujar Pengamat Politik LIPI Syamsudin Haris.

Hal itu dikatakan Syamsuddin dalam Seminar Nasional Sehari "Membangun Rumah Indonesia, Memihak Bangsa Sendiri" di kantor LIPI, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (3/8/2010).

Syamsuddin menyampaikan, yang dilakukan SBY itu justru menghambat langkahnya dalam mensejahterakan rakyat. Krisis tabung gas misalnya, belum juga dituntaskan oleh Pemerintah.

"Indikasi paling jelas bahwa komitmen Presiden Yudhoyono hanya pada tingkat wacana atau pidato belaka yang tampak dalam penegasan komitmennya tentang kebijakan Pemerintah pro rakyat," kritik Syamsudin.

Kelambanan SBY mengambil keputusan dirasakan Syamsudin justru semakin menyusahkan rakyat. Kenaikan BBM yang ditunda-tunda justru mengakibatkan kelangkaan stok karena ulah usil pengusaha.

"Sehingga membuka peluang bagi para spekulan BBM untuk memanfaatkan situasi ketidakpastian dan akhirnya berdampak pada kesulitan yang dihadapi rakyat," terang Syamsudin.

Selain itu, Syamsudin menyampaikan, kecenderungan yang sama juga berlangsung di bidang pangan dan pertanian. Dalam berbagai kesempatan Presiden SBY mengatakan pemerintahannya memberdayakan petani dan pro pertanian.

"Tapi secara faktual, kebijakan terhadap komoditas beras misalnya, keberpihakan Pemerintah belum tampak. Pemerintah kita hanya menerapkan tarif impor 30 persen, sehingga petani kita megap-megap terus," keluhnya.

Sumber: Detik.

Apa yang bisa dipelajari dari Kongres II Partai Demokrat? Jika ingin digambarkan maka bisa diwakilkan dalam satu kalimat yakni kalahnya politik pencitraan dengan pendekatan kultural.

Andi Mallarangeng yang begitu menggebu-gebu sejak mendeklarasikan pencalonannya beberapa bulan lalu, kalah telak pada pemungutan suara pemilihan ketua umum Partai Demokrat di Kota Baru Parahyangan, Padalarang, Bandung Barat, Minggu.

Perolehan suara Andi kalah jauh dibanding dua saingannya, Anas Urbaningrum dan Marzuki Alie.

Padahal, jika masyarakat dan peserta kongres melihat baliho dan spanduk yang ditebarkan Andi di penjuru Kota Jakarta, Bandung dan di arena kongres, tentu bisa menggetarkan lawan.

Tidak hanya baliho dan spanduk, kubu Andi juga "menyerang" dengan iklan di televisi. Bila melihat komposisi pemilih, pilihan iklan di televisi kurang mengena karena para pemilih bukanlah masyarakat umum, tetapi audiens terpilih, yakni pengurus cabang (DPC) dan pimpinan daerah (DPD).

Mereka adalah pemilih cerdas yang menjatuhkan pilihan atas pemikiran rasional, bukan terpedaya dengan iklan.

Bukan hanya melalui baliho dan iklan, kubu Andi yang didukung oleh lembaga pencitraan profesional, Andi juga menarik Edhie Baskoro atau Ibas, yang juga putra bungsu pasangan Susilo Bambang-Yudhoyono, ke jajaran tim pendukungnya. Ibas digadang-gadang ke mana saja Andi berkampanye.

Lalu tersebar info bahwa Cikeas mendukung Andi dan itu dipresentasikan oleh kehadiran Ibas di kubu Andi.

Namun, lihatlah kenyataannya. Andi kalah telak pada pemilihan ketua umum putaran pertama.

Pemilihan ketua umum putaran pertama menghasilkan 236 suara (45 persen) untuk Anas Urbaningrum, 82 suara (16 persen) untuk Andi Malarengeng dan 209 suara (40 persen) untuk Marzuki Alie. Sejumlah 2 suara tak sah dan dua peserta tidak menggunakan hak suaranya.

Karena tak ada yang meraih 50 persen plus 1 suara, maka diadakan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh Anas dan Marzuki.

Semua upaya di atas mungkin merupakan perhitungan matang dari kubu Andi bahwa dia, meski populer di kalangan masyarakat sebagai Juru Bicara Presiden selama lima tahun, tetapi tidak dekat dengan pengurus DPC dan DPD.

Dia seperti menara gading yang terlihat bagus dari jauh tetapi terasing dari kader dan pengurus Demokrat di daerah. Mungkin jika dia tidak melakukan upaya pencitraan, iklan di televisi, baliho, spanduk dan pernyataan di pers secara intensif, suara yang diperolehnya kurang dari 82.

Terlepas dari itu semua Andi mengakui dirinya kurang intensif mendekati pengurus cabang dan pimpinan daerah sehingga perolehan suaranya pada putarannya paling kecil, yakni 82 (16 persen).

Kepada pers seusai pemungutan suara, Andi mengatakan dirinya lama menjadi juru bicara presiden sehingga tidak cukup waktu mendekati pengurus daerah.

Dia menyatakan calon lain, seperti Marzuki yang lima tahun menjadi sekjen PD dan Anas yang menjadi pengurus partai memiliki waktu yang cukup mendatangi daerah.

Andi yang kini menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga mengucapkan selamat kepada siapa pun yang terpilih nanti. Dia juga memberi apresiasi kepada peserta kongres yang sudah menunjukkan kepada masyarakat bagaimana demokrasi berproses di tubuh partai pemenang Pemilu 2009 itu.

Tak Cukup Pencitraan

Kekalahan Andi itu menguatkan pendapat jika ingin berhasil di dunia politik maka tidak cukup dengan upaya pencitraan saja. Setiap calon harus turun ke daerah, mendatangi konstituennya, berdialog dan menanam persepsi yang sama tentang visi dan misi partai.

Anas ketika ditanya tentang baliho lawan politiknya, mengatakan, "Baliho saya ada di hati pemilih."

Anas dan Marzuki memang minim dengan baliho dan spanduk. Manuver yang dilakukan hanya sekali-kali. Tidak ada pernyataan bombastis menjelang kongres. Kematangannya baru terlihat di saat kongres.

Jika ditilik lebih jauh, hasil penghitungan suara putaran pertama Kongres II Demokrat di luar perhitungan sejumlah pihak, termasuk dari kubu tim sukses ketiga calon.

Sebelumnya Kubu Andi sangat yakin akan memperoleh sekitar 300 suara sehingga berani melontarkan usulan aklamasi. Namun, pada saat tes pertama pemungutan suara untuk percepatan jadwal pemilihan ketua umum yang digagas kubu Marzuki, pada Sabtu (22/5), kubu Andi hanya mendapat 130 suara, dan sisanya untuk kubu Anas dan Marzuki.

Pada Sabtu (22/5) malam usai pemungutan muncul rumor Andi akan mundur dari pencalonan karena 130 suara tidak cukup untuk maju ke babak kedua yang mensyarat 25 persen suara dari 533 total suara.

Namun, ternyata Andi tetap maju dan perolehan suaranya merosot jauh menjadi 82 suara saja. Sebelum hasil penghitungan usai, Andi sudah meninggalkan posisinya di panggung dan melayani wawancara dengan televisi swasta.

Sementara di kubu Anas sebelumnya muncul optimisme akan meraih 270 suara, lebih dari 50 persen plus 1, sehingga pemungut suara cukup satu putaran.

Juru Bicara Tim Anas, Ruhut Sitompul, kepada pers mengatakan, Sabtu (22/5) malam semua pendukung Anas berkumpul di sebuah hotel dan tidur bersama di lobi.

"Ketika ditanya mengapa kalian tidak pulang ke hotel, mereka (pengurus DPD dan DPC) bilang kami takut serangan fajar, Bang," kata Ruhut mengutip pernyataan pendukungnya.

Ruhut juga menyatakan, dia sedang berpikir bagaimana menahan air mata jika Anas menang satu putaran. Kenyataannya, Anas hanya mendapat 236 suara, meski perolehannya tertinggi tetapi jumlahnya tidak sesuai dengan perkiraan kubunya.

Kuda Hitam

Di luar dugaan Marzuki, si kuda hitam, mendapat peroleh suara di luar perkiraan banyak pihak. Uji coba peroleh suara melalui usulan pemilihan ketua umum yang dipercepat agaknya melambung citranya.

Dia mengalahkan Andi yang semula dijagokan dan memiliki baliho serta spanduk dukungan di mana-mana. Marzuki memperoleh 209 suara.

Artinya, terjadi perpindahan suara Andi ke Anas dan Marzuki yang sangat siginifikan. Pada putaran kedua, publik menanti akan kemana Andi dan pendukungnya akan melimpahkan suaranya.

Sebelumnya, Ahmad Mubarok, Ketua Tim Pemenang Anas, mengatakan posisi Sekjen Partai Demokrat akan diberikan kepada Edhie Baskoro (Ibas), meski tawaran itu belum dibicarakan secara serius dengan Anas.

Sejumlah pengamat menilai, kekalahan Andi karena SBY tidak memberi isyarat mendukung Andi pada saat pidato pembukaan Kongres. SBY justru mengingatkan agar tidak melakukan politik uang.

Sikap netral SBY menghidupkan demokrasi di kongres partai pemenang Pemilu 2009 itu, meskipun kubu yang didukung oleh anaknya kalah telak.

Setidaknya Partai Demokrat sudah menunjukkan bahwa mereka bukan partai keluarga (partai yang didominasi keluarga) seperti yang dikhawatirkan banyak pihak.

Sumber: Antara.

Seorang filsuf berkebangsaan Jerman Friedrich Nietzhe pernah berucap “Tuhan telah mati”. Kini dalam nada yang hampir sama, Anas Urbaningrum yang naik ke podium dan mengucap “pencitraan telah mati”. Anas memang tidak mengucapkan itu secara verbal, namun secara tersirat, “sang pangeran biru” itu pastinya tidak akan menyangkalnya. Pencitraan disini adalah pola kampanye yang hanya mengandalkan kampanye udara tanpa pernah menjejakkan kaki ke tanah. Kemenangan Anas, sekaligus membuktikan bahwa suara arus bawah tidak goyah dikepung oleh iklan-iklan politik. Rival terberatnya adalah Marzuki Ali, senior dan sekaligus ketua DPR. Namun, sekali lagi, faktor senioritas juga tidak mampu membendung laju kemenangan Anas Urbaningrum. Anas Urbaningrum (AU), dalam putaran kedua pemilihan ketum Partai Demokrat ini, berhasil mengumpulkan 280 suara. Sedang Marzuki Alie (MA) meraih 248 suara.

Ada beberapa faktor yang bisa kita nilai sebagai kunci kemenangan Anas. Pertama, Anas sudah membuat investasi politik sejak dini di tubuh partai. Posisi yang dijabatnya sebagai Ketua DPP Bidang Politik,membuat interaksi politik dengan arus bawah sebagai pemilik mandat suara lebih terjaga. Dengan posisinya di DPP itu pula, Anas memainkan negosisasi dan bargain politik dengan proses politik arus bawah di DPC-DPC. Interaksi yang intens membuat hubungan emosional dan iman politik tersampaikan dengan baik. Kedua, Karakter pribadi yang santun, cerdas dan berwibawa. Anas tahu betul bahwa karakter pribadinya sangat cocok dengan positioning Partai Demokrat yang juga selaras dengan karakter pribadinya. Proses pelembagaan nilai-nilai yang dimiliki partai membuat kader-kader demokrat yang mempunyai hak suara dalam kongres dibuat nyaman dengan sosok Anas.

Ketiga, pengalaman politik sejak dini. Guru terbaik adalah pengalaman. Anas sebenarnya bukan anak kemarin sore dalam panggung perpolitikan tanah air. Karirnya sejak menjadi aktivis HMI sampai kemudian menjadi ketua fraksi demokrat di Senayan tergolong cukup mulus untuk usia yang masih muda. Ini adalah rajutan track record yang tidak bisa disangkal sebagai sebuah prestasi politik yang brillian. Ibarat kita membeli barang elektronik dengan rumusnya “harga tidak pernah bohong”, begitu pula dalam melihat kualitas pemimpin, diktumnya berbunyi “track record tidak bakal bohong”. Dalam usianya yang masih 41 tahun, dengan jabatan sebagai ketua partai terbesar di Indonesia, menunjukkan siapa sebenarnya beliau.

Keempat, dukungan SBY. Walau tidak tersurat, SBY sedang memainkan politik tebar jala. Artinya, siapapun ketuanya, yang menang tetap SBY. Menempatkan anaknya, Eddi Baskoro ke dalam kubu Andi Malaranggeng adalah satu sisi. Sisi lain, pada saat menjelang putaran kedua, kita sebenarnya bisa mencerna bahasa politik SBY dalam pidato singkatnya agar pemilihan dilakukan demokratis dan tidak ada tekanan. Demokratis dan tanpa tekanan adalah simbol kedaulatan rakyat, yang juga berarti suara pemilih tidak tunduk pada kekuatan politik tertentu dan hanya berdaulat pada sang pemilik suara. Pada saat itu, suara AM yang hendak diperebutkan, dan sesuai dengan pidato SBY, suara AM akhirnya punya otonomi atas hak politiknya masing-masing. Padahal AM sudah mengumumkan pelimpahan dukunganya pada Marzuki Ali. Pelimpahan dukungan akhirnya tidak bulat, karena hampir setengah lebih suara AM pindah ke kubu Anas. Menurut penulis, SBY sengaja bersikap netral dan cenderung membiarkan tiga kandidat bertarung habis-habisan sejak awal. Sambil menunggu dan melihat kandidat yang paling berpeluang menang. SBY tidak ingin berhadapan dengan konflik jika mendukung terang-terangan salah satu calon. Kalaupun ada beberapa sinyal, itupun tidak bisa di-judge oleh pihak yang kalah sebagai dukungan SBY. Terlihat disini bagaimana SBY juga bermain cantik mengamankan posisinya. Hal ini pula yang dianggap sebagai faktor penentuan kalahnya Marzuki. Posisi Marzuki sebagai ketua DPR mungkin terlalu sulit untuk dikendalikan SBY sehingga kemudian memberi sinyal halus mendukung Anas.

Terlepas dari faktor kekalahan Marzuki Ali, ada hal yang menarik dari kongres demokrat kemarin, yakni matinya iklan politik. Beberapa analisis kemenangan Anas, berbanding terbalik dengan tersingkirnya Andi di putaran pertama, banyak pertanyaan kenapa Andi dengan Ibas sebagai simbol Cikeas, bisa kalah ? Restu Cikeas kepada Andi dengan representasi Ibas adalah klaim. Tidak pernah ada tanda-tanda Cikeas mendukung Andi. Penempatan Ibas di kubu Andi bisa dibaca sebagai kebebasan Ibas dalam memilih calon pemimpin atau bisa juga dibaca sebagai strategi politik SBY untuk sekedar menebar pengaruh . Karena rumus politik SBY adalah siapapun yang menang, pemenang sejati adalah SBY,maka penempatan Ibas tidak terlalu menjadi perhitungan politik yang bisa menggoyahkan kewibawaan Cikeas jika Andi kalah. Rumus politik SBY terbukti dengan posisinya sebagai ketua dewan pembina sekaligus menjadi ketua majelis tinggi partai yang memiliki kewenangan yang sangat superpower. Kewenangan tersebut antara lain menentukan formatur pembentukan kabinet Anas sampai pengambilan keputusan strategis partai,pembentukan koalisi dan penentuan calon presiden dan wakil presiden. Jika dilihat dari kewenangan majelis tinggi tersebut, maka fungsi ketua umum hanyalah sebagai pembawa obor. Yang terang bersinar tetap SBY.

Selain itu, Andi jarang menjalin interaksi politik di akar rumput. Posisinya sebagai juru bicara presiden dan menteri pemuda dan olah raga tentunya bukan pintu yang tepat untuk membangun relasi politik dengan DPC-DPC. Akhirnya, iklan politik menjadi senjata pamungkas menutupi kelemahan itu. Namun, Andi lupa bahwa kampanye udara saja tidaklah cukup. Kampanye darat untuk pemilih sekelas partai masih sangat menentukan. Inti pencitraan dalam ajang politik seringkali dan kebanyakan adalah membangun kesadaran palsu bagi khalayak yang menjadikan sosok yang dimunculkan nampak sempurna. Hal itu mungkin bisa dikenakan pada khalayak yang memiliki kesadaran pasif namun tidak bagi khalayak aktif seperti anggota internal partai. Menurut Jean Baudrillard, filsuf dan pakar komunikasi Perancis, media merupakan agen simulasi (peniruan) yang mampu memproduksi kenyataan (realitas) buatan, bahkan tidak memiliki rujukan sama sekali dalam kehidupan kita. Teori Baudrillard masuk akal dihubungkan pada banyaknya iklan-iklan di televisi, radio, dan media cetak menampilkan tokoh-tokoh dengan bendera satu partai politik di belakangnya. Para tokoh politik memproduksi kenyataan buatan bermuatan politis agar mendapatkan dukungan di kongres. Proses dramatisasi ditunjukkan dengan mengangkat tema besar yang sensitif dan populer di hadapan pemilih.

Demokrat membuktikan iklan politik bukan rumus sakti menghasilkan pemimpin. Politik hati yang dibangun jauh-jauh hari masih ada dalam kongres kemarin. Kekalahan Andii itu menguatkan pendapat, jika ingin berhasil di dunia politik maka tidak cukup dengan upaya pencitraan saja. Setiap calon harus turun ke daerah, mendatangi konstituennya, berdialog dan menanam persepsi yang sama tentang visi dan misi partai. Andi lupa yang dihadapinya bukan segerombolan massa rakyat yang mudah tertipu dan terombang-ambing oleh iklan dan spanduk siapa yang paling banyak. Itu semua karena Andi lupa, dan sekali lagi lupa bahwa dia ”menggunakan meriam untuk membunuh nyamuk”.

By: reksa institute On November 06, 2010

Continue Reading

Mendesakkan Agenda Rakyat Dalam Pilkada

Seorang warga bersepeda melintasi baliho pemilu di Surabaya. [okezone]

Dalam moment-moment hajatan politik (Pemilu/Pilkada), kiai atau ulama sering kali dijadikan target “silaturahmi politik”. Ini di antaranya karena kiai dianggap memiliki pengaruh dan kharisma di masyarakat. Fenomena ini menarik perhatian banyak politisi, terutama saat Pilkada seperti sekarang, karena dengan mendekat ke para kiai, berarti mereka sedang mendekat ke penarik suara masyarakat.

Mereka beramai-ramai “meminta restu dan doa” dari sang kiai, agar kelak dipilih masyarakat. Atau, dan ini yang lebih banyak sesungguhnya, sang politisi dapat dukungan dari jama'ah atau santri dan masyarakat yang selama ini makmum sama kiai.

Fenomena kiai dijadikan sebagai komoditas politik adalah bagian tersendiri wajah perpolitikan bangsa ini. Ketika moment-moment tertentu, seperti Pemilu/Pilkada, kedudukan kiai diangkat dan diistimewakan. Setelah itu, biasanya kiai dan masyarakat lainnya kurang dilibatkan dalam merumuskan kebijakan yang justru terkait dengan nasib masyarakat banyak itu sendiri. Dalam hal ini, nampak jelas bahwa politisi melibatkan kiai dan tokoh masyarakat lainnya lebih untuk kepentingan sebagai alat penarik suara (vote gater) dalam Pemilu/Pemilukada.

Yang berkembang kemudian adalah pembodohan terhadap rakyat dalam hal berdemokrasi, di mana standar kualitas calon pemimpin daerah diukur dengan seberapa sering ia 'pamer kebaikan' dan 'kedermawanan' di hadapan rakyat. Sementara itu persoalan-persoalan yang menjadi kebutuhan rakyat banyak, justru kurang tersentuh. Seperti kemiskinan, terbukanya lapangan pekerjaan, bahkan pendidikan dan kesehatan rakyat, hampir tidak dibahas secara serius dan tuntas. Dalam Pilkada kali ini, hampir bisa dikatakan tidak ada evaluasi serius yang diketahui banyak orang, mengenai sejauh mana pemerintah daerah melakukan tugasnya dalam memberikan pelayanan publik terkait soal-soal tersebut.

Sehingga tidak aneh apabila belakangan muncul apatisme masyarakat terhadap Pemilu/Pemilukada. Mereka lebih tertarik pada “duit” yang dibagikan para calon, ketimbang program-program, misi dan visi yang ditawarkan calon. Begitu juga dengan kiai dan tokoh masyarakat lainnya, mereka lebih sibuk 'dukung-mendukung' calon-calon pemimpin daerah, ketimbang memberikan tausyiah kepada calon dan masyarakat agar menjalankan proses demokrasi dengan baik, jujur, adil, memperhatikan nasib rakyat banyak dan jauh dari politik uang (money politic).

Agenda Pemilukada Cenderung Elitis

Keanehan dalam Pilkada sebagaimana di atas, timbul karena memang persoalan kehidupan rakyat kurang menjadi agenda utama. Justru agenda utamanya adalah dukung-mendukung kandidat. Di mana kandidat dipromosikan begitu sempurna, dengan beragam spanduk, baliho, ditambah dengan berbagai jargon dan janji-janjinya. Kegiatan selebrasi kandidat, yang menjadikan kandidat bagai artis yang rajin dipromosikan, nampaknya mengalahkan pembahasan masalah-masalah kerakyatan.

Sementara itu di tingkat lokal, konstalasi politik dalam Pemilukada biasanya tidak lebih berupa perpaduan antara politik uang (money politics) dengan premanisme (gangsterisme). Sepanjang tahun 2005 yang lalu, tema-tema Pilkada hanya berkisar pada godaan uang, penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power), dan ancaman 'kekerasan' bagi pihak yang berseberangan.

Konstalasi di atas diperparah dengan kondisi objektif dan subjektif rakyat lokal kita yang sedang dirundung berbagai persoalan. Satu di antaranya kemampuan daya beli mereka yang amat merosot sejak terus menaiknya harga BBM.

Di banyak tempat, kondisi objektif dan subjektif seperti itu mendorong terjadinya jual beli suara dalam pilkada. Rakyat yang sedang dirundung malang, sementara para kandidat berlimpah uang, akhirnya bertemu dalam satu titik kepentingan: rakyat butuh uang, kandidat butuh dukungan suara. Inilah "demokrasi yang terjual-belikan" dalam pilkada.

Di tahun-tahun ini agenda pilkada nampaknya masih mengulangi pilkada sepanjang 2005. Baik aktor, setting, maupun problematikanya tidak jauh berbeda dengan tahun silam. Aktor masih didominasi pejabat lama, pemodal, dan kelompok-kelompok di sekitarnya. Rakyat banyak serta aktivis dan penggiat demokrasi belum muncul memainkan peran. Mereka masih menjadi figuran. Latar pilkada masih diwarnai agenda elitis. Kepentingan rakyat banyak masih merupakan barang sampiran.

Di balik segala kemeriahannya, Pilkada kali ini berlangsung di saat inflasi tinggi. Bukan hanya harga bahan bakar solar yang membumbung. Harga beras dan minyak goreng pun terus menanjak. Sementara itu, setidaknya hingga Agustus 2007, prosentasi angka pengangguran (terhadap angkatan kerja) membumbung hingga angka 13,05%. Dari tahun ke tahun ketidak-adilan agraria terus berlangsung, petani tidak mungkin bisa hidup dari bertani. Petani di sepanjang garis pantai Jawa Barat terus dihimpit masalah kemiskinan.

Mendesakkan Kepentingan Rakyat

Dalam kehidupan berdemokrasi, suara dan kepentingan rakyat adalah segalanya. Dalam konteks demokrasi 'suara rakyat' adalah suara Tuhan. Maka sudah selayaknya jika pesta demokrasi, baik yang berupa Pemilu di tingkat nasional maupun Pilkada di tingkat lokal, benar-benar menjadi pesta yang hasilnya dapat dinikmati rakyat. Adalah kerja sia-sia, jika kemudian Pilkada dilaksanakan hanya untuk menjadikan satu atau dua kandidat menjadi pemimpin daerah, tetapi nasib rakyat tetap tidak berubah, bahkan mungkin juga rakyat bertambah sengsara.

Sejak payung hukum Pilkada dibahas, mulai muncullah perasaan berharap yang berlebihan. Diyakini, pilkada merupakan langkah awal bagi rakyat, bukan hanya untuk penguatan demokratisasi di tingkat lokal, tetapi juga diharapkan akan mengantarkan kemakmuran rakyat di daerah. Agar harapan rakyat itu tidak menjadi sekedar harapan kosong, dan rakyat tidak terus-menerus kecewa, maka mendesakkan agenda-agenda yang menyentuh perbaikan nasib rakyat adalah menjadi penting adanya.

Agama sendiri, khususnya Islam, menganggap penting keberpihakkan terhadap kehidupan rakyat ini. Dalam Islam, pemerintahan dijalankan semata-mata untuk kemashlahatan rakyatnya, bukan untuk sekedar berkuasa saja, tapi tidak berbuat apa-apa. Dalam dunia pesantren sangat dikenal jargon yang menyatakan Tasharuful Imam 'ala al-Ra'iyyah Manuthun bi al-Mashlahah, yang artinya: ”Perlakuan pemimpin kepada rakyatnya mesti berorientasi pada perbaikan nasib rakyat banyak”. Wallahu 'alam bi al-shawab

Sumber: Fahmina.

By: reksa institute On Oktober 22, 2010

Continue Reading

Pelanggaran Pemilukada Kalimantan Barat Banyak Tak Dilaporkan

Aparat mengawal kotak suara ke KPUD Kab Ketapang. [polresketapang]

Tahapan Pilkada enam kabupaten di Kalbar sudah memasuki tahap final. Namun begitu banyak pelanggaran yang ditemukan Panwaslukada, selama tahapan Pemilukada berlangsung.

Di Kabupaten Ketapang ditemukan kotak suara yang dirusak. Menurut Ketua PPK Benua Kayong, Muhammad Nurzain, dini hari Sabtu (22/5) sekitar pukul 00.00 puluhan orang tak dikenal masuk ke kantor Kecamatan Benua Kayong, tempat kotak-kotak suara disimpan.

“Sekitar pukul 00.15, Niman, salah seorang penjaga datang menemui saya. Katanya ada puluhan orang yang masuk ke dalam kantor,” ungkap Nurzain, kemarin.

Dikatakannya, lima penjaga di kantor Camat Benua Kayong tak kuasa menahan puluhan orang tak dikenal itu, lantaran kalah jumlah. Mengetahui hal tersebut, Nurzian mengaku langsung menelepon Mapolres Ketapang. “Tak beberapa lama petugas dari Polres datang. Saya juga tidak tahu apa motif mereka hingga memaksa masuk ke kantor,” ujarnya.

Nurzian mengatakan, tidak seorang pun dari para penjaga kotak suara yang mengenal pelaku pengrusakan kota suara. Pagi harinya sekitar pukul 08.00 ketika rapat pleno barulah diketahui rupanya banyak kotak suara yang rusak. “Kita tahunya kotak suara rusak ketika rapat pleno itu. Tapi kemudian bersama para saksi-saksi kita hitung ulang. Alhamdulillan tidak ada masalah,” akunya.

Rusaknya kotak suara di PPK Kecamatan Benua Kayong sempat dipersoalkan para saksi. Bahkan perhitungan suara di tingkat PPK itu diwarnai kericuhan. Suasana sempat memanas lantaran para saksi meminta Panwascam agar segera membuat berita acara soal temuan tersebut dan melaporkannya ke polisi. Ketika anggota Panwascam yang hadir tak serta merta memenuhi keinginan para saksi tersebut. Mereka menilai dalam sebuah laporan harus dilengkapi dengan bukti dan saksi.

“Bukti apalagi. Ini kan sudah bukti (kotak suara yang bermasalah, red). Kami minta Panwascam segera membuat berita acaranya,” teriak salah seorang saksi.

Suasana terus menegang. Terlebih salah seorang saksi sempat menggebrak kotak suara. Satu persatu saksi mengajukan keberatan temuan tersebut. Selain itu mereka juga meminta surat suara dihitung ulang. Sementara tiga anggota Panwascam hanya diam.

Suasana bertambah tegang. Para saksi berkoar meminta agar Panwascam membuat berita acara soal temuan tersebut, lalu melaporkannya ke polisi. Terlebih massa yang berada di luar mulai meringsek masuk ke dalam ruangan. Melihat gelagat tersebut, aparat segera bertindak. Petugas meminta yang tidak bekepentingan agar keluar dari ruangan.

Akhirnya perhitungan suara yang dipimpin ketua PPK Benua Kayong, Muhammad Nurzain pun terpaksa dihentikan. Sementara Panwascam enggan berkomentar terkait persoalan tersebut. Mereka mengaku akan mengkoordinasikannya terlebih dahulu.

Ketua tim sukses pasangan Ismet-Suhermansyah, Muhayyan Sidiq yang hadir ketika itu mengatakan, para saksi dari pasangan Ismet-Suhermansyah hanya akan menandatangani berita acara keberatan saksi. Tidak akan menandatangani hasil perhitungan suara, meski surat suara dihitung ulang.

“Kami tidak akan menandatanganinya. Karena kotak suara itu sudah cacat. Masalahnya di dalam kotak suara itu kan ada surat undangan, formulir C, surat suara sah dan tidak sah. Kalau seperti ini bagaimana kami mau menandatanganinya. Sulit diterima keabsahannya,” sesal Muhayyan Siddiq kepada Equator.

Ketua Panwaslukada Ketapang Kuswidiantoro SH mengaku belum menerima laporan terkait temukan 14 kotak surat suara yang bermasalah di PPK Benua Kayong. Meski demikian temuan tersebut berindikasi pidana.

“Sampai saat ini kita masih belum menerima laporan resmi terkait persoalan itu. Sebenarnya yang bermasalah bukan 14 kotak suara, tapi laporan terbaru yang kita terima ada 18 kotak suara,” ujar Kuswidiantoro.

Permasalahan di kotak surat suara itu, bukan hanya segel yang rusak, tapi juga nomor gembok berlainan dengan nomor kotak suara. Meski demikian, soal perusakan segel tersebut, sudah berindikasi pidana. Namun tidak dapat diproses lantaran belum ada laporan tertulis.

“Yang jelas kita sudah mengecek dan meminta kejadian ini segera dilaporkan ke Panwaslukada. Kita juga berbuat sesuai dengan mekanisme yang ada,” kata Kuswidiantoro.

Kapolres Ketapang, AKBP Badya Wijaya mengaku, saat ini pihaknya belum menerima laporan rusaknya kotak suara. Disarankannya, jika terjadi permasalahan dalam Pemilukada, silakan melapor ke Panwaslukada. Seandainya ditemukan indikasi pidana, Panwaslukada akan meneruskannya ke sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) yang ada di Mapolres Ketapang. “Perusakan kotak suara tersebut dapat dikenakan unsur pidana. Sayang kita belum terima laporannya. Tapi kalau memang ada, laporkan dulu ke Panwaslukada. Nanti Panwaslukada akan meneruskannya ke Gakkumdu kalau ada indikasi pidana,” jelas Badya.

Pelanggaran di Bengkayang

Ketua Panwaslukada Bengkayang Musa J mengatakan, semua calon kepala daerah yang melakukan kampanye akbar terindikasi melakukan pelanggaran. Alasannya, setiap kampanye digelar selalu mengikutsertakan dan melibatkan anak-anak. Laporan pelanggaran lain mencakup pengrusakan baliho, penggunaan fasilitas pendidikan umum sebagai wadah kampanye serta pembubaran sosialisasi yang digelar tim kampanye calon tertentu saat masa tenang. Bahkan pada saat pencoblosan, Panwaslukada juga menerima laporan lisan dan tulisan.

“Laporan lisan melalui telepon selular tidak bisa diproses. Kita menyarankan agar pelapor lisan untuk datang ke kantor Panwaslukada Bengkayang dan membuat laporan tertulis sesuai format yang sudah ada,” kata Musa seraya mengatakan telah menerima empat laporan diantaranya ada kategori dugaan money politik.

Pasca dirusaknya kantor KPU Bengkayang dan Kantor Panwaslukada, Ketua Tim Kampanye Drs Moses Ahie MSi-Sebastianus Darwis SE MM menyerahkan laporan tertulis secara resmi kepada Panwaslukada di Kantor Polres Bengkayang. Laporan itu mencakup dugaan money politik dari salah satu calon kepala daerah, penyebarluasan selebaran yang bernada miring serta pengelembungan suara. “Semua laporan kita kaji, bila semua sudah memenuhi syarat kita serahkan kepada penyidik Polri,” cetusnya.

Tidak Ada Laporan Pelanggaran

Lain halnya di Kabupaten Melawi. Hingga kemarin belum ada laporan pelanggaran yang diterima Panwaslukada Melawi. “Hingga kini masih belum ada satu pun yang membuat laporan ke Panwaslu. Tidak ada pihak yang keberatan atas kejadian-kejadian hingga membuat laporan resmi sama kita,” kata A Ricardo Hutagaol Ketua Panwaslu, kemarin.

Meskipun begitu, Hutagaol mengatakan, ada beberapa pelanggaran yang disampaikan secara lisan kepada dirinya. “Namun laporan secara lisan tidak bisa diproses,” singkatnya.

Dikatakan Hutagaol, pelanggaran yang disampaikan secara lisan meliputi kandidat melakukan kampanye atau sosialisasi di luar jadwal yang dibuat KPU Melawi. Ada juga laporan yang mengatakan, ada tim sukses yang menyembunyikan mobil di sebuah desa. Ini ketahuan sama tim sukses yang memang mendapat jadwal kampanye di daerah tersebut. “Namun masalah ini bisa dimaklumi, sebab bukan pelanggaran yang krusial,” ulasnya.

Pelanggaran lainnya, tim sukses kembali memasang baliho pada minggu tenang. Sementara baliho dan alat peraga kampanye lainnya telah ditertibkan Panwaslu tiga hari sebelum pemilihan. “Namun tidak ada dilaporkan ke Panwaslukada,” jelas Hutagaol.

Mengenai money politic, ungkap Hutagaol, secara tersistem masing-masing tim sukses telah membuat pengamanan di desa atau pemukiman. Mereka berjaga-jaga agar tidak ada orang masuk dan memberi uang. “Sebelum dilakukan pemilihan, kita telah mengingatkan kepada Panwascam dan PPL agar benar-benar memantau money politic atau jual beli suara. Tapi hasil di lapangan tidak menemukan proses itu,” tegas Hutagaol.

Hutagaol mengimbau agar seluruh masyarakat dan pemantau Pemilukada tetap berjaga-jaga agar jual beli suara tidak terjadi. Saat ini, jual beli suara sudah sulit dilakukan, karena pleno di PPK sudah selesai dilaksanakan. “Saat ini peluang untuk jual beli suara sudah tipis. Sebab proses PPK telah melakukan pleno. Tapi masyarakat Melawi mesti berwaspada,” pungkasnya. (kia/man/aji)

By: reksa institute On Oktober 02, 2010

Continue Reading

Politisi Bermasalah, Masalahnya Siapa?

Petugas KPK tengah menunjukkan barang bukti hasil OTT seorang politisi bermasalah, 2018. [via idn]

Pardjiti, 45 tahun, tukang parkir yang biasa mangkal di ruas Jalan Dr Cipto, dekat Pasar Induk Beras Dargo, Semarang, Jawa Tengah, tidak paham benar soal diumumkannya sejumlah nama politisi yang dianggap bermasalah. Pengumuman politisi bermasalah di Jateng oleh Koalisi Mahasiswa Semarang (KOMAS), Kamis (5/2), di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum Jateng di Semarang mencantumkan sedikitnya 45 nama politisi-yang dianggap bermasalah-dari berbagai daerah di Jateng.

Secara keseluruhan, politisi yang dinilai bermasalah yang masuk dalam daftar itu sebanyak 58 orang, termasuk sejumlah calon presiden dan ketua umum partai politik. "Bermasalah itu bagaimana to, Pak? Yang bermasalah itu siapa? Partainya atau orangnya?" tanya Pardjio.

Bagi Pardjio, kalau Partai Golkar yang suka membagi kaus kuning bermasalah, apa bedanya dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang juga mulai membagi kaus merah untuk rakyat kecil, seperti dirinya, atau partai lain yang juga mulai membagi-bagikan kaus. "Buat saya, yang penting bagaimana setelah pemilu. Muncul pemenang, harga beras stabil saja sudah bagus," ujarnya singkat.

Lain lagi pandangan Safulkan (40), petani lugu asal Desa Rowosari, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, Jateng. Menurut dia, Pemilu 2004 sudah mirip pemilihan kepala desa. Warga bisa mencoblos partainya atau memilih nama calon anggota legislatif.

"Pada pemilihan kepala desa, calon yang kuat biasanya membagi-bagikan uang kompensasi bagi warga. Membagi uang dalam pilkades itu bukan suap, tetapi kompensasi masyarakat, sebab petani seperti saya ini harus meninggalkan pekerjaan untuk mencoblos di balai desa. Tidak kerja sehari bisa diganti uang Rp 15.000," ujarnya sambil menggeleng-geleng tidak mengerti saat disebut istilah money politics.

Beberapa loper koran di Kota Semarang, misalnya, menyatakan pernah mendapat uang fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) milik mereka sebesar Rp 5.000. Fotokopi KTP itu dipakai sebagai bukti dukungan seorang calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Malah, rekan mereka yang bisa menggalang banyak orang untuk menyerahkan fotokopi mendapat Rp 15.000.

Koordinator KOMAS Laila Sari mengemukakan, harusnya Pemilu 2004 ini merupakan momentum untuk menaruh harapan besar. Mereka berharap sukses pemilu berimbas pada perbaikan kehidupan masyarakat. "Tetapi, masyarakat harus membuat garis tegas atas kembalinya rezim Orde Baru ke ajang pentas politik di tingkat lokal maupun nasional. Kembalinya kroni Orde Baru itu ancaman terhadap kehidupan demokrasi dan kehidupan berbangsa. Inilah salah satu sasaran gerakan antipolitisi bermasalah," ujarnya. "Proses kampanye hingga pemilu perlu diwaspadai. Kalau ada politikus membagi uang, terima saja uangnya, tetapi tendang orangnya," teriak aktivis KOMAS.

Gerakan antipolitisi busuk, yang dibangun kalangan aktivis berbagai lembaga swadaya masyarakat di Semarang, dimulai dengan keberanian KOMAS melempar sejumlah nama politisi lokal maupun nasional yang dinilai bermasalah. Pencantuman nama itu memang bisa berbuntut adanya gugatan balik dari mereka yang namanya dicantumkan.

Akan tetapi, KOMAS tampak tidak banyak memedulikan risiko itu. Laila Sari bahkan menegaskan, kursi kekuasaan yang diperebutkan itu sebaiknya dikosongkan saja daripada direbut politisi bermasalah.

PENGAMAT politik dari Universitas Diponegoro, Semarang, Susilo Utomo mengatakan, gerakan antipolitikus busuk (bermasalah) yang gencar dilakukan menjelang Pemilu 2004 masih belum menemukan formatnya. Jaringan kerja yang dibangun aktivis antarkota juga belum sepenuhnya kuat. Persoalan ini akan semakin kabur kalau gerakan itu tidak bisa memisahkan antara tekanan tidak memilih partai politik yang busuk dan tidak memilih politisi yang bermasalah.

"Sasaran gerakan itu harus jelas. Kalau yang mau ditembak itu politisinya, gerakan itu tidak tepat. Parpol sekarang bertekad untuk mengarahkan pemilihnya atau masyarakat mencoblos tanda gambar parpol dengan mengabaikan nama politisinya," ujarnya.

Keputusan parpol mengarahkan pemilihnya pada memilih tanda gambar itu disebabkan dua faktor besar yang dihadapi partai peserta pemilu. Persoalan itu meliputi masih kuatnya perebutan nomor urut jadi dalam internal partai serta masyarakat masih belum siap memilih langsung nama politisi.

Susilo berpendapat, jumlah pemilih di pedesaan cukup besar, hampir 60 persen di setiap daerah. Untuk sistem Pemilu 2004 nanti, para pemilih tradisional umumnya masih mengacu pada proses pemilihan kepala desa.

Artinya, pemilih tradisional tidak terlalu peduli dengan adanya money politics yang dilakukan oleh seorang caleg. Bahkan, kalau ada caleg tidak memberi kompensasi kepada warga pemilih, biasanya caleg itu malah tidak didukung. "Ini kondisi nyata pemilih yang harus juga diperhitungkan," katanya.

Maka, ketika nama politisi bermasalah diumumkan dan ternyata hampir 60 persen adalah politisi lama, orang-orang seperti Pardjio malah bingung harus menanggapinya. Kalau harus memilih politisi baru, mereka juga tidak tahu kemampuannya. Gerakan antipolitisi bermasalah ini bagi Pardjio malah membuat masalah buatnya, mau pilih yang mana.... (WINARTO HERUSANSONO, kompas)

By: reksa institute On September 02, 2010

Continue Reading