Mencari Pahlawan Masa Kini

Ruang khayal kita selalu dipenuhi sederet tokoh masa lalu, seperti Sisingamangaraja, Teuku Umar, Imam Bonjol, Sultan Hasanuddin, Patimura, dan sederet nama beken lainnya ketika terkenang sejarah kepahlawanan negeri ini.

Mengenang tokoh masa lalu - pahlawan nasional - menandakan bangsa ini tahu berterima kasih kepada para pahlawan. Ini juga menandakan bangsa ini tidak lupa kacang akan kulitnya.

Bangsa ini menyadari bahwa di atas kemerdekaan bangsa, tulang rapuh para pahlawan telah menjadi tiang penyangga tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti kata orang bijak, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pahlawannya.

Namun, jika memperingati pahlawan hanya sebatas mengenang kisah patriotisme pahlawan, kita bisa jatuh ke dalam romantisme pahlawan. Yang jauh lebih penting sebenarnya adalah bagaimana kisah heroik para pahlawan menjadi sumber inspirasi generasi berikutnya.

Menjadi Pahlawan

Menjadi pahlawan saat sekarang pasti tidak harus cakap menggunakan bambu runcing, tombak, dan bayonet seperti pahlawan tempo dulu. Bukan saja musuh yang dihadapi saat ini tidak berwujud bagai tentara - tentara negara imperialis yang tidak berperikemanusiaan dan keadilan.

Musuh kita saat ini adalah kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, kenestapaan, dan penindasan yang masih menjadi warisan abadi pascaera kolonial berakhir. Indonesia modern membutuhkan pahlawan-pahlawan bangsa yang tidak lagi berperang dengan bambu runcing. Bukan juga pahlawan yang siap mati konyol hanya demi sebuah ideologi perjuangan.

Apalagi pahlawan yang hanya pintar beretorika, namun nihil dalam tindakan. Akan tetapi, pahlawan yang berikhtiar dengan sungguh-sungguh melepaskan Indonesia dari berbagai keterpurukan dan sukses membawa bangsa ini menjadi negara yang memiliki harkat serta martabat di mata seluruh negara di dunia. Itulah pahlawan masa depan. Dialah pahlawan yang kita nanti-nantikan.

Dibutuhkan pahlawan yang berani mengungkap skandal korupsi tanpa tebang pilih dan pilih-pilih buku pada seluruh lapisan birokrasi pemerintah dan peradilan di negeri ini. Dibutuhkan pahlawan yang berani membongkar kecurangan pada setiap proyek pembangunan yang konon selalu di-mark up 45 persen dari biaya proyek sebenarnya. Dibutuhkan pahlawan antikorupsi, kolusi, dan nepotisme.

Sudah sewajarnya negara membuka akses-akses supaya pahlawan ini segera muncul bak cendawan di musim hujan. Namun kenyataannya, negara lebih senang membuka nostalgia masa lalu ketika Hari Pahlawan menjelang. Miliaran dana dihabiskan demi menapak tilas berbagai kisah heroik para pahlawan bangsa ketika merebut dan mempertahankan kemerdekaan.

Ya, setiap tahun negeri ini merayakan Hari Pahlawan tanpa visi pahlawan masa kini. Lihatlah para pahlawan masa kini seperti yang disebut di atas tidak pernah memperoleh legitimasi dan apresiasi dari negara. Malah, sering terjadi keberanian dan kisah heroik mereka mempertahankan kebenaran justru dijadikan sebagai legitimasi memecundangi karier mereka di kemudian hari.

Banyak dari anak bangsa negeri ini yang seharusnya mendapat predikat pahlawan masa kini, ternyata dipecat dari instansinya, diberangus aktivitas politiknya, dibungkam kritiknya, bahkan ada yang dihabisi akibat keberaniannya mengungkap kebenaran. Termasuk para tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja sebagai pembantu, kuli dan buruh di mancanegara pantas disematkan lencana pahlawan masa kini.

Mereka merupakan pahlawan devisa yang setiap bulan menyetorkan uang miliaran ke dalam kas negara. Ketika pemerintah tidak mampu menciptakan lapangan kerja, TKI tidak menuntut balik pemerintah dengan aksi jalanan. TKI mencari solusi sendiri dengan bekerja ke luar negeri. Namun, lagi-lagi negeri ini tidak peduli dengan pengorbanan pahlawan ini.

Selama di negeri orang, pemerintah tidak mampu melakukan negosiasi dengan negara tempat TKI bekerja. Berbagai cerita duka tentang nasib tragis TKI akibat perbuatan sewenang-wenang majikannya sama sekali tidak menantang pemerintah guna campur tangan supaya kejadian yang tidak berperikemanusiaan terhadap TKI terulang lagi.

Dalam pandangan pemerintah, TKI tidak lebih sebagai komoditas ekspor ketimbang dipandang sebagai pahlawan devisa. Jangankan melindungi nasib mereka di luar negeri, ketika pulang ke Tanah Air, mereka menjadi santapan lezat aparat birokrat dan pihak lain.

Pahlawan Masa Kini

Bangsa Indonesia kaya dengan pahlawan masa lampau, tetapi miskin pahlawan masa kini. Setiap tahun pemerintah tidak pernah kehabisan stok untuk membaptis tokoh masa lalu menjadi pahlawan nasional, sementara itu tidak satu pun putra bangsa saat ini dilirik untuk dibaptis menjadi pahlawan masa kini.

Apakah di antara putra bangsa ini tidak ada yang pantas menyandang predikat pahlawan antikorupsi? Apakah tidak ada di antara para TKI sanggup disematkan lencana kepahlawanan? Apakah Munir tidak cocok dianggap sebagai pahlawan kebenaran? Krisis multidimensi yang belum berakhir sebenarnya merupakan lahan subur lahirnya pahlawan masa kini.

Pahlawan adalah sosok yang berjuang tanpa pamrih dalam berbagai bidang demi kepentingan bangsa dan tanah airnya. Memang mengharapkan dari birokrasi dan legislatif kita lahir pahlawan masa kini adalah sesuatu yang mustahil. Birokrasi dan legislatif dipenuhi orang-orang yang tidak punya semangat berprestasi demi kemajuan bangsa. Kebanyakan para aparat di birokrasi masih beranggapan rakyat bukan untuk dilayani, namun dijadikan santapan demi menggemukkan pundi-pundi mereka.

Walau begitu, optimisme masih tetap ada. Selalu ada dua atau beberapa orang dari aparat negeri kita berani menyelamatkan uang negara dari penjarahan yang prosedural, pahlawan yang mampu memotong carut-marut lini birokrasi yang memusingkan rakyat, pahlawan yang anti-KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme), pahlawan yang selalu menggunakan pedang keadilan tanpa pandang bulu ketika memutuskan perkara, dan pahlawan yang mampu mengeluarkan bangsa ini dari berbagai krisis yang melanda.

Kita berharap di masa kepemimpinan SBY, lahir pahlawan-pahlawan masa kini. Kalau pemerintah SBY punya komitmen memajukan bangsa ini dengan cara menghapuskan korupsi dan berbagai retorika yang dulu pernah terucap di hadapan rakyat, maka pemerintah SBY harus berani juga mengangkat pahlawan antikorupsi, pahlawan kebenaran, pahlawan keadilan, dan pahlawan antikolusi. Berani ! (*)

ARFANDA SIREGAR Alumnus UGM Yogyakarta
Sumber: OkeZone

By: reksa institute On Desember 02, 2009

Continue Reading

Politik Militer Di Masa Kini Dan Masa Depan

Sesuai dengan Sapta Marga TNI adalah pendukung dan pembela Panca Sila. Karena salah satu nilai dalam Panca Sila adalah kerakyatan atau demokrasi, maka TNI adalah pendukung dan pembela sistem politik demokrasi di Indonesia. Atas dasar itu TNI menyetujui sistem pemerintahan yang dipegang dan dipimpin oleh pejabat yang dipilih rakyat. Atau pemerintahan yang dipimpin kaum politik atau sipil.

Pemerintahan disusun dalam Departemen Pemerintahan dipimpin Menteri yang merupakan jabatan politik. Kepemimpinan politik mempunyai tanggungjawab pemerintahan tetapi memerlukan kaum profesional/birokrat untuk merealisasikan dan mengsukseskan program pemerintah. Kaum profesional dipimpin kepemimpinan profesional yang ada di bawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan Departemen atau kepemimpinan politik. Akan tetapi untuk menjamin pelaksanaan pekerjaan departemen yang efektif dan berhasil harus ada hubungan harmonis antara kepemimpinan politik dan kepemimpinan profesional. Untuk memperoleh hasil kerja kaum profesional yang maksimal kaum politik tidak mencampuri pekerjaan kalangan profesional, termasuk Presiden RI sebagai pimpinan politik tertinggi.

Di Departemen Pertahanan itu berarti bahwa Menteri Pertahanan adalah pejabat politik dan pembantu utama Presiden RI yang memegang tanggungjawab penuh atas semua urusan pertahanan. Sedangkan Panglima TNI adalah pejabat TNI tertinggi yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pekerjaan TNI kepada Menteri Pertahanan. Dengan begitu Panglima TNI tidak berstatus menteri oleh karena menteri adalah pejabat politik..

Sesuai dengan kehendak rakyat sekarang yang disuarakan melalui MPR dan DPR, TNI berfungsi untuk menghadapi ancaman, tantangan dari luar yang bersifat fisik-militer yang datang dari luar. Untuk itu TNI menyusun diri dan dibina sebagai kekuatan pertahanan yang bertanggungjawab atas kedaulatan negara terutama terhadap berbagai ancaman, tantangan dan gangguan yang bersifat fisik-militer dari luar. Akan tetapi di masa kini dan masa depan ancaman, tantangan dan gangguan terhadap kedaulatan negara tidak hanya bersifat fisik-militer saja. Dapat juga bersifat non-fisik dan dapat pula datang dari dalam sebagai usaha kekuatan luar atau dalam atau bersama-sama antara luar dan dalam. Ancaman subversi tidak kalah penting dari serangan fisik. Pemerintah telah menetapkan Polri sebagai penanggungjawab mengatasi ancaman, tantangan dan gangguan dari dalam. Akan tetapi belum ditetapkan siapa yang bertanggungjawab atas berbagai kemungkinan ancaman, tantangan dan gangguan dari luar yang bersifat non-fisik, seperti bidang ekonomi dan budaya. Kalau Polri menghadapi kesukaran untuk mengatasi masalah keamanan dalam negeri, TNI dapat ditentukan untuk memberikan bantuannya.

Nampaknya rakyat sekarang tidak menghendaki adanya fungsi dan peran sosial politik TNI. Itu terutama berpengaruh terhadap fungsi kekaryaan yang harus ditiadakan untuk bidang eksekutif dan hanya diadakan untuk keanggotaan MPR dan DPR yang hingga kini disetujui berlangsung hingga tahun 2009.

Sementara kalangan masyarakat menghendaki hapusnya fungsi territorial TNI. Akan tetapi mereka yang berpendapat demikian kurang memahami bahwa untuk melakukan fungsi pertahanan diperlukan fungsi territorial. Yang harus dihentikan adalah peran territorial dalam bidang pemerintahan seperti yang terjadi dalam masa Orde Baru.

Kewajiban TNI pertama dalam Reformasi adalah merebut kembali kepercayaan dan dukungan rakyat yang telah hilang karena sikap dan perilaku TNI selama Orde Baru. TNI tidak dapat berfungsi dengan baik tanpa kepercayaan dan dukungan masyarakat serta hubungan yang erat dengan rakyat. Sekarang banyak kalangan yang tidak percaya kepada TNI dan malahan membencinya. Itu semua tidak boleh terus berlangsung Hal ini harus diperbaiki melalui sikap dan perilaku TNI serta usaha untuk meniadakan berbagai hal yang mengganggu dan meniadakan hubungan yang baik dengan rakyat tersebut.

Untuk merebut kembali kepercayaan masyarakat TNI menyusun diri menjadi kekuatan pertahanan yang efektif. Namun hal ini memerlukan usaha Pemerintah untuk memperbaiki anggaran untuk TNI. Ini diperlukan untuk memperbaiki penghasilan dan kesejahteraan anggota TNI. Dengan begitu tidak ada alasan untuk melanjutkan berbagai yayasan dan usaha dalam TNI, karena menimbulkan hubungan kurang baik dengan masyarakat. Juga akan memungkinkan tindakan tegas dalam tubuh TNI untuk menjaga disiplin serta menindak berbagai penyelewengan. Hal lain yang perlu dilakukan adalah perbaikan perasramaan dan tempat tinggal anggota TNI agar seluruh TNI dan keluarganya hidup secara manusiawi. Anggaran yang sesuai juga diperlukan untuk meningkatkan profesionalisme militer dalam segala bidang melalui peningkatan pendidikan dan latihan serta perbaikan sistem senjata dan peralatan sesuai dengan perkembangan teknologi militer dunia. Untuk ini semua diperlukan anggaran untuk TNI sekitar 4 prosen dari GDP. TNI harus menjadi kepercayaan dan kebanggaan rakyat.

TNI harus berkembang menjadi kekuatan pertahanan yang seimbang di darat, laut dan udara pada tingkat kemampuan yang makin tinggi sesuai dengan perkembangan ekonomi, industri dan keuangan negara. Harus dikembangkan kemampuan penangkal (deterrence) yang membuat pihak lain tertahan agar tidak mempunyai niat menyerang Indonesia. Hal itu terwujud apabila TNI mampu menghadapi setiap bentuk operasi militer yang mungkin digunakan pihak luar terhadap Indonesia secara efektif. Baik serangan menggunakan senjata destruksi massal yang dilancarkan dari jarak jauh, serangan berupa invasi merebut wilayah maupun serangan berupa terrorisme. Kemampuan itu sekali gus dapat berguna sebagai leverage dalam diplomasi dan akan efektif pula dalam membantu Polri apabila diperlukan.

Namun profesionalisme tinggi itu harus selalu dibarengi hubungan yang erat dengan rakyat. Sikap Territorial, yaitu hubungan TNI dengan Rakyat seperti ikan dalam air, harus diteguhkan kembali dan menjadi sikap seluruh TNI. Selain itu TNI tidak boleh menjadi organisasi profesional yang eksklusif. Dalam TNI harus selalu ada unsur kerakyatan berupa Wajib Militer di samping unsur profesional berupa anggota Militer Sukarela. TNI dalam kondisi demikian senantiasa menyerap aspirasi Rakyat dan memperjuangkannya untuk menjadi kenyataan. Dan itu memperkuat Modal Sosial Indonesia yang mencegah disintegrasi nasional dan masalah dalam negeri lainnya. Karena itu diperlukan organisasi territorial yang sepenuhnya berfungsi pertahanan sehingga bentuknya jauh lebih sederhana dari yang sekarang. Fungsi utamanya adalah merebut hati dan kepercayaan rakyat sehingga terwujud kembali kebersamaan juang antara rakyat dengan TNI, sebagai jaminan untuk mencapai tujuan bangsa.

Oleh: Sayidiman Suryohadiprojo
Sumber: Sayidiman Suryohadiprojo

By: reksa institute On Desember 01, 2009

Continue Reading

Politik Adu Domba

Politik Adu Domba


Pemberangusan gerakan mahasiswa tak ubahnya penolakan hati nurani rakyat jelata. Kata ”maha” menunjukkan sebuah posisi yang berdiri di atas semua tingkatan siswa.

Mahasiswa anak panah yang dilepas dari busurnya yang namanya orangtua. Penguasa yang menghalangi demonstrasi ibarat orangtua kolot yang memaksakan jodoh untuk anaknya.

Hati nurani bangsa ada pada gerakan mahasiswanya. Seperti kata lagu Pemuda karya Chandra Darusman, ”Lihatlah ke muka, keinginan luhur ’kan terjangkau semua”.

Mahasiswa memelopori revolusi 1956 di Hongaria. Gerakan ”New Left” tahun 1950-an yang tersohor itu dimulai oleh mahasiswa Kanada.

Gelombang demo antiperang 1962-1970 di Eropa dan AS memaksa Presiden Richard Nixon menarik pasukan dari Vietnam dan Kamboja. Revolusi Iran 1979 berawal dari demo di kampus-kampus setahun sebelumnya.

Pengorbanan mahasiswa terbukti dari Tragedi Tiananmen 1988 di China. Rezim-rezim militer di Amerika Latin tumbang berkat demo mahasiswa.

Hampir 100 persen sivitas akademika AS mendukung gerakan antikemapanan politik Washington yang ditawarkan Barack Obama. Berhari-hari sudah mahasiswa bergolak di kota-kota besar Indonesia.

Kalau tak ada gerakan mahasiswa 1998, Orde Baru bertahan lebih lama. Demonstrasi mereka pada tahun 1966 mengakhiri kekuasaan Orde Lama.

Mahasiswa ditembaki, diculik, atau disiksa. Juga sudah biasa di negeri ini tak ada yang jantan mengaku bertanggung jawab menembaki, menculik, atau menyiksa mahasiswa.

Pada saat butuh, tokoh-tokoh politik mencatut perjuangan mahasiswa. Setelah berkuasa, mereka memandang demonstrasi mahasiswa dengan sebelah mata.

Tiap penguasa gusar menghadapi ancaman demo karena tak mustahil itu mengakhiri kekuasaannya. Lalu, mereka memainkan ”kaset rusak” yang diulang- ulang yang menuduh ”pihak ketiga”.

Justru gerakan mahasiswa yang bersifat murni itulah yang menjadi ancaman paling bahaya bagi tiap penguasa. Idealisme mereka membuat mahasiswa bagaikan domba yang siap dimangsa siapa saja.

Kini ”mahasiswa abadi” dituduh memukuli aparat keamanan yang usianya sudah tidak muda. Itu berita istimewa karena mahasiswa dikenal bukan golongan yang suka menyakiti hati rakyat biasa.

Kampus dituduh jadi sarang perdagangan dan penggunaan narkoba. Apakah Anda percaya?

Lebih seram lagi di kampus ditemukan sebuah granat nanas, senjata yang amat berbahaya. Betulkah dugaan bahwa granat itu milik mahasiswa?

Acungan jempol untuk langkah penggeledahan Gedung DPR oleh aparat KPK. Juga patut dipuji aparat Kejaksaan Agung yang menggerebek dugaan penyuapan oleh seorang perempuan pengusaha.

Namun, benarkah tindakan penyerbuan kampus yang setiap hari menjadi tempat pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat oleh anak-anak kita? Beginikah moral yang berlaku di republik kita yang tercinta?

Bung Karno memulai perjuangan kemerdekaan sebagai mahasiswa. Untuk meredakan ketegangan sebelum pecahnya Tragedi Malari 1974, Pak Harto mengundang mahasiswa berdialog panjang di Bina Graha.

Mereka yang kurang paham gerakan mahasiswa ibarat orang-orang yang tak pernah menikmati masa muda. Kehidupan kampus bukan semata-mata urusan buku, cinta, dan pesta.

Cobalah Anda tempatkan diri pada posisi mahasiswa. Bagi mereka, kampus seperti pelabuhan yang disinggahi kapal-kapal untuk sementara waktu saja.

Mereka tidak menuntut kenaikan gaji atau laptop, malah harus membayar uang kuliah yang tiap tahun membubung ke angkasa. Mereka tak terlibat dana BLBI atau korupsi berjamaah.

Toh, setelah lulus mereka mati-matian harus cari kerja. Tak heran mereka sering resah, baik sebagai generasi muda maupun sebagai warga negara.

Mahasiswa malah bisa jadi cermin untuk melihat penderitaan rakyat jelata. Percayalah, pada akhirnya tak satu masyarakat pun yang tidak akan membela perjuangan mereka.

Masih ingat amok rakyat terhadap Pamswakarsa? Sia-sialah mereka yang bersekongkol mau membenturkan kelompok-kelompok oportunis untuk menghadang gerakan mahasiswa.

Semua pihak hendaknya belajar dari negara-negara lain menghadapi krisis politik akibat kenaikan harga minyak dunia. Di Meksiko, BLT sejak dulu jadi obat mujarab untuk meringankan beban rakyat jelata.

Di Inggris, protes kenaikan harga BBM dilakukan sopir-sopir truk yang mogok menyetir kendaraan mereka. Di AS, pemerintah memberlakukan windfall tax atas profit perusahaan- perusahaan minyak raksasa.

Salah satu tugas pemerintah adalah mendengarkan aspirasi rakyat. Tugas penting lainnya, seperti yang dilakukan Pemerintah AS dan Jepang, memberikan subsidi bukan BBM untuk rakyat.

Bagaimana dengan pemerintah kita? Ada kesan para pejabat mempraktikkan komunikasi satu arah saja.

Ada baiknya mereka road show menemui mahasiswa. Saat ini yang diperlukan duduk perkara tentang data, data, dan data pengelolaan migas kita.

”The devil is in the details,” kata pepatah. Bukalah dialog dengan mahasiswa agar tak terjebak dalam politik adu domba alias devide et impera.

Pada akhirnya tiap persoalan ada solusinya. Dan, maaf, saya lebih memercayai aspirasi rakyat yang disalurkan mahasiswa ketimbang aspirasi pejabat, aparat, politisi, atau pengadu domba.

BUDIARTO SHAMBAZY
Sumber: Kompas

By: reksa institute On Desember 01, 2009

Continue Reading

Julian Aldrin Pasha, Juru Bicara Kepresidenan

Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia, Julian Aldrin Pasha, diangkat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai juru bicara kepresidenan menggantikan Andi Mallarangeng.

Julian mengaku dirinya bersama beberapa staf khusus lainnya telah menandatangani fakta integritas, termasuk siap untuk dievaluasi kinerjanya oleh Presiden SBY.

Julian yang ditemui seusai acara pelantikan pengurus Kwartir Nasional Gerakan Pramuka di halaman Istana Merdeka, mengatakan ada tugas pokok dan fungsi yang menjadi tangunggungjawab. “Saya diangkat sebagai staf khusus untuk juru bicara dalam negeri. Tentu saya menangani hal-hal yang berkaitan langsung dengan dalam negeri,” kata Julian Aldrin Pasha.

Secara keseluruhan ada sepuluh staf khusus yang diangkat Presiden SBY. Dari sepuluh staf itu enam di antaranya adalah orang lama. Staf baru itu adalah Direktur Eksekutif International for Regional and Network (IRIAN) Velix Wanggai sebagai staf khusus bidang otonomi daerah.

Dosen Universitas Airlangga Daniel Sparingga sebagai staf khusus bidang komukasi politik, Jusuf Wangkar staf khusus bidang ketahanan dan energi dan mantan aktivis PRD dan komisaris PT Pos Indonesia Andi Arief yang diangkat sebagai staf khusus bantuan sosial dan bencana alam. Sedangkan Kol Ahmad Yani Basuki diangkat menjadi staf khusus informasi dan komunikasi.

Sumber: Pos Kota.

By: reksa institute On Desember 01, 2009

Continue Reading