KalaKemiskinan Jadi Komoditas Politik

Pemulung mencari sampah plastik di tempat pembuangan akhir sampah di Ciangir, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, September 2017. [adangbustomi-antara via metrotv]

Dwi Ardian, ASN, Statistisi Pelaksana di BPS Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat

Beberapa saat terakhir warganet begitu ramai memperbincang kan mengenai Lalu Muhammad Zohri, atlet lari yang merupakan anak dusun miskin dari NTB.

Semua dibahas, mu lai potret keseharian Zohri hing ga insiden bendera. Tentu bukan masalah besar jika saja tidak dibesar-besarkan oleh ne tizen yang reaktif dan ka ta nya kritis. Hal sesepele apa pun akan menjadi besar kalau sudah ditarik-tarik ke ranah politik. Isu terkini yang cukup menyita perhatian publik adalah rilis data kemiskinan periode Maret 2018 oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Senin (16/7). Persentase kemiskinan yang menyentuh single digit hingga 9,82% me rupakan prestasi luar biasa pemerintah yang baru terjadi sejak zaman krisis moneter 1998. Jumlah orang miskin turun menjadi 25,95 juta orang atau berkurang 633.200 orang.

Tentu sebuah senjata tanpa tanding bagi pimpinan koalisi PDI Perjuangan dan koalisinya menjelang pendaftaran calon presiden pada Agustus mendatang. Benar saja, beberapa menit setelah data itu dirilis bermunculanlah status-status penuh kebanggaan dari para politisi pengusung pemerintahan sekarang. Hal sangat kontras tentunya dari kubu seberang yang memang dalam kondisi terancam. Mulailah para netizen loyalis mereka membuat berbagai bantahan dan kritikan yang diarahkan kepada BPS. Dari kri tikan yang bersifat ilmiah hingga kritikan yang lebih tepatnya dikatakan hujatan tidak berdasar.

Inilah zaman keterbukaan, zaman yang katanya semua bebas dengan dasar demokrasi. BPS sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang berusaha berdiri di atas nilai-nilai profesional, integritas, dan amanah tentu telah memiliki dasar dan argumen yang sulit terbantahkan. Penghitungan kemiskinan secara makro (bukan by name by addres) telah berpuluh tahun diadopsi oleh BPS berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan dua kali setahun, Maret dan September. Data yang baru dirilis oleh BPS adalah periode Maret atau tiga bulan yang lalu. Tentu kondisi pada saat itu belum seperti seka rang. Kondisi Maret belum me masuki bulan puasa yang harga-harga kebutuhan pokok pada umumnya naik, belum ada kelangkaan kenaikan harga ayam ras dan telur ayam ras seperti sekarang.

Tentu hasil survei akan sangat berbeda jika dilaksanakan sekarang. Masyarakat yang hampir miskin yang ber ada di sekitar garis kemiskinan, tentu begitu rawan untuk jatuh kejurang kemiskinan. Kita samasama menanti survei yang sama oleh BPS pada September nanti. Indepen densi BPS sekali lagi diuji da lam tahun yang katanya tahun politik. “Independensi BPS ada lah harga mati,” tegas Ke pa la BPS Kecuk Suhariyanto dalam beberapa kesempatan.

“Siasat” Pemerintah Berhasil (?)

Program beras sejahtera (rastra) dan bantuan nontunai pada triwulan I telah ter sa lur - kan sesuai jadwal. Ber da sar kan data Bulog, realisasi distribusi bantuan sosial ras tra pada Januari 2018 sebesar 99,65%, Fe bruari 99,66%, dan Maret 99,62%. Hal yang tidak terjadi di periode-periode se belumnya. Sepertinya pe me rintah paham betul bahwa menj aga daya beli dan kon sumsi masyarakat adalah kun ci utama menurunkan kemis kinan.

Meski dalam jang - ka pen dek dan hanya men jang - kau masyarakat miskin di se ki - tar garis kemiskinan, te tapi juga paling tidak itu bisa me naikkan nilai jual calon pre siden pe ta - hana untuk kembali bertarung pada tahun men datang. Pemerintah berhasil me mas - tikan bantuan bisa disa lur kan te - pat waktu dan relatif tepat sa sar - an kepada mereka yang berada di sekitar garis kemiskinan (GK). Hasilnya, yang semula berada agak di ba wah GK bisa dinaikkan sedikit di atas GK. Cara yang jeli dan cerdik “menyiasati” survei yang dilakukan BPS. Sebagai masyarakat biasa yang tentu menginginkan kebaik an bagi bangsa kita, tentu ber harap angka kemiskinan itu te rus menurun hingga titik teren dah.

Namun, perlu kita cermati bersama bahwa angka kemiskinan 9,82% tersebut jangan terlalu dibanggakan ka rena ma sih banyak indi ka tor lain yang perlu juga kita per hatikan. In deks kedalaman ke miskinan In donesia yang ber ada di angka 1,71 meng gam barkan bahwa rata-rata orang miskin (dari sisi pe ngeluaran) masih sangat jauh di bawah garis kemiskinan, ada ke sen jang an yang besar, bahkan di pe de saan angkanya mencapai 2,37. Tentu perlu upaya yang menyeluruh serta tidak biasa (luar biasa) agar bisa meng ang kat masyarakat dalam dasar kemiskinan tersebut. Tidak cu kup hanya dengan operasi pasar murah, pemberian sub sidi, dan bantuan tunai lain nya. Selain itu, masih ada yang namanya indeks keparahan kemiskinan yang angkanya mencapai 0,44.

Dimensi lain yang harus dicermati adalah ketimpangan antar daerah. Ada daerah yang per - sentase kemiskinannya sa ngat jauh di bawah kemiskinan nasional seperti Bali 4,01%, tetapi di sisi lain ada yang be gitu besar persentasenya se perti Malukudan Papua yakni 18,12% dan 27,74%. Kalau dilihat dari sisi gini rasio yang 0,389, distribusi pengeluaran penduduk 40% terbawah ha nya berada 17,29%, berban ding penduduk 20% atas men capai 46,09%. Masih cukup be sar ketimpangannya.

Jika ingin memper ta han kan angka kemiskinan ini, pe merintah harus bisa menjaga daya beli masyarakat dengan tetap menyalurkan bantuan-bantuan sosial. Hal yang cukup berpengaruh menurunkan ke miskinan di periode Maret 2018 ini bantuan sosial tunai, pro gram beras sejahtera yang di sa lur kan tepat waktu dan tepat sa saran, ban tuan pangan non tunai, serta memastikan nilai tukar petani tidak meng alami degradasi. Sekali lagi, ini adalah program-program yang hanya bisa “menjinak kan” orang miskin di sekitar garis kemiskinan saja. Kemiskinan yang dalam dan parah tidak bisa diperbaiki de ngan pro gram-program itu saja. Kemiskinan seyogianya menjadi tanggung jawab ber sa ma.

Pemerintah harus kita ban tu sesuai kemampuan yang kita bisa. Jangan malah menambah beban pemerintah dengan kri tik an yang tidak berdasar atau ber bondong-bondong meng aku miskin ketika ada program yang bisa diakali. Contoh ter de kat adalah polemik soal surat ke terangan tanda miskin. Miskin boleh, tetapi ber mental miskin jangan. (sindonews)

By: reksa institute On Desember 06, 2018

Continue Reading

Tahun Politik dan Kemiskinan

Sampah di sebuah sungai di Jakarta, 2012. Adakah ini terkait kemiskinan dan Pemilu? [via kaskus]

Dr. Edy Purwo Saputro, MSi., dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo

Pilkada serentak 2018 dan pilpres 2019 nampaknya isu tentang kemiskinan masih akan laku untuk dijual demi mendulang suara atau paling tidak menjadi pembenar terhadap politik uang melalui serangan fajar. Oleh karena itu, kecemasan terhadap sukses dalam pilkada dan pilpres sejatinya bukan hanya isu SARA dan hoax tetapi juga kemiskinan. Hal ini memberikan gambaran betapa kemiskinan justru menjadi komoditas politik demi pemenangan sesaat. Bahkan, isu kemiskinan juga bisa menjadi muara terjadinya kasus-kasus korupsi. Artinya, beralasan jika dana desa yang notabene diharapkan bisa untuk memacu geliat ekonomi di daerah demi mereduksi kemiskinan dan pengangguran justru menjadi obyek baru korupsi di daerah.

Isu kemiskinan masih menjadi persoalan serius bagi pemerintah, terutama di mayoritas negara berkembang. Di satu sisi, kemiskinan juga menjadi isu di tahun politik untuk bisa merebut simpati publik meski di sisi lain problem kompleks kemiskinan terkait banyak aspek, baik internal dan eksternal. Oleh karena itu, komitmen pemerintah mengurangi angka kemiskinan pada tahun 2019 menjadi 9,5 persen diyakini sebagai tantangan yang berat, meski juga dianggap terlalu optimis. Keyakinan terhadap target tersebut muncul di Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional atau Musrenbangnas di Jakarta 30 April kemarin. Argumen yang mendasari karena pemerintah bertekad tahun 2019 akan fokus membangun manusia dengan orientasi pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar. Bisa jadi ini adalah target populis di tahun politik yaitu pilpres 2019.

Fakta kemiskinan di Indonesia per September 2017 mencapai 10,12 persen atau sekitar 26,58 juta dan target penurunan di tahun 2018 sebesar 10 persen sedangkan penurunan kemiskinan telah terjadi sejak 2016 sebesar 10,7 persen yaitu 27,76 juta. Data BPS juga memberikan gambaran bahwa pada tahun 2010 jumlah kemiskinan masih 31,02 juta atau 13,33 persen sedangkan di tahun 2015 turun menjadi 28,51 juta jiwa atau 11,13 persen. Fakta dibalik faktor kemiskinan juga mengacu inflasi yang membelit daya beli, upah riil yang kemarin dituntut para buruh, kesempatan kerja yang tersaingi oleh pekerja asing, terjadinya sejumlah bencana dan fakta daya serap tenaga kerja dibalik realisasi investasi.

Persoalan Kemiskinan

Kaji ulang terhadap program pengentasan kemiskinan nampaknya menjadi faktor yang penting untuk merealisasikan seperti harapan dari Musrenbangnas. Oleh karena itu apa yang terjadi dengan bantuan langsung lempar dalam sejumlah lawatan Presiden Jokowi kemarin sejatinya tidak efektif mereduksi kemiskinan karena tidak menyentuh esensi riil dari target pengurangan kemiskinan. Ironisnya, bantuan langsung lempar justru memicu kontroversi terkait alokasi penggunaan anggaran, termasuk juga kampanye terselubung dibalik aksi tersebut. Sekali lagi, tahun politik dan isu kemiskinan menjadi sinergi yang berdampak terhadap program dan proyek pembangunan nasional.

Urgensi pengentasan kemiskinan, pemerintah menetapkan sejumlah agenda misalnya perluasan konversi beras sejahtera menjadi layanan non tunai, penyaluran subsidi energi - gas secara tunai, perluasan program keluarga harapan dan jangkauan pelayanan dasar. Mengacu laporan Bank Dunia bertajuk Poverty and Shared Prosperity Report bahwa ke depan Indonesia akan berperan penting mereduksi kemiskinan global bersama sejumlah negara yaitu di kawasan Asia Timur dan Pasifik, termasuk Cina dan India. Oleh karena itu, beralasan jika pemerintah serius menangani kemiskinan, meski diakui tidak mudah dan tahun politik juga bisa menjadi kendala terhadap semua target pencapaiannya.

Kemiskinan juga tidak bisa terlepas dari ketimpangan dan sebaran pembangunan masih berkutat di Jawa dan hal ini menguatkan argumen kemiskinan juga banyak terjadi di luar Jawa. Bahkan, dikotomi perkotaan dan perdesaan juga berdampak terhadap kemiskinan di perdesaan (September 2016 yaitu 13,96 persen, turun menjadi 13,93 persen pada Maret 2017) dibanding di perkotaan (September 2016 yaitu 7,73 persen, turun menjadi 7,72 persen pada Maret 2017). Jadi, beralasan jika arus balik pasca lebaran selalu lebih tinggi dibanding arus mudik karena tuntutan perbaikan hidup.

Bagaimana implementasi era otda dan alokasi dana desa mereduksi kasus ini? Harapan era otda adalah terjadinya geliat ekonomi di daerah, terutama yang berbasis sumber daya lokal yang memacu produk unggulan. Hal ini juga didukung alokasi dana desa yaitu di tahun 2015 sebesar Rp.20,8 triliun, tahun 2016 naik Rp.47 triliun dan tahun 2017 yaitu Rp.60 triliun. Dana desa diharapkan tidak hanya memacu geliat ekonomi desa tapi juga mereduksi kesenjangan dan kemiskinan sehingga sinkron dengan komitmen era otda.

Dilema dan Ironi

Fakta kemiskinan tidak bisa terlepas dari ironi era otda yang justru diwarni pemekaran daerah. Padahal, pemekaran menambah beban anggaran, baik pusat ataupun daerah asal pemekaran, sementara di sisi lain bukan fokus orientasi peningkatan kesejahteraan yang dicapai tapi justru sebaliknya orientasi terhadap kepentingan politik yang akhirnya justru membuktikan asumsi mekar tapi memar karena rebutan kekuasaan membangun dinasti politik dan juga maraknya kepala daerah terjerat korupsi. Ironisnya OTT KPK tidak juga memicu efek jera sehingga banyak kepala daerah terjerat OTT, belum lagi maraknya kasus jual beli jabatan seperti di Klaten, Jawa Tengah sehingga mengerdilkan cita-cita otda. Bahkan, alokasi dana desa banyak juga yang menjerat kasus korupsi di sejumlah daerah. Artinya, ancaman korupsi dari hulu ke hilir rentan memicu dampak terhadap kemiskinan semakin akut.

Problem pelik pengentasan dan mereduksi kemiskinan maka belanja APBN harus tepat sasaran dan berkualitas sehingga memacu pertumbuhan ekonomi yang menyerap banyak tenaga kerja, termasuk juga investasi padat karya. Yang menjadi persoalan riil adalah isu pembangunan global yaitu daya serap tenaga kerja lebih rendah sehingga pengangguran terus meningkat, perlambatan pertumbuhan ekonomi, investasi tidak besar dan yang masuk cenderung padat modal, bukan padat karya. Oleh karena itu, upaya pemerintah yaitu penyediaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, memacu kegiatan produktif ekonomi, memacu industri manufaktur dengan dukungan perbaikan regulasi, memacu pembangunan di daerah, alokasi dana desa lebih tepat target, termasuk juga peningkatan kualitas layanan dasar dan perlindungan sosial. Percepatan pembangunan infrastruktur juga berdampak positif terhadap geliat ekonomi untuk mereduksi kemiskinan meski di sisi lain muncul kasus ambruk yang akhirnya sempat dimoratorium.

By: reksa institute On Desember 06, 2018

Continue Reading

Siapa Calon Kuat Di Pemilu Presiden 2014?

Din Syamsudin Menjagokan Mahfud MD

Isu pencalonan Mahfud MD dalam Pemilihan Presiden (pilpres) 2014 mulai ramai diperbincangkan. Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsudin pun menilai Mahfud layak menjadi capres atau cawapres 2014 mendatang.

"Ketua Mahkamah Konstisusi (MK) itu sebagai lembaga negara yang penting dan bergengsi. Siapa saja yang sudah sampai pada tingkat itu kan qualified lah untuk jadi capres atau cawapres," kata Din usai jumpa pers di kantor PP Muhammadiyah, Jl Menteng Raya, Jakarta Pusat, Kamis (2/6/2011).

Menurutnya, Mahfud mempunyai hak untuk dipilih atau memilih. Terutama Mahfud MD berada dalam posisi dan kapasitas tertentu yang mempunyai hak dan layak untuk dicalonkan sehingga wajar bila ada pihak yang mengusung ketua MK itu.

Namun Din membantah pertemuannya dengan Mahfud sebagai langkah awal Muhammadiyah mendukung pencalonan tersebut. Din mengatakan mereka tidak membahas soal politik negara melainkan politik dakwah.

"Kita tidak bicara itu, Muhammadiyah dalam hal seperti itu (politik negara) tidak terlibat karena bukan parpol dan tidak menjalankan politik praktis kekuasaan. Tapi kalau politik kebangsaan dan politik dakwah memang bagian dari Muhammadiyah. Apa yang kami bicarakan itu bagian dari politik dakwah, politik kebangsaan, dan politik kenegaraan untuk mendorong perbaikan kehidupan bangsa," terangnya.

Tapi parpol sering mengincar lembaga dakwah yang memiliki suara banyak?

"Ya itu parpol, Muhamadiyah kan bukan parpol. Kita merasa di atas parpol, jadi tidak bicara seperti itu," ujarnya.

Sementara itu, menanggapi pernyataan Wasekjen Partai Demokrat (PD) Ramadhan Pohan yang mengatakan ada pihak yang ingin menggerogoti PD, Din hanya berpesan bijak. "Parpol tidak akan terbebas dari penggerogotan lawan-lawan politiknya. Itu adalah bagian dari praktik politik yang walau pun tidak sehat. Oleh karena itu sama-sama sadarlah. Jangan saling menggerogoti kalau tidak mau digerogoti," imbuh Din. (Sumber: Detik)

Aburizal Bakrie Belum Memutuskan Maju Pilpres 2014

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Aburizal Bakrie menyatakan belum memutuskan untuk maju sebagai kandidat pada Pemilihan Presiden 2014.

“Saya maupun Partai Golkar belum memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai kandidat, meskipun sudah banyak suara yang menyatakan dukungan ke arah sana,” katanya di Bandarlampung, Jumat [13/05].

Menurut pria yang biasa disapa Ical itu, keputusan untuk menentukan nama kandidat yang akan diusung Partai Golkar pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 baru akan keluar pada akhir 2012. Ia juga menegaskan belum tentu dirinya yang akan maju dan dipilih Partai Golkar sebagai kandidat, karena semuanya akan melalui prosedur yang telah ditentukan.

“Hingga saat ini belum terpikirkan siapa yang akan diusung, namun pasti putera-puteri terbaik yang akan menjadi kandidat pilihan Partai Golkar,” katanya. Aburizal Bakrie menyatakan hal itu saat menjawab pertanyaan salah satu mahasiswi Universitas Lampung saat memberikan kuliah umum tentang kewirausahaan di kampus setempat.

Mahasiswi dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan ini menanyakan kepada Ical tentang upaya penegakan harkat dan martabat guru apabila mencalonkan diri sebagai Presiden pada 2014.

Pertanyaan tersebut menjadi satu-satunya pertanyaan yang bersifat “politis” dalam kuliah umum mengenai kewirausahaan di kampus itu. Kuliah umum selama satu setengah jam itu bertema “Menanamkan semangat dan jiwa kewirausahaan untuk membangun Indonesia yang mandiri”.

Dalam kesempatan tersebut Ical menekankan tentang pentingnya semangat kewirausahaan yang dimiliki setiap mahasiswa di Indonesia. “Saat ini adalah era persaingan ‘person per person’, artinya setiap pribadi, saat ini dituntut untuk memiliki kemampuan dan keterampilan dengan cakupan luas, selain memiliki karakter kebangsaan yang kuat,” katanya.

Kuliah umum yang dimoderatori Pembantu Rektor III Universitas Lampung Prof Sunarto itu juga diikuti Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) I Partai Golkar Lampung Alzier Dianis Thabrani, serta sejumlah pengurus teras DPP Partai Golkar. (Sumber: Berita Sore)

Calon Presiden PKS Tampil di Pilpres 2014

Tifatul Sembiring menginginkan pada Pemilihan Presiden 2014 terdapat kader Partai Keadilan Sejahtera yang maju menjadi calon presiden.

"Ombak berguling airnya menderu di Pantai Anyer. Selamat datang di gedung baru, Pemilu Presiden mendatang, PKS nyalon presiden,” kata Presiden PKS itu ketika meresmikan kantor DPP PKS Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Senin 3 Agustus 2009.

Itulah sebabnya, Tifatul berharap semua kader dan simpatisan mendukung perkembangan partai.

Dengan demikian, pada Pemilihan Presiden 2014, partai ini betul-betul dalam kondisi prima untuk memenangi putaran pemilihan.

Tapi dalam pidato peresmian kantor baru hari ini, Tifatul belum menyinggung siapa tokoh yang tengah disiapkan PKS untuk maju ke Pemilihan Presiden itu.

Tetapi, dia menjelaskan bahwa sesungguhnya banyak kader partai yang memiliki sumber daya manusia yang mantap.

PKS merupakan partai berbasis Islam yang sekarang merambah masuk ke basis nasionalis untuk menambah dukungan.

Partai ini mengalami perkembangan pesat di dua Pemilu. Pada Pemilu 2009, partai ini berhasil mempertahankan posisi sebagai partai bergengsi.

Di Pemilihan Presiden 2009, mereka bermitra dengan Partai Demokrat untuk mengusung calon presiden incumbent Susilo Bambang Yudhoyono.

Koalisi yang didukung sejumlah partai lainnya itu berhasil menjadi kan SBY-Boediono keluar sebagai pemenang. (Sumber: Vivanews)

By: reksa institute On Juni 07, 2011

Continue Reading

Politik Pencitraan

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). [tribunnews]

Presiden SBY selalu cepat merespon keluhan masyarakat. Namun respon tersebut tidak langsung terealisasi dalam bentuk solusi karena SBY terjebak permainannya sendiri berpolitik citra.

"Pemerintahan Presiden Yudhoyono terperangkap pada politik pencitraan. Yakni pencitraan tentang keseriusan Presiden, pencitraan bahwa Pemerintah bekerja keras, dan pencitraan bahwa kebijakan Pemerintah berpihak kepada rakyat," ujar Pengamat Politik LIPI Syamsudin Haris.

Hal itu dikatakan Syamsuddin dalam Seminar Nasional Sehari "Membangun Rumah Indonesia, Memihak Bangsa Sendiri" di kantor LIPI, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (3/8/2010).

Syamsuddin menyampaikan, yang dilakukan SBY itu justru menghambat langkahnya dalam mensejahterakan rakyat. Krisis tabung gas misalnya, belum juga dituntaskan oleh Pemerintah.

"Indikasi paling jelas bahwa komitmen Presiden Yudhoyono hanya pada tingkat wacana atau pidato belaka yang tampak dalam penegasan komitmennya tentang kebijakan Pemerintah pro rakyat," kritik Syamsudin.

Kelambanan SBY mengambil keputusan dirasakan Syamsudin justru semakin menyusahkan rakyat. Kenaikan BBM yang ditunda-tunda justru mengakibatkan kelangkaan stok karena ulah usil pengusaha.

"Sehingga membuka peluang bagi para spekulan BBM untuk memanfaatkan situasi ketidakpastian dan akhirnya berdampak pada kesulitan yang dihadapi rakyat," terang Syamsudin.

Selain itu, Syamsudin menyampaikan, kecenderungan yang sama juga berlangsung di bidang pangan dan pertanian. Dalam berbagai kesempatan Presiden SBY mengatakan pemerintahannya memberdayakan petani dan pro pertanian.

"Tapi secara faktual, kebijakan terhadap komoditas beras misalnya, keberpihakan Pemerintah belum tampak. Pemerintah kita hanya menerapkan tarif impor 30 persen, sehingga petani kita megap-megap terus," keluhnya.

Sumber: Detik.

Apa yang bisa dipelajari dari Kongres II Partai Demokrat? Jika ingin digambarkan maka bisa diwakilkan dalam satu kalimat yakni kalahnya politik pencitraan dengan pendekatan kultural.

Andi Mallarangeng yang begitu menggebu-gebu sejak mendeklarasikan pencalonannya beberapa bulan lalu, kalah telak pada pemungutan suara pemilihan ketua umum Partai Demokrat di Kota Baru Parahyangan, Padalarang, Bandung Barat, Minggu.

Perolehan suara Andi kalah jauh dibanding dua saingannya, Anas Urbaningrum dan Marzuki Alie.

Padahal, jika masyarakat dan peserta kongres melihat baliho dan spanduk yang ditebarkan Andi di penjuru Kota Jakarta, Bandung dan di arena kongres, tentu bisa menggetarkan lawan.

Tidak hanya baliho dan spanduk, kubu Andi juga "menyerang" dengan iklan di televisi. Bila melihat komposisi pemilih, pilihan iklan di televisi kurang mengena karena para pemilih bukanlah masyarakat umum, tetapi audiens terpilih, yakni pengurus cabang (DPC) dan pimpinan daerah (DPD).

Mereka adalah pemilih cerdas yang menjatuhkan pilihan atas pemikiran rasional, bukan terpedaya dengan iklan.

Bukan hanya melalui baliho dan iklan, kubu Andi yang didukung oleh lembaga pencitraan profesional, Andi juga menarik Edhie Baskoro atau Ibas, yang juga putra bungsu pasangan Susilo Bambang-Yudhoyono, ke jajaran tim pendukungnya. Ibas digadang-gadang ke mana saja Andi berkampanye.

Lalu tersebar info bahwa Cikeas mendukung Andi dan itu dipresentasikan oleh kehadiran Ibas di kubu Andi.

Namun, lihatlah kenyataannya. Andi kalah telak pada pemilihan ketua umum putaran pertama.

Pemilihan ketua umum putaran pertama menghasilkan 236 suara (45 persen) untuk Anas Urbaningrum, 82 suara (16 persen) untuk Andi Malarengeng dan 209 suara (40 persen) untuk Marzuki Alie. Sejumlah 2 suara tak sah dan dua peserta tidak menggunakan hak suaranya.

Karena tak ada yang meraih 50 persen plus 1 suara, maka diadakan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh Anas dan Marzuki.

Semua upaya di atas mungkin merupakan perhitungan matang dari kubu Andi bahwa dia, meski populer di kalangan masyarakat sebagai Juru Bicara Presiden selama lima tahun, tetapi tidak dekat dengan pengurus DPC dan DPD.

Dia seperti menara gading yang terlihat bagus dari jauh tetapi terasing dari kader dan pengurus Demokrat di daerah. Mungkin jika dia tidak melakukan upaya pencitraan, iklan di televisi, baliho, spanduk dan pernyataan di pers secara intensif, suara yang diperolehnya kurang dari 82.

Terlepas dari itu semua Andi mengakui dirinya kurang intensif mendekati pengurus cabang dan pimpinan daerah sehingga perolehan suaranya pada putarannya paling kecil, yakni 82 (16 persen).

Kepada pers seusai pemungutan suara, Andi mengatakan dirinya lama menjadi juru bicara presiden sehingga tidak cukup waktu mendekati pengurus daerah.

Dia menyatakan calon lain, seperti Marzuki yang lima tahun menjadi sekjen PD dan Anas yang menjadi pengurus partai memiliki waktu yang cukup mendatangi daerah.

Andi yang kini menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga mengucapkan selamat kepada siapa pun yang terpilih nanti. Dia juga memberi apresiasi kepada peserta kongres yang sudah menunjukkan kepada masyarakat bagaimana demokrasi berproses di tubuh partai pemenang Pemilu 2009 itu.

Tak Cukup Pencitraan

Kekalahan Andi itu menguatkan pendapat jika ingin berhasil di dunia politik maka tidak cukup dengan upaya pencitraan saja. Setiap calon harus turun ke daerah, mendatangi konstituennya, berdialog dan menanam persepsi yang sama tentang visi dan misi partai.

Anas ketika ditanya tentang baliho lawan politiknya, mengatakan, "Baliho saya ada di hati pemilih."

Anas dan Marzuki memang minim dengan baliho dan spanduk. Manuver yang dilakukan hanya sekali-kali. Tidak ada pernyataan bombastis menjelang kongres. Kematangannya baru terlihat di saat kongres.

Jika ditilik lebih jauh, hasil penghitungan suara putaran pertama Kongres II Demokrat di luar perhitungan sejumlah pihak, termasuk dari kubu tim sukses ketiga calon.

Sebelumnya Kubu Andi sangat yakin akan memperoleh sekitar 300 suara sehingga berani melontarkan usulan aklamasi. Namun, pada saat tes pertama pemungutan suara untuk percepatan jadwal pemilihan ketua umum yang digagas kubu Marzuki, pada Sabtu (22/5), kubu Andi hanya mendapat 130 suara, dan sisanya untuk kubu Anas dan Marzuki.

Pada Sabtu (22/5) malam usai pemungutan muncul rumor Andi akan mundur dari pencalonan karena 130 suara tidak cukup untuk maju ke babak kedua yang mensyarat 25 persen suara dari 533 total suara.

Namun, ternyata Andi tetap maju dan perolehan suaranya merosot jauh menjadi 82 suara saja. Sebelum hasil penghitungan usai, Andi sudah meninggalkan posisinya di panggung dan melayani wawancara dengan televisi swasta.

Sementara di kubu Anas sebelumnya muncul optimisme akan meraih 270 suara, lebih dari 50 persen plus 1, sehingga pemungut suara cukup satu putaran.

Juru Bicara Tim Anas, Ruhut Sitompul, kepada pers mengatakan, Sabtu (22/5) malam semua pendukung Anas berkumpul di sebuah hotel dan tidur bersama di lobi.

"Ketika ditanya mengapa kalian tidak pulang ke hotel, mereka (pengurus DPD dan DPC) bilang kami takut serangan fajar, Bang," kata Ruhut mengutip pernyataan pendukungnya.

Ruhut juga menyatakan, dia sedang berpikir bagaimana menahan air mata jika Anas menang satu putaran. Kenyataannya, Anas hanya mendapat 236 suara, meski perolehannya tertinggi tetapi jumlahnya tidak sesuai dengan perkiraan kubunya.

Kuda Hitam

Di luar dugaan Marzuki, si kuda hitam, mendapat peroleh suara di luar perkiraan banyak pihak. Uji coba peroleh suara melalui usulan pemilihan ketua umum yang dipercepat agaknya melambung citranya.

Dia mengalahkan Andi yang semula dijagokan dan memiliki baliho serta spanduk dukungan di mana-mana. Marzuki memperoleh 209 suara.

Artinya, terjadi perpindahan suara Andi ke Anas dan Marzuki yang sangat siginifikan. Pada putaran kedua, publik menanti akan kemana Andi dan pendukungnya akan melimpahkan suaranya.

Sebelumnya, Ahmad Mubarok, Ketua Tim Pemenang Anas, mengatakan posisi Sekjen Partai Demokrat akan diberikan kepada Edhie Baskoro (Ibas), meski tawaran itu belum dibicarakan secara serius dengan Anas.

Sejumlah pengamat menilai, kekalahan Andi karena SBY tidak memberi isyarat mendukung Andi pada saat pidato pembukaan Kongres. SBY justru mengingatkan agar tidak melakukan politik uang.

Sikap netral SBY menghidupkan demokrasi di kongres partai pemenang Pemilu 2009 itu, meskipun kubu yang didukung oleh anaknya kalah telak.

Setidaknya Partai Demokrat sudah menunjukkan bahwa mereka bukan partai keluarga (partai yang didominasi keluarga) seperti yang dikhawatirkan banyak pihak.

Sumber: Antara.

Seorang filsuf berkebangsaan Jerman Friedrich Nietzhe pernah berucap “Tuhan telah mati”. Kini dalam nada yang hampir sama, Anas Urbaningrum yang naik ke podium dan mengucap “pencitraan telah mati”. Anas memang tidak mengucapkan itu secara verbal, namun secara tersirat, “sang pangeran biru” itu pastinya tidak akan menyangkalnya. Pencitraan disini adalah pola kampanye yang hanya mengandalkan kampanye udara tanpa pernah menjejakkan kaki ke tanah. Kemenangan Anas, sekaligus membuktikan bahwa suara arus bawah tidak goyah dikepung oleh iklan-iklan politik. Rival terberatnya adalah Marzuki Ali, senior dan sekaligus ketua DPR. Namun, sekali lagi, faktor senioritas juga tidak mampu membendung laju kemenangan Anas Urbaningrum. Anas Urbaningrum (AU), dalam putaran kedua pemilihan ketum Partai Demokrat ini, berhasil mengumpulkan 280 suara. Sedang Marzuki Alie (MA) meraih 248 suara.

Ada beberapa faktor yang bisa kita nilai sebagai kunci kemenangan Anas. Pertama, Anas sudah membuat investasi politik sejak dini di tubuh partai. Posisi yang dijabatnya sebagai Ketua DPP Bidang Politik,membuat interaksi politik dengan arus bawah sebagai pemilik mandat suara lebih terjaga. Dengan posisinya di DPP itu pula, Anas memainkan negosisasi dan bargain politik dengan proses politik arus bawah di DPC-DPC. Interaksi yang intens membuat hubungan emosional dan iman politik tersampaikan dengan baik. Kedua, Karakter pribadi yang santun, cerdas dan berwibawa. Anas tahu betul bahwa karakter pribadinya sangat cocok dengan positioning Partai Demokrat yang juga selaras dengan karakter pribadinya. Proses pelembagaan nilai-nilai yang dimiliki partai membuat kader-kader demokrat yang mempunyai hak suara dalam kongres dibuat nyaman dengan sosok Anas.

Ketiga, pengalaman politik sejak dini. Guru terbaik adalah pengalaman. Anas sebenarnya bukan anak kemarin sore dalam panggung perpolitikan tanah air. Karirnya sejak menjadi aktivis HMI sampai kemudian menjadi ketua fraksi demokrat di Senayan tergolong cukup mulus untuk usia yang masih muda. Ini adalah rajutan track record yang tidak bisa disangkal sebagai sebuah prestasi politik yang brillian. Ibarat kita membeli barang elektronik dengan rumusnya “harga tidak pernah bohong”, begitu pula dalam melihat kualitas pemimpin, diktumnya berbunyi “track record tidak bakal bohong”. Dalam usianya yang masih 41 tahun, dengan jabatan sebagai ketua partai terbesar di Indonesia, menunjukkan siapa sebenarnya beliau.

Keempat, dukungan SBY. Walau tidak tersurat, SBY sedang memainkan politik tebar jala. Artinya, siapapun ketuanya, yang menang tetap SBY. Menempatkan anaknya, Eddi Baskoro ke dalam kubu Andi Malaranggeng adalah satu sisi. Sisi lain, pada saat menjelang putaran kedua, kita sebenarnya bisa mencerna bahasa politik SBY dalam pidato singkatnya agar pemilihan dilakukan demokratis dan tidak ada tekanan. Demokratis dan tanpa tekanan adalah simbol kedaulatan rakyat, yang juga berarti suara pemilih tidak tunduk pada kekuatan politik tertentu dan hanya berdaulat pada sang pemilik suara. Pada saat itu, suara AM yang hendak diperebutkan, dan sesuai dengan pidato SBY, suara AM akhirnya punya otonomi atas hak politiknya masing-masing. Padahal AM sudah mengumumkan pelimpahan dukunganya pada Marzuki Ali. Pelimpahan dukungan akhirnya tidak bulat, karena hampir setengah lebih suara AM pindah ke kubu Anas. Menurut penulis, SBY sengaja bersikap netral dan cenderung membiarkan tiga kandidat bertarung habis-habisan sejak awal. Sambil menunggu dan melihat kandidat yang paling berpeluang menang. SBY tidak ingin berhadapan dengan konflik jika mendukung terang-terangan salah satu calon. Kalaupun ada beberapa sinyal, itupun tidak bisa di-judge oleh pihak yang kalah sebagai dukungan SBY. Terlihat disini bagaimana SBY juga bermain cantik mengamankan posisinya. Hal ini pula yang dianggap sebagai faktor penentuan kalahnya Marzuki. Posisi Marzuki sebagai ketua DPR mungkin terlalu sulit untuk dikendalikan SBY sehingga kemudian memberi sinyal halus mendukung Anas.

Terlepas dari faktor kekalahan Marzuki Ali, ada hal yang menarik dari kongres demokrat kemarin, yakni matinya iklan politik. Beberapa analisis kemenangan Anas, berbanding terbalik dengan tersingkirnya Andi di putaran pertama, banyak pertanyaan kenapa Andi dengan Ibas sebagai simbol Cikeas, bisa kalah ? Restu Cikeas kepada Andi dengan representasi Ibas adalah klaim. Tidak pernah ada tanda-tanda Cikeas mendukung Andi. Penempatan Ibas di kubu Andi bisa dibaca sebagai kebebasan Ibas dalam memilih calon pemimpin atau bisa juga dibaca sebagai strategi politik SBY untuk sekedar menebar pengaruh . Karena rumus politik SBY adalah siapapun yang menang, pemenang sejati adalah SBY,maka penempatan Ibas tidak terlalu menjadi perhitungan politik yang bisa menggoyahkan kewibawaan Cikeas jika Andi kalah. Rumus politik SBY terbukti dengan posisinya sebagai ketua dewan pembina sekaligus menjadi ketua majelis tinggi partai yang memiliki kewenangan yang sangat superpower. Kewenangan tersebut antara lain menentukan formatur pembentukan kabinet Anas sampai pengambilan keputusan strategis partai,pembentukan koalisi dan penentuan calon presiden dan wakil presiden. Jika dilihat dari kewenangan majelis tinggi tersebut, maka fungsi ketua umum hanyalah sebagai pembawa obor. Yang terang bersinar tetap SBY.

Selain itu, Andi jarang menjalin interaksi politik di akar rumput. Posisinya sebagai juru bicara presiden dan menteri pemuda dan olah raga tentunya bukan pintu yang tepat untuk membangun relasi politik dengan DPC-DPC. Akhirnya, iklan politik menjadi senjata pamungkas menutupi kelemahan itu. Namun, Andi lupa bahwa kampanye udara saja tidaklah cukup. Kampanye darat untuk pemilih sekelas partai masih sangat menentukan. Inti pencitraan dalam ajang politik seringkali dan kebanyakan adalah membangun kesadaran palsu bagi khalayak yang menjadikan sosok yang dimunculkan nampak sempurna. Hal itu mungkin bisa dikenakan pada khalayak yang memiliki kesadaran pasif namun tidak bagi khalayak aktif seperti anggota internal partai. Menurut Jean Baudrillard, filsuf dan pakar komunikasi Perancis, media merupakan agen simulasi (peniruan) yang mampu memproduksi kenyataan (realitas) buatan, bahkan tidak memiliki rujukan sama sekali dalam kehidupan kita. Teori Baudrillard masuk akal dihubungkan pada banyaknya iklan-iklan di televisi, radio, dan media cetak menampilkan tokoh-tokoh dengan bendera satu partai politik di belakangnya. Para tokoh politik memproduksi kenyataan buatan bermuatan politis agar mendapatkan dukungan di kongres. Proses dramatisasi ditunjukkan dengan mengangkat tema besar yang sensitif dan populer di hadapan pemilih.

Demokrat membuktikan iklan politik bukan rumus sakti menghasilkan pemimpin. Politik hati yang dibangun jauh-jauh hari masih ada dalam kongres kemarin. Kekalahan Andii itu menguatkan pendapat, jika ingin berhasil di dunia politik maka tidak cukup dengan upaya pencitraan saja. Setiap calon harus turun ke daerah, mendatangi konstituennya, berdialog dan menanam persepsi yang sama tentang visi dan misi partai. Andi lupa yang dihadapinya bukan segerombolan massa rakyat yang mudah tertipu dan terombang-ambing oleh iklan dan spanduk siapa yang paling banyak. Itu semua karena Andi lupa, dan sekali lagi lupa bahwa dia ”menggunakan meriam untuk membunuh nyamuk”.

By: reksa institute On November 06, 2010

Continue Reading

Mendesakkan Agenda Rakyat Dalam Pilkada

Seorang warga bersepeda melintasi baliho pemilu di Surabaya. [okezone]

Dalam moment-moment hajatan politik (Pemilu/Pilkada), kiai atau ulama sering kali dijadikan target “silaturahmi politik”. Ini di antaranya karena kiai dianggap memiliki pengaruh dan kharisma di masyarakat. Fenomena ini menarik perhatian banyak politisi, terutama saat Pilkada seperti sekarang, karena dengan mendekat ke para kiai, berarti mereka sedang mendekat ke penarik suara masyarakat.

Mereka beramai-ramai “meminta restu dan doa” dari sang kiai, agar kelak dipilih masyarakat. Atau, dan ini yang lebih banyak sesungguhnya, sang politisi dapat dukungan dari jama'ah atau santri dan masyarakat yang selama ini makmum sama kiai.

Fenomena kiai dijadikan sebagai komoditas politik adalah bagian tersendiri wajah perpolitikan bangsa ini. Ketika moment-moment tertentu, seperti Pemilu/Pilkada, kedudukan kiai diangkat dan diistimewakan. Setelah itu, biasanya kiai dan masyarakat lainnya kurang dilibatkan dalam merumuskan kebijakan yang justru terkait dengan nasib masyarakat banyak itu sendiri. Dalam hal ini, nampak jelas bahwa politisi melibatkan kiai dan tokoh masyarakat lainnya lebih untuk kepentingan sebagai alat penarik suara (vote gater) dalam Pemilu/Pemilukada.

Yang berkembang kemudian adalah pembodohan terhadap rakyat dalam hal berdemokrasi, di mana standar kualitas calon pemimpin daerah diukur dengan seberapa sering ia 'pamer kebaikan' dan 'kedermawanan' di hadapan rakyat. Sementara itu persoalan-persoalan yang menjadi kebutuhan rakyat banyak, justru kurang tersentuh. Seperti kemiskinan, terbukanya lapangan pekerjaan, bahkan pendidikan dan kesehatan rakyat, hampir tidak dibahas secara serius dan tuntas. Dalam Pilkada kali ini, hampir bisa dikatakan tidak ada evaluasi serius yang diketahui banyak orang, mengenai sejauh mana pemerintah daerah melakukan tugasnya dalam memberikan pelayanan publik terkait soal-soal tersebut.

Sehingga tidak aneh apabila belakangan muncul apatisme masyarakat terhadap Pemilu/Pemilukada. Mereka lebih tertarik pada “duit” yang dibagikan para calon, ketimbang program-program, misi dan visi yang ditawarkan calon. Begitu juga dengan kiai dan tokoh masyarakat lainnya, mereka lebih sibuk 'dukung-mendukung' calon-calon pemimpin daerah, ketimbang memberikan tausyiah kepada calon dan masyarakat agar menjalankan proses demokrasi dengan baik, jujur, adil, memperhatikan nasib rakyat banyak dan jauh dari politik uang (money politic).

Agenda Pemilukada Cenderung Elitis

Keanehan dalam Pilkada sebagaimana di atas, timbul karena memang persoalan kehidupan rakyat kurang menjadi agenda utama. Justru agenda utamanya adalah dukung-mendukung kandidat. Di mana kandidat dipromosikan begitu sempurna, dengan beragam spanduk, baliho, ditambah dengan berbagai jargon dan janji-janjinya. Kegiatan selebrasi kandidat, yang menjadikan kandidat bagai artis yang rajin dipromosikan, nampaknya mengalahkan pembahasan masalah-masalah kerakyatan.

Sementara itu di tingkat lokal, konstalasi politik dalam Pemilukada biasanya tidak lebih berupa perpaduan antara politik uang (money politics) dengan premanisme (gangsterisme). Sepanjang tahun 2005 yang lalu, tema-tema Pilkada hanya berkisar pada godaan uang, penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power), dan ancaman 'kekerasan' bagi pihak yang berseberangan.

Konstalasi di atas diperparah dengan kondisi objektif dan subjektif rakyat lokal kita yang sedang dirundung berbagai persoalan. Satu di antaranya kemampuan daya beli mereka yang amat merosot sejak terus menaiknya harga BBM.

Di banyak tempat, kondisi objektif dan subjektif seperti itu mendorong terjadinya jual beli suara dalam pilkada. Rakyat yang sedang dirundung malang, sementara para kandidat berlimpah uang, akhirnya bertemu dalam satu titik kepentingan: rakyat butuh uang, kandidat butuh dukungan suara. Inilah "demokrasi yang terjual-belikan" dalam pilkada.

Di tahun-tahun ini agenda pilkada nampaknya masih mengulangi pilkada sepanjang 2005. Baik aktor, setting, maupun problematikanya tidak jauh berbeda dengan tahun silam. Aktor masih didominasi pejabat lama, pemodal, dan kelompok-kelompok di sekitarnya. Rakyat banyak serta aktivis dan penggiat demokrasi belum muncul memainkan peran. Mereka masih menjadi figuran. Latar pilkada masih diwarnai agenda elitis. Kepentingan rakyat banyak masih merupakan barang sampiran.

Di balik segala kemeriahannya, Pilkada kali ini berlangsung di saat inflasi tinggi. Bukan hanya harga bahan bakar solar yang membumbung. Harga beras dan minyak goreng pun terus menanjak. Sementara itu, setidaknya hingga Agustus 2007, prosentasi angka pengangguran (terhadap angkatan kerja) membumbung hingga angka 13,05%. Dari tahun ke tahun ketidak-adilan agraria terus berlangsung, petani tidak mungkin bisa hidup dari bertani. Petani di sepanjang garis pantai Jawa Barat terus dihimpit masalah kemiskinan.

Mendesakkan Kepentingan Rakyat

Dalam kehidupan berdemokrasi, suara dan kepentingan rakyat adalah segalanya. Dalam konteks demokrasi 'suara rakyat' adalah suara Tuhan. Maka sudah selayaknya jika pesta demokrasi, baik yang berupa Pemilu di tingkat nasional maupun Pilkada di tingkat lokal, benar-benar menjadi pesta yang hasilnya dapat dinikmati rakyat. Adalah kerja sia-sia, jika kemudian Pilkada dilaksanakan hanya untuk menjadikan satu atau dua kandidat menjadi pemimpin daerah, tetapi nasib rakyat tetap tidak berubah, bahkan mungkin juga rakyat bertambah sengsara.

Sejak payung hukum Pilkada dibahas, mulai muncullah perasaan berharap yang berlebihan. Diyakini, pilkada merupakan langkah awal bagi rakyat, bukan hanya untuk penguatan demokratisasi di tingkat lokal, tetapi juga diharapkan akan mengantarkan kemakmuran rakyat di daerah. Agar harapan rakyat itu tidak menjadi sekedar harapan kosong, dan rakyat tidak terus-menerus kecewa, maka mendesakkan agenda-agenda yang menyentuh perbaikan nasib rakyat adalah menjadi penting adanya.

Agama sendiri, khususnya Islam, menganggap penting keberpihakkan terhadap kehidupan rakyat ini. Dalam Islam, pemerintahan dijalankan semata-mata untuk kemashlahatan rakyatnya, bukan untuk sekedar berkuasa saja, tapi tidak berbuat apa-apa. Dalam dunia pesantren sangat dikenal jargon yang menyatakan Tasharuful Imam 'ala al-Ra'iyyah Manuthun bi al-Mashlahah, yang artinya: ”Perlakuan pemimpin kepada rakyatnya mesti berorientasi pada perbaikan nasib rakyat banyak”. Wallahu 'alam bi al-shawab

Sumber: Fahmina.

By: reksa institute On Oktober 22, 2010

Continue Reading

Pelanggaran Pemilukada Kalimantan Barat Banyak Tak Dilaporkan

Aparat mengawal kotak suara ke KPUD Kab Ketapang. [polresketapang]

Tahapan Pilkada enam kabupaten di Kalbar sudah memasuki tahap final. Namun begitu banyak pelanggaran yang ditemukan Panwaslukada, selama tahapan Pemilukada berlangsung.

Di Kabupaten Ketapang ditemukan kotak suara yang dirusak. Menurut Ketua PPK Benua Kayong, Muhammad Nurzain, dini hari Sabtu (22/5) sekitar pukul 00.00 puluhan orang tak dikenal masuk ke kantor Kecamatan Benua Kayong, tempat kotak-kotak suara disimpan.

“Sekitar pukul 00.15, Niman, salah seorang penjaga datang menemui saya. Katanya ada puluhan orang yang masuk ke dalam kantor,” ungkap Nurzain, kemarin.

Dikatakannya, lima penjaga di kantor Camat Benua Kayong tak kuasa menahan puluhan orang tak dikenal itu, lantaran kalah jumlah. Mengetahui hal tersebut, Nurzian mengaku langsung menelepon Mapolres Ketapang. “Tak beberapa lama petugas dari Polres datang. Saya juga tidak tahu apa motif mereka hingga memaksa masuk ke kantor,” ujarnya.

Nurzian mengatakan, tidak seorang pun dari para penjaga kotak suara yang mengenal pelaku pengrusakan kota suara. Pagi harinya sekitar pukul 08.00 ketika rapat pleno barulah diketahui rupanya banyak kotak suara yang rusak. “Kita tahunya kotak suara rusak ketika rapat pleno itu. Tapi kemudian bersama para saksi-saksi kita hitung ulang. Alhamdulillan tidak ada masalah,” akunya.

Rusaknya kotak suara di PPK Kecamatan Benua Kayong sempat dipersoalkan para saksi. Bahkan perhitungan suara di tingkat PPK itu diwarnai kericuhan. Suasana sempat memanas lantaran para saksi meminta Panwascam agar segera membuat berita acara soal temuan tersebut dan melaporkannya ke polisi. Ketika anggota Panwascam yang hadir tak serta merta memenuhi keinginan para saksi tersebut. Mereka menilai dalam sebuah laporan harus dilengkapi dengan bukti dan saksi.

“Bukti apalagi. Ini kan sudah bukti (kotak suara yang bermasalah, red). Kami minta Panwascam segera membuat berita acaranya,” teriak salah seorang saksi.

Suasana terus menegang. Terlebih salah seorang saksi sempat menggebrak kotak suara. Satu persatu saksi mengajukan keberatan temuan tersebut. Selain itu mereka juga meminta surat suara dihitung ulang. Sementara tiga anggota Panwascam hanya diam.

Suasana bertambah tegang. Para saksi berkoar meminta agar Panwascam membuat berita acara soal temuan tersebut, lalu melaporkannya ke polisi. Terlebih massa yang berada di luar mulai meringsek masuk ke dalam ruangan. Melihat gelagat tersebut, aparat segera bertindak. Petugas meminta yang tidak bekepentingan agar keluar dari ruangan.

Akhirnya perhitungan suara yang dipimpin ketua PPK Benua Kayong, Muhammad Nurzain pun terpaksa dihentikan. Sementara Panwascam enggan berkomentar terkait persoalan tersebut. Mereka mengaku akan mengkoordinasikannya terlebih dahulu.

Ketua tim sukses pasangan Ismet-Suhermansyah, Muhayyan Sidiq yang hadir ketika itu mengatakan, para saksi dari pasangan Ismet-Suhermansyah hanya akan menandatangani berita acara keberatan saksi. Tidak akan menandatangani hasil perhitungan suara, meski surat suara dihitung ulang.

“Kami tidak akan menandatanganinya. Karena kotak suara itu sudah cacat. Masalahnya di dalam kotak suara itu kan ada surat undangan, formulir C, surat suara sah dan tidak sah. Kalau seperti ini bagaimana kami mau menandatanganinya. Sulit diterima keabsahannya,” sesal Muhayyan Siddiq kepada Equator.

Ketua Panwaslukada Ketapang Kuswidiantoro SH mengaku belum menerima laporan terkait temukan 14 kotak surat suara yang bermasalah di PPK Benua Kayong. Meski demikian temuan tersebut berindikasi pidana.

“Sampai saat ini kita masih belum menerima laporan resmi terkait persoalan itu. Sebenarnya yang bermasalah bukan 14 kotak suara, tapi laporan terbaru yang kita terima ada 18 kotak suara,” ujar Kuswidiantoro.

Permasalahan di kotak surat suara itu, bukan hanya segel yang rusak, tapi juga nomor gembok berlainan dengan nomor kotak suara. Meski demikian, soal perusakan segel tersebut, sudah berindikasi pidana. Namun tidak dapat diproses lantaran belum ada laporan tertulis.

“Yang jelas kita sudah mengecek dan meminta kejadian ini segera dilaporkan ke Panwaslukada. Kita juga berbuat sesuai dengan mekanisme yang ada,” kata Kuswidiantoro.

Kapolres Ketapang, AKBP Badya Wijaya mengaku, saat ini pihaknya belum menerima laporan rusaknya kotak suara. Disarankannya, jika terjadi permasalahan dalam Pemilukada, silakan melapor ke Panwaslukada. Seandainya ditemukan indikasi pidana, Panwaslukada akan meneruskannya ke sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) yang ada di Mapolres Ketapang. “Perusakan kotak suara tersebut dapat dikenakan unsur pidana. Sayang kita belum terima laporannya. Tapi kalau memang ada, laporkan dulu ke Panwaslukada. Nanti Panwaslukada akan meneruskannya ke Gakkumdu kalau ada indikasi pidana,” jelas Badya.

Pelanggaran di Bengkayang

Ketua Panwaslukada Bengkayang Musa J mengatakan, semua calon kepala daerah yang melakukan kampanye akbar terindikasi melakukan pelanggaran. Alasannya, setiap kampanye digelar selalu mengikutsertakan dan melibatkan anak-anak. Laporan pelanggaran lain mencakup pengrusakan baliho, penggunaan fasilitas pendidikan umum sebagai wadah kampanye serta pembubaran sosialisasi yang digelar tim kampanye calon tertentu saat masa tenang. Bahkan pada saat pencoblosan, Panwaslukada juga menerima laporan lisan dan tulisan.

“Laporan lisan melalui telepon selular tidak bisa diproses. Kita menyarankan agar pelapor lisan untuk datang ke kantor Panwaslukada Bengkayang dan membuat laporan tertulis sesuai format yang sudah ada,” kata Musa seraya mengatakan telah menerima empat laporan diantaranya ada kategori dugaan money politik.

Pasca dirusaknya kantor KPU Bengkayang dan Kantor Panwaslukada, Ketua Tim Kampanye Drs Moses Ahie MSi-Sebastianus Darwis SE MM menyerahkan laporan tertulis secara resmi kepada Panwaslukada di Kantor Polres Bengkayang. Laporan itu mencakup dugaan money politik dari salah satu calon kepala daerah, penyebarluasan selebaran yang bernada miring serta pengelembungan suara. “Semua laporan kita kaji, bila semua sudah memenuhi syarat kita serahkan kepada penyidik Polri,” cetusnya.

Tidak Ada Laporan Pelanggaran

Lain halnya di Kabupaten Melawi. Hingga kemarin belum ada laporan pelanggaran yang diterima Panwaslukada Melawi. “Hingga kini masih belum ada satu pun yang membuat laporan ke Panwaslu. Tidak ada pihak yang keberatan atas kejadian-kejadian hingga membuat laporan resmi sama kita,” kata A Ricardo Hutagaol Ketua Panwaslu, kemarin.

Meskipun begitu, Hutagaol mengatakan, ada beberapa pelanggaran yang disampaikan secara lisan kepada dirinya. “Namun laporan secara lisan tidak bisa diproses,” singkatnya.

Dikatakan Hutagaol, pelanggaran yang disampaikan secara lisan meliputi kandidat melakukan kampanye atau sosialisasi di luar jadwal yang dibuat KPU Melawi. Ada juga laporan yang mengatakan, ada tim sukses yang menyembunyikan mobil di sebuah desa. Ini ketahuan sama tim sukses yang memang mendapat jadwal kampanye di daerah tersebut. “Namun masalah ini bisa dimaklumi, sebab bukan pelanggaran yang krusial,” ulasnya.

Pelanggaran lainnya, tim sukses kembali memasang baliho pada minggu tenang. Sementara baliho dan alat peraga kampanye lainnya telah ditertibkan Panwaslu tiga hari sebelum pemilihan. “Namun tidak ada dilaporkan ke Panwaslukada,” jelas Hutagaol.

Mengenai money politic, ungkap Hutagaol, secara tersistem masing-masing tim sukses telah membuat pengamanan di desa atau pemukiman. Mereka berjaga-jaga agar tidak ada orang masuk dan memberi uang. “Sebelum dilakukan pemilihan, kita telah mengingatkan kepada Panwascam dan PPL agar benar-benar memantau money politic atau jual beli suara. Tapi hasil di lapangan tidak menemukan proses itu,” tegas Hutagaol.

Hutagaol mengimbau agar seluruh masyarakat dan pemantau Pemilukada tetap berjaga-jaga agar jual beli suara tidak terjadi. Saat ini, jual beli suara sudah sulit dilakukan, karena pleno di PPK sudah selesai dilaksanakan. “Saat ini peluang untuk jual beli suara sudah tipis. Sebab proses PPK telah melakukan pleno. Tapi masyarakat Melawi mesti berwaspada,” pungkasnya. (kia/man/aji)

By: reksa institute On Oktober 02, 2010

Continue Reading

Politisi Bermasalah, Masalahnya Siapa?

Petugas KPK tengah menunjukkan barang bukti hasil OTT seorang politisi bermasalah, 2018. [via idn]

Pardjiti, 45 tahun, tukang parkir yang biasa mangkal di ruas Jalan Dr Cipto, dekat Pasar Induk Beras Dargo, Semarang, Jawa Tengah, tidak paham benar soal diumumkannya sejumlah nama politisi yang dianggap bermasalah. Pengumuman politisi bermasalah di Jateng oleh Koalisi Mahasiswa Semarang (KOMAS), Kamis (5/2), di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum Jateng di Semarang mencantumkan sedikitnya 45 nama politisi-yang dianggap bermasalah-dari berbagai daerah di Jateng.

Secara keseluruhan, politisi yang dinilai bermasalah yang masuk dalam daftar itu sebanyak 58 orang, termasuk sejumlah calon presiden dan ketua umum partai politik. "Bermasalah itu bagaimana to, Pak? Yang bermasalah itu siapa? Partainya atau orangnya?" tanya Pardjio.

Bagi Pardjio, kalau Partai Golkar yang suka membagi kaus kuning bermasalah, apa bedanya dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang juga mulai membagi kaus merah untuk rakyat kecil, seperti dirinya, atau partai lain yang juga mulai membagi-bagikan kaus. "Buat saya, yang penting bagaimana setelah pemilu. Muncul pemenang, harga beras stabil saja sudah bagus," ujarnya singkat.

Lain lagi pandangan Safulkan (40), petani lugu asal Desa Rowosari, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, Jateng. Menurut dia, Pemilu 2004 sudah mirip pemilihan kepala desa. Warga bisa mencoblos partainya atau memilih nama calon anggota legislatif.

"Pada pemilihan kepala desa, calon yang kuat biasanya membagi-bagikan uang kompensasi bagi warga. Membagi uang dalam pilkades itu bukan suap, tetapi kompensasi masyarakat, sebab petani seperti saya ini harus meninggalkan pekerjaan untuk mencoblos di balai desa. Tidak kerja sehari bisa diganti uang Rp 15.000," ujarnya sambil menggeleng-geleng tidak mengerti saat disebut istilah money politics.

Beberapa loper koran di Kota Semarang, misalnya, menyatakan pernah mendapat uang fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) milik mereka sebesar Rp 5.000. Fotokopi KTP itu dipakai sebagai bukti dukungan seorang calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Malah, rekan mereka yang bisa menggalang banyak orang untuk menyerahkan fotokopi mendapat Rp 15.000.

Koordinator KOMAS Laila Sari mengemukakan, harusnya Pemilu 2004 ini merupakan momentum untuk menaruh harapan besar. Mereka berharap sukses pemilu berimbas pada perbaikan kehidupan masyarakat. "Tetapi, masyarakat harus membuat garis tegas atas kembalinya rezim Orde Baru ke ajang pentas politik di tingkat lokal maupun nasional. Kembalinya kroni Orde Baru itu ancaman terhadap kehidupan demokrasi dan kehidupan berbangsa. Inilah salah satu sasaran gerakan antipolitisi bermasalah," ujarnya. "Proses kampanye hingga pemilu perlu diwaspadai. Kalau ada politikus membagi uang, terima saja uangnya, tetapi tendang orangnya," teriak aktivis KOMAS.

Gerakan antipolitisi busuk, yang dibangun kalangan aktivis berbagai lembaga swadaya masyarakat di Semarang, dimulai dengan keberanian KOMAS melempar sejumlah nama politisi lokal maupun nasional yang dinilai bermasalah. Pencantuman nama itu memang bisa berbuntut adanya gugatan balik dari mereka yang namanya dicantumkan.

Akan tetapi, KOMAS tampak tidak banyak memedulikan risiko itu. Laila Sari bahkan menegaskan, kursi kekuasaan yang diperebutkan itu sebaiknya dikosongkan saja daripada direbut politisi bermasalah.

PENGAMAT politik dari Universitas Diponegoro, Semarang, Susilo Utomo mengatakan, gerakan antipolitikus busuk (bermasalah) yang gencar dilakukan menjelang Pemilu 2004 masih belum menemukan formatnya. Jaringan kerja yang dibangun aktivis antarkota juga belum sepenuhnya kuat. Persoalan ini akan semakin kabur kalau gerakan itu tidak bisa memisahkan antara tekanan tidak memilih partai politik yang busuk dan tidak memilih politisi yang bermasalah.

"Sasaran gerakan itu harus jelas. Kalau yang mau ditembak itu politisinya, gerakan itu tidak tepat. Parpol sekarang bertekad untuk mengarahkan pemilihnya atau masyarakat mencoblos tanda gambar parpol dengan mengabaikan nama politisinya," ujarnya.

Keputusan parpol mengarahkan pemilihnya pada memilih tanda gambar itu disebabkan dua faktor besar yang dihadapi partai peserta pemilu. Persoalan itu meliputi masih kuatnya perebutan nomor urut jadi dalam internal partai serta masyarakat masih belum siap memilih langsung nama politisi.

Susilo berpendapat, jumlah pemilih di pedesaan cukup besar, hampir 60 persen di setiap daerah. Untuk sistem Pemilu 2004 nanti, para pemilih tradisional umumnya masih mengacu pada proses pemilihan kepala desa.

Artinya, pemilih tradisional tidak terlalu peduli dengan adanya money politics yang dilakukan oleh seorang caleg. Bahkan, kalau ada caleg tidak memberi kompensasi kepada warga pemilih, biasanya caleg itu malah tidak didukung. "Ini kondisi nyata pemilih yang harus juga diperhitungkan," katanya.

Maka, ketika nama politisi bermasalah diumumkan dan ternyata hampir 60 persen adalah politisi lama, orang-orang seperti Pardjio malah bingung harus menanggapinya. Kalau harus memilih politisi baru, mereka juga tidak tahu kemampuannya. Gerakan antipolitisi bermasalah ini bagi Pardjio malah membuat masalah buatnya, mau pilih yang mana.... (WINARTO HERUSANSONO, kompas)

By: reksa institute On September 02, 2010

Continue Reading

Tim Sukses Pemilukada

Seorang petugas menunjukkan Surat Suara Pilkada. [via kabarkito]

Kandidat dalam Pilkada sebagaimana PEMILU pada umumnya membutuhkan tiga sumber daya utama:
1) Sumber Daya Manusia.
2) Dana.
3) Waktu.

SUMBER DAYA MANUSIA
Kandidat tidk mungkin memangkan PILKADA hanya berdua pasangan. Dibutuhkan banyak dukungan orang lain untuk mencapai kemenangan. SDM merupakan unsur strategis. Dibutuhkan orang dengan jumlah dan kualitas tertentu.
Pastikan memilih Tim Sukses yang tepat:

* Pastikan jumlah SDM yang dibutuhkan di setiap jenjang dan lini hingga ke titik TPS.
* Pastikan kualifikasi SDM yang dibutuhkan pada setiap jenjang.
* Pastikan SDM tersebut benar-benar berniat membantu.
* Pastikan SDM berasal dari asal usul yang jelas, jangan sampai orang2 dari “Lawan” yang masuk ke dalam tim.
* Selain tenaga sukarela, bagi yang benar2 bekerja full time perlu diberi kompensasi. “Pekerja politik” yang full time harus dibedakan dengan tenaga sukarela. Pekerja politik harus dihargai sama dengan pekerja bidang lainnya, tentu sebatas kemampuan kandidat, yang disepakati bersama.

SUMBER DAYA DANA
Dana adalah unsur vital kedua yang harus jelas asal usulnya dan jelas jumlahnya. Seluruh komponen operasional pemenangan Pilkada bergantung kepada jumlah dana yang tersedia. Semua strategi disusun berdasarkan kapasitas dana.

Masalahnya bukan banyak atau sedikit, tetapi berapa jumlah yang optimal untuk pemenangan sebuah Pilkada. Point penting untuk diingat dalam soal dana ini adalah:

* Dana berasal dari sumber yang jelas dan tidak akan menimbulkan masalah dikemudian hari.
* Dana harus tersedia dalam jumlah dan waktu yang tepat sesuai dengan tahapan yang disusun dalam strategi. Jumlah yang berlimpah tidak ada gunanya kalau tidak tepat waktu. Setiap tahapan Pilkada membutuhkan dana dalam jumlah dan waktu yang tepat.
* Jumlah dana yang cukup adalah dana yang optimal. Perlu memperhatikan prinsip Marginal Cost = Marginal Revenue. Setiap tambahan satu unit rupiah harus menghasilkan satu unit outpun yang sepadan, agar tambahan biaya itu masuk akal.
* Dana harus dialokasikan dalam bentuk Anggaran secara detil.
* Pagu dana harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perlu diingat kadang-kadang dana yang dikeluarkan Kandidat bisa melebihi jumlah yang secara resmi dilaporkan. Ini memang contoh yang tidak baik. Selayaknya gunakan dana sewajarnya.
* Pastikan orang-orang kunci mengetahui dengan pasti jumlah dana yang sesungguhnya ada dan siap untuk digunakan dalam setiap tahap. Jangan sekali2 berbohong mengatakan uang sudah siap sekian padahal sesungguhnya uang itu belum ada. Ini akan mengacaukan emosi tim sukses.
* Sejak awal harus memegang prinsip jangan menghambur-hamburkan uang secara tidak perlu.

SUMBER DAYA WAKTU
Waktu adalah sumber daya yang paling kritis. Waktu dalam Pilkada sangat ketat dengan hitungan hari ke hari bahkan jam ke jam. Setiap menit waktu adalah berharga maka manajemen waktu ini sangat penting.

Semua tahapan strategi Pilkada membutuhkan timing yang tepat. Maka Waktu menjadi factor yang sangat menentukan keberhasilan sebuah strategi pemenangan.

Dibutuhkan waktu khusus untuk menyusun strategi bersama orang2 kunci yang telah anda pilih. Pertemuan yang banyak memakan tenaga dan waktu untuk menyusun strategi pemenangan. Sesi Strategi membicarakan FRAMEWORK (Akan ditulis pada posting berikutnya). Setiap lini dalam framework tersebut harus dipertanyakan dan dijawab dengan tuntas. Tidak boleh ada satu lini pun yang tidak terjawab.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mempersiapkan pertemuan sesi strategi adalah:

* Undang orang2 kunci yang ada percayai dan yang pendapatnya anda butuhkan.
* Gunakan framework untuk menelusuri dan menjawab setiap lini yang dibutuhkan dalam strategi pemenangan Pilkada.
* Jadwal waktu yang tepat untuk setiap pertemuan sesi strategi. Pertemuan ini adalah sejak awal mencalonkan diri hingga menjelang waktu kampanye. Pada saat kampanye sudah dalam tahap menjalankan strategi.
* Setiap strategi selalu memiliki pintu masuk dan pintu keluar. Pastikan selalu ada rencana cadangan.

Rangkaian pertemuan sesi strategi ini membutuhkan waktu yang panjang. Bahkan satu tahun sebelum resmi menyatakan diri sebagi kandidat, pertemuan persiapan sesi strategi ini semestinya sudah dilakukan. Beberapa riset terapan untuk pemilu (termasuk Pilkada) sudah harus dilaksanakan minimal satu tahun sebelum Pilkada berlangsung.

III. KANDIDAT DAN TIM SUKSES/TIM KAMPANYE
(HANDBOOK PILKADA Bagian Tiga)

Peran, tugas dan tanggungjawab dalam kampanye dibagi beberapa bagian sebagai berikut:

1. Kandidat

Pasangan kandidat adalah Orang yang paling penting. Kandidat harus benar2 mengelola sumber daya yang paling penting dan kritis yaitu Waktu. Waktu harus benar2 dikelola dengan baik. Pastikan waktu lebih banyak dimanfaatkan untuk bertemu dengan para pemangku kepentingan, terutama para pemilih. Cukupkan waktu maksimal hanya 1 jam untuk berada di Kantor/Sekretariat pemenangan. Gunakan waktu selebihnya secara utuh untuk menemui para calon pemilih.

Yang harus diingat benar-benar oleh Kandidat:

* Tugas anda adalah bertemu dengan calon pemilih untuk meyakinkan memastikan mereka memilih anda.
* Tugas kandidat bukan menyusun strategi karena hal itu telah dipercayakan pada Tim Sukses. Tugas Kandidat adalah: mememui calon pemilih dan menyakinkan mereka untuk memilih anda.
* Tugas Kandidat bukan mengelola dana Kampanye karena anda telah mempercayakan tugas ini pada orang terpercaya di dalam Tim anda. Tugas Kandidat adalah menemui calon pemilih dan meyakinkan mereka untuk memilih anda.
* Tugas Kandidat bukan untuk menyusun Jadwal Kampanye karena anda telah mempercayakan tugas ini pada manajer tim sukses. Tugas Kandidat adalah menemui calon pemilih dan meyakinkan mereka untuk memilih anda.

* 2. Ketua Tim Sukses/Manajer Kampanye berserta anggota tim

Seluruh tahapan dan proses pemenangan, pelaksanaan kampanye adalah tugas Ketua Tim Sukses berserta anggotanya.

Ketua Tim Sukses atau Manajer Kampanye (atau sebutan lainnya) yang bertugas dan memastikan bahwa:

* Kandidat terjadwal untuk menemui calon pemilih.
* Mengelola jadwal kampanye.
* Mengelola hal-hal yang berkaitan dengan pers.
* Mengelola dana.
* Mengelola karyawan dan relawan.

Ini tugas penting sehingga harus dikerjakan oleh orang yang mampu dan benar-benar Anda percayai.

3. Peran-peran lain

Semua kampanye memiliki kebutuhan sama namun tidak ada kampanye yang identik. Beberapa kegiatan memerlukan satu orang atau lebih. Kampanye yang melibatkan banyak orang maka setiap tugas membutuhkan beberapa orang relawan. Namun ada juga satu orang yang mungkin melaksanakan tiga tugas atau lebih untuk beberapa kampanye. Semuanya bergantung pada kebutuhan dan diputuskan dalam SESI STRATEGI.

Setelah keputusan itu dibuat, tergantung pada Manajer Kampanye untuk membagi tugas dan memastikan bahwa tugasnya dilaksanakan secara efektif.

Beberapa contoh pertanyaan yang harus dijawab oleh manajer tim sukses adalah tentang “tugas yang harus dipenuhi dan oleh siapa”, yaitu :

* Siapa yang mengelola kantor?
* Siapa yang mengelola dana?
* Siapa yang bertugas menghadapi media?
* Siapa yang mengatur jadwal kandidat?
* Siapa yang menulis literatur kampanye?
* Siapa yang bertanggung jawab memahami undang-undang Pilkada?
* Siapa yang bertanggung jawab untuk mencetak literatur kampanye?
* Siapa yang merekrut dan mengatur karyawan dan relawan kampanye?
* Dan masih banyak pertanyaan lainnya yang harus dijawab tuntas.

4. Undang-Undang dan Peraturan terkait Pilkada

Memahami undang-undang dan peraturan terkait Pilkada adalah adalah hal yang mendasar. Pastikan bahwa ada orang atau Tim Khusus yang benar-benar mengerti tentang Undang-Undang dan Peraturan terkait Pilkada. Pastikan juga bahwa Tim Anda memiliki interpretasi yang sama terhadap Undang-Undang dan peraturan terkait sebagaimana yang dipahami oleh Penyelenggara Pilkada.

Penting: Pastikan ada orang dalam Tim pemenangan Anda yang benar-benar memahami undang-undang dan semua aturan terkait Pilkada.

RISET POLITIK
MEMPEROLEH INFORMASI YANG DIBUTUHKAN
(HANDBOOK PILKADA Bagian Empat)

PILKADA, sebagaimana Pemilu dalam system demokratis membutuhkan Riset. Riset politik adalah “kapal pemandu” dalam Political Marketing. Tanpa informasi yang akurat, political marketing tidak dapat diterapkan dengan berhasil.

Diskusi tentang riset politik, terutama untuk tipe riset yang relatif rumit, membutuhkan ruang tersendiri. Riset politik dapat dilakukan dengan metode sederhana hingga pendekatan yang rumit. Berikut ini beberapa hal sederhana yang perlu dilakukan oleh Kandidat untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka menyiapkan diri sebagai peserta PILKADA. Pendekatan riset yang lebih rumit tentu saja bisa dilakukan. Namun, masalahnya bukan pada rumit dan sederhananya metode riset melainkan pada kecepatan, akurasi, biaya, dan manfaat.

Tujuan kampanye adalah untuk menang. Penting untuk memperhitungkan suara yang harus diperoleh serta cara terbaik meraih suara sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1. Peraturan Kampanye Pada UU dan Peraturan lainnya tentang Pilkada.

Kegiatan kampanye sudah diatur sedemikian rupa dalam Undang-Undang dan peraturan tentang Pilkada. Bentuk kampanye relatif tidak berubah dari waktu ke waktu, antara lain:

* Pertemuan terbatas.
* Dialog dan tatap muka.
* Penyebaran melalui media cetak dan media eletronik.
* Penyiaran melalui radio dan/atau televisi.
* Penyebaran bahan kampanye kepada umum.
* Pemasangan alat peraga di tempat umum.
* Rapat umum.
* Debat publik/debat terbuka antar calon.
* Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Kampanye diatur dalam periode waktu tertentu secara ketat dan dengan rambu-rambu yang juga harus dipatuhi. Namun sebelum kampanye resmi, kegiatan bertemu dengan para konstituen telah dilakukan jauh-jauh hari sebelumnya, dikenal sebagai SOSIALISASI. Masa sosialisasi dan kampanye resmi ini harus benar-benar dioptimalkan.

Kegiatan menemui dan ditemui para konstituen ini perlu memperhatikan faktor efektivitas, efisiensi, dan fleksibilitas. Semuanya harus diatur oleh Tim Sukses, terjadwal dengan baik. Namun harus memperhatikan fleksibilitas, jangan sampai ada kesan bahwa Tim Sukses over protektif terhadap kandidat sehingga seolah-olah sulit ditemui oleh konstituen. Tetapi sebaliknya jika terlalu longgar, membiarkan orang dengan sangat gampang menemui kandidat, jelas akan merepotkan kandidat dan pasti akan kedodoran mengatur waktu dan skala prioritas.

Hal terpenting dalam kegiatan sosialisasi dan kampanye bahwa unsur-unsur dalam PROSES POLITICAL MARKETING seperti: STP (Segmentasi, Targeting, positioning) , dan 4P (Policy, Person, Party, Presentation) sudah dikonseptualisasi dengan matang, sehingga proses delivery dapat dilakukan dengan mulus pada tiga bagian pasar politik (Media massa, Influencer, dan Pemilih).

2. Diri Kandidat/Pasangan Calon
Pasangan calon kepala daerah perlu membuat inventori pribadi mengenai SIAPA KITA ,yaitu kekuatan dan kelemahan diri. Secara lebih sistematis, mungkin Tim Sukses, atau konsultan independen, perlu melakukan Analisis SWOT terhadap pasangan kandidat.

Secara sederhana, kandidat harus bisa menjawab pertanyaan:

* Apa hal terbaik tentang saya yang dapat disampaikan oleh pemilih?
* Apa hal terburuk yang dapat mereka sampaikan tentang saya?
* Apa aset dan kewajiban saya sebagai seorang kandidat?

Memahami dengan jelas kekuatan dan kelemahan diri sendiri akan membantu dalam menciptakan kampanye yang efektif. Anda akan dapat menentukan beberapa TEMA KUNCI dalam kampanye sesuai dengan kekuatan anda. Hal ini juga dapat membantu Anda mengenali APA YANG AKAN DITONJOLKAN PADA KAMPANYE.

Anda dapat menggunakan beberapa kekuatan dan kelemahan Anda untuk menciptakan mekanisme pertahanan diri –semacam “vaksin”, atau “wall” agar ketika Anda menerima pemberitaan negatif, kampanye Anda tidak langsung berantakan melainkan tetap kuat dan bisa menetralisirnya.

Apakah anda kandidat yang menjabat pada saat ini (incumbent) ataupun kandidat yang baru pertama kali mencalonkan diri , tetaplah perlu evaluasi kekuatan dan kelemahan Anda. Penting untuk mengetahui bagaimana Anda dan partai Anda/seperti apa anda dan partai pendukung anda dari sudut pandang masyarakat. Bagaimana masyarakat mempersepsi diri anda?

Beberapa pertanyaan yang perlu dicari jawabannya adalah:

* Apakah usia, gender, pengalaman saya merupakan kelemahan atau kekuatan?
* Apa prestasi saya? Apa yang telah dicapai oleh instansi pemerintahan atau dan/atau partai di mana saya menjadi bagian di dalamnya?
* Siapa yang telah saya bantu? Apakah mereka akan merestui atau memberikan penghargaan secara publik?
* Mengapa saya menjadi kandidat? Apa prestasi saya pada jabatan terakhir?
* Mengapa orang harus memilih saya?
* Apa yang bisa saya tawarkan kepada pemilih?
* Apa yang membuat saya berbeda dengan kandidat lain?
* Bagaimana kinerja saya selama ini?
* Apa pengalaman dan kaitan politis saya dengan masyarakat?
* Bagaimana pengalaman non politik dan pendidikan saya?
* Seberapa kuatkah dukungan keluarga saya?
* Bagaimana orang lain menjelaskan kepribadian saya?
* Seberapa baik presentasi saya kepada pemilih, kelompok kecil, besar, media cetak, televisi?
* Apakah saya pembicara yang sukses?
* Pada situasi mana saja saya merasa nyaman?
* Apa yang saya suka lakukan dalam kampanye?
* Bagaimana demografi daerah pemilihan? Apakah itu cocok dengan saya dan keluarga?
* Seberapa dikenalkah saya?
* Apakah ada sesuatu dalam aspek keuangan saya atau kehidupan keluarga, pengalaman kerja, catatan politik atau pribadi yang dapat dianggap bermasalah? (Catatan sekolah, pengabdian di angkatan bersenjata, sejarah kepegawaian, konsumsi alkohol dan obat terlarang, tindak pidana, kesehatan fisik dan mental, keanggotaan organisasi).
* Dan pertanyaan-pertanyaan kritis lainnya yang perlu dicari jawabannya.

Anda juga perlu melakukan pengkajian afiliasi sosial dan profesi yang pernah dan sedang jalin:

* Anda pernah berpartisipasi di mana saja?
* Apa yang telah Anda capai dalam bidang bisnis maupun pemerintahan? Bagaimana hal ini bisa mencerminkan Anda?
* Periksa catatan Anda sebagai atasan – Kaji catatan Anda dalam mengangkat dan memberhentikan karyawan.
* Apakah ada episode atau situasi yang terkait dengan penyalahgunaan wewenang atau diskriminasi kepegawaian?
* Pernyataan atau kegiatan publik apa yang pernah saya lakukan yang mungkin bisa menghantui saya?
* Apakah saya pernah berubah posisi akan suatu isu?
* Apakah saya telah merubah pola memilih saya?
* Apakah saya tidak mengikuti beberapa pemungutan suara penting?

Semua jenis “penyelidikan diri” tersebut perlu dibuat eksplisit berupa tabulasi dan anda sendiri harus mencari jawabannya dengan jelas. Jawaban itu harus ditulis, tidak boleh dibiarkan mengambang, bukan hanya dijawab secar lisan atau terngiang di dalam pikiran saja. Semuanya harus dibuat ekplisit sehingga clear.

3. Kandidat Lain/Pesaing Anda

Anda akan berhadapan dengan lebih dari satu lawan pada Pilkada. Perlu diingat sejak awal, tidak boleh mengabaikan atau memandang enteng lawan anda. Anda harus mengenal mereka dengan baik supaya Anda bisa mengatakan kepada pemilih mengapa Anda lebih tepat dibandingkan kandidat lain. Mengenal Lawan anda artinya mengetahui dengan detil informasi tentang lawan anda, yaitu:
• Nama Kandidat.
• Nama Partai pengusung.
• Kekuatan Kandidat pesaing.
• Kelemahan Kandidat pesaing.
• Dan informasi penting lainnya.

Setiap informasi sekecil apapun tentang pesaing anda tidak boleh diabaikan melainkan harus ditelusuri hingga jelas. Semua informasi itu harus ditabulasi sehingga dapat terjawab dengan objektif terhadap pertanyaan: Mengapa para pemilih harus memilih anda, bukan pesaing anda”.

V. TARGET SUARA

(HANDBOOK PILKADA Bagian Lima)

4. Target Suara
Tujuan kontestan Pilkada adalah pemenang. Idealnya seluruh suara pemilih mendukung anda! Tapi itu tidak realistis karena lawan ada juga berharap yang sama. Anda dan lawan anda pasti memiliki konstituen. Untuk keluar sebagai pemenang anda hanya perlu menentukan target tertentu sesuai dengan peraturan Pilkada.

Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan target suara:

* Sejarah Pilkada. Bagaimana pengalaman beberapa pilkada sebelumnya di daerah ini? Anda perlu mengkaji data-data hasil Pilkada sebelumnya.
* Lingkungan Pilkada. Bagaimana “Iklim” saat ini apakah mengarah ke status quo atau perubahan?
* Bagaimana kekuatan relatif partai dan kandidat lawan?
* Bagaimana Kekuatan relatif partai dan kandidat anda sendiri?

5. Menentukan Target Perolehan Suara (Vote Goal):

* Menentukan jumlah suara yang dibutuhkan untuk menang , anda perlu melihat beberapa faktor, yaitu:Jumlah kandidat yang dicalonkan dalam pemilihan.
* Kekuatan relatif partai dan kandidat-kandidatnya.
* Sejarah pemilihan di daerah ini pada beberapa PEMILU (PIlpres, Pilleg) dan terutama PEMILUKADA sebelumnya.
* Lingkungan pemilih. Apakah lebih pro perubahan atau status quo?
* Kekuatan relatif partai pengusung anda dan anda sebagai kandidat.

Ada empat langkah berikutnya yang perlu dilakukan:

Langkah 1: Mempelajari daerah pemilih yang berhubungan dengan :

* Jumlah pemilih.
* Sejarah jumlah pemilih yang betul-betul mencoblos pada hari pemilihan (Tingkat partisipasi).
* Persaingan antar kandidat/partai-partai politik besar.
* Tiga kegiatan ini akan mencakup PETA POLITIK.

Pertanyaan yang perlu dijawab adalah:
Berapa banyak suara yang diperlukan agar kandidat menjadi pemenang? Untuk menjawabnya maka perlu dicari data-data sebagai berikut:

* Berapa total suara pemilih di daerah itu?
* Berapa persen tingkat partisipasi pemilih?
* Berapa jumlah kandidat? Bagaimana kekuatan relatif masing-masing kandidat?
* Bagaimana ketentuan UU mengenal jumlah suara minimal untuk dapat keluar sebagai pemenang?

Berdasarkan perhitungan tertentu maka akan didapatlah angka tertentu sebagia POIN UTAMA anda: Bahwa untuk memenangkan Pilkada ada perlu meraih sekian persen suara.

Langkah 2: Mempertimbangkan situasi pemilihan:

* Apakah situasi ini lebin cenderung mempertahankan keadaan yang sudah ada atau lebih kepada perubahan?

* Apakah situasi ini akan membantu atau tidak membantu anda sebagai kandidat?

Apabila ini tidak membantu anda, maka tambahkan 10-30% ke POIN UTAMA. Jika situasi ini membantu, kurangi 2-10% dari POIN UTAMA anda.
• Situasi pemilihan yang tidak mendukung saya :
Poin utama saya ________ditambah 10-30% = _____
• Situasi pemilihan yang membantu saya :
Poin utama saya ________ dikurangi 2-10% =______

Langkah 3: Pertimbangkan partai politik lain dan kandidat-kandidatnya:
Apakah kandidat pesaing akan mengambil suara pemilih dari saya ataukah “membantu” saya dalam membawa simpati pemilih untuk saya (misalnya karena para pemilih sangat bertolak belakang dengan kandidat yang lain)?

* Jika mereka mengambil suara pemilih dari anda, tambahkan 2-10% ke poin utama anda.
* Jika mereka membawa simpati para pemilih untuk anda, kurangi 2-5%.

Langkah 4: Kesimpulan dari target jumlah suara:

* Target suara anda ditentukan sebagai berikut:

Poin-poin utama+situasi pemilihan+Partai Politik lain = Target jumlah suara

Itulah perkiraan jumlah suara yang akan anda perlukan untuk kemenangan dalam Pilkada, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

* Untuk mengurangi resiko salah prediksi maka dalam kalkulasi harus ditambahkan 5% target perolehan suara, untuk mengantisipasi pendukung yang berhalangan hadir atau yang salah dalam proses pencoblosan.
* Saat Anda selesai dalam melakukan penjumlahan di atas, tuliskan target anda: Target perolehan suara Pasangan Kadidat Anda adalah: __________Suara atau_____%.
* Angka itulah yang harus tersimpan dengan jelas dalam hati, perasaaan, dan pikiran anda dan Tim sukses anda. Affirmasi perlu dilakukan setiap hari sehingga angka sasaran menjadi target yang penting untuk dikejar.

5. Pemilih

Setelah tahu pasti jumlah suara yang dibutuhkan, pertanyaannya berikutnya adalah: Dimana suara tersebut bisa diperoleh?. Setelah target angka tersebut ditentukan maka langkah selanjutnya adalah menentukan target secara demografis dan/atau geografis.

PENTING: Menentukan target yang dipilih dalam segmen-segmen tertentu disebut Targeting. Ini menandakan bahwa yang terlebih dahulu dilakukan adalah segmentasi yang hasilnya berupa berbagai segmen masyarakat calon pemilih. Segmentasi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Segmentasi secara demografis dan geografis adalah segmentasi yang lazim dilakukan. Selain itu, segmentasi juga dapat dilakuan berdasarkan:
• Segmentasi atas dasar Agama.
• Segmentasi Gender.
• Segmentasi Usia.
• Segmentasi Kelas Sosial.
• Segmentasi Psikografis.
• Segmentasi Kohor.
• Segmentasi Prilaku.

Itu adalah beberapa tipe segmentasi yang pernah dilakukan. Tentu saja masih bisa dilakukan segmentasi dengan cara lainnya. Kreativitas juga dibutuhkan dalam segmentasi. Panduan ini hanya menyinggung dua model segmentasi yaitu Demografis dan Geografis.

a) Menentukan Target Demografi
Masyarakat Indonesia terbagi menjadi beberapa kelompok, misalnya pelajar, pensiunan, perempuan, petani, dan sebagainya. Meskipun kelompok-kelompok tersebut sangat beragam, mereka memiliki satu hal yang sama, mereka mencari orang untuk memimpin mereka, membantu, mewakili kepentingan, dan mengerti kebutuhan mereka.

Dalam perbicaraan terdahulu telah disinggung bahwa membagi-bagi para pemilih ke dalam berbagai kelompok dengan ciri-ciri yang sama disebut Segmentasi. Hasilnya adalah segmen para pemilih yang dipilah menurut kriteria tertentu.

PENTING: Tidak semua orang harus memilih Anda untuk menang dalam pilkada. Tujuan Anda adalah untuk memenangkan pilkada, bukan meraih 100% suara.

• Untuk menentukan siapa PEMILIH ANDA YANG PALING PENTING, tuliskan misalnya 10 kelompok yang akan memilih untuk Anda dan kalkulasikan berapa jumlah orang dalam kelompok tersebut.
• Data yang perlu diketahui setiap kelompok itu adalah:
-Nama-Nama Kelompok/Segmen.
-Persentase setiap Segmen tersebut terhadapTotal Populasi Pemilih (Misalnya Segmen Petani sebesar 1%).
-Persentase suara yang akan didapat dari kelompok itu terhadap total anggota kelompok itu (misalnya 50%).
-Persentase dari total populasi yang dapat diyakinkan (1% x 50% : 100 = 0,5%).
-Jumlah suara yang pasti dari kelompok: 0,5% x (Target Suara): 100. Misalnya; andai POINT UTAMA /TARGET SUARA adalah 50.000 maka jumlah suara yang pasti adalah 250 suara. Contoh ini menunjukkan bahwa untuk memperoleh 50% suara dari pengemudi truk berarti meraih 250 suara.
-Perhitungan dilanjutkan untuk setiap kelompok tersebut hingga 10 kelompok itu terdata dengan lengkap. Hasil perhitungan ini adalah TOTAL SUARA REALISITIS untuk anda.
-Data tersebut dibuat dalam bentuk Tabel.
-Ketika semua perkiraan suara bisa didapatkan berarti Anda memiliki TOTAL SUARA REALISTIS.
-TOTAL SUARA REALISTIS SAYA ADALAH ________
-TOTAL SUARA YANG DIBUTUHKAN ADALAH ______

• Informasi ini memberikan gambaran akan berapa suara yang diperlukan.

PENTING: Hingga tahap ini kandidat dapat menjawab pertanyaan:
Apakah total suara realistis lebih besar dari total suara yang dibutuhkan?
-Jika jawabannya YA, kondisi kandidat bagus.
-Jika jawabannya TIDAK, penting bagi Anda untuk kembali mengidentifikasi kelompok/segmen lain yang dapat Anda yakinkan untuk memilih Anda. Anda perlu menambah beberapa kelompok lain dalam tabel perhitungan anda hingga mendapat jawaban YA.
-Setelah Anda mengidentifikasi jumlah pemilih yang cukup dan jawaban di atas adalah YA, lanjutkan ke tahap berikutnya.

b) Menentukan Target Geografis
Menentukan target secara geografis adalah menganalisa bagaimana orang memilih di daerah pemilihan tertentu dengan mencari tahu kategori poll mana daerah pemilihan kita. Poll-nya dapat ditentukan 4 katagori:

-Poll A = pendukung inti
-Poll B = dapat diyakinkan
-Poll C = mungkin dapat diyakinkan
-Poll D = hampir tidak mungkin untuk diyakinkan

Daerah pemilihan kita dikatagorikan melalui kalkukasi rasio suara yang diperoleh partai atau kandidat (setiap 10 suara) di lokasi tersebut. Terdapat dua set rasio. Pertama, untuk partai besar. Lainnya untuk partai kecil dan menengah. Partai besar adalah partai yang memperoleh persentase suara yang signifikan pada pemilu lampau. Partai yang tidak memperoleh persentase besar pada pilkada dianggap partai kecil atau menengah.

Dua set rasio tersebut adalah

Rasio untuk Partai Besar:
Poll A = 6+ dari 10 suara
Poll B = 4-5 dari 10 suara
Poll C = 2-3 dari 10 suara
Poll D = 0-1 dari 10 suara

Rasio untuk Partai Kecil dan Menengah:
Poll A = 4+ dari 10 suara
Poll B = 2-3 dari 10 suara
Poll C = 1-2 dari 10 suara
Poll D = 0-1 dari 10 suara

Analisa poll dilakukan sebagai berikut:
• Bagi jumlah suara yang diperoleh partai/kandidat X 10 (yaitu tambahkan ‘0’ untuk setiap suara yang diperoleh) dengan jumlah suara di daerah pemilihan tersebut.

Contoh: Partai X menerima 253 suara dari total 1,103 suara.

253 X 2,530
—– x —- = —— = 2.29 dari 10 suara = C Poll
1,103 10 1,103

• Mengetahui kategori poll dari lokasi tertentu membantu kita merencanakan kampanye lebih efektif:
-Jika kesimpulan dari analisa bahwa lokasi itu termasuk Poll D, maka pemilih adalah basis dari lawan, karena itu kita tidak akan memfokuskan kampanye di daerah itu sama sekali.
-Jika sebuah lokasi adalah Poll A, kita melaksanakan kegiatan kampanye yang memastikan bahwa pemilih benar benar datang untuk memilih pada hari pemilihan.
-Jika kita menyimpulkan sebuah lokasi adalah poll B atau C, kegiatan kampanye kita akan terfokus pada mengkomunikasikan pesan kampanye yang menarik pemilih dan dapat mempengaruhi keputusan mereka dalam memilih.

• Mengkaji hasil pemilu/pilkada sebelumnya dan untuk melakukan analisa poll memerlukan tabel yang lebih besar, yang berisi kolom2 sebagai berikut:
-Nomor Poll.
-Suara untuk Partai Anda
-Total suara
-Suara per 10 suara
-Katagori Poll

PENTING: Jika batas daerah pemilihan berbeda dengan pemilihan yang lampau, Anda perlu menambahkan bobot pada batas baru daerah, yaitu menyesuaikan data dari pemilu lalu dengan batas baru dengan memperkirakan persentase masing-masing penduduk di daerah baru.
Membuat dua peta dapat membantu:
-Satu peta dengan batas daerah pemilihan lama dengan warna berbeda untuk setiap kategori.
-Satu peta lagi dengan batas daerah pemilihan baru.

6. Kelurahan/Desa
Setelah mengetahui siapa yang akan memilih Anda, langkah berikutnya adalah mengidentifikasi di mana mereka berada. Anda tidak akan mungkin bertemu satu per satu dengan semua pemilih di daerah pemilihan Anda karena keterbatasan waktu. Lagi pula karena tidak semua orang akan memilih anda maka akan menjadi kegiatan sia-sia saja bila berkampanye berlebihan di daerah basis.

PESAING UTAMA
Yang perlu dilakukan adalah mengidentifkiasi di mana tempat tinggal PEMILIH ANDA YANG PALING PENTING. Hal ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:
-Tuliskan kelompok yang telah Anda identifikasi pada tahap sebelumnya. Beri nilai 1 untuk jumlah suara terbanyak dan beri angka 9 untuk yang terkecil.
-IdentifikasI daerah tempat tinggal semua atau sebagian besar anggota kelompok tersebut. Misalnya, jika salah satu dari kelompok yang Anda anggap sebagai PEMILIH yang PALING PENTING adalah petani , mungkin mereka tinggal dan memilih di desa. Jika buruh Perkebunan berarti di kawasan perkebunan.
-Anda perlu memiliki database berbasis desa/kelurahan. Bersumber dari data ini dapat ditentukan langkah selanjutnya guna memetakan potensi pemenangan dari tingkat rumah tangga, RT, TPS, kecamatan, Daerah Pemilihan (DP) hingga ke tingkat Kabupaten/Kota.
-Buatlah Tabel dengan kolom-kolom:
-Nama kelompok.
-Jumlah suara.
-Daerah/tempat tinggal.

-Dari informasi Tabel tersebut dan penentuan target geografis yang telah dilakukan sebelumnya, Anda tahu di mana harus memfokuskan SUMBER DAYA Anda yaitu SDM, dana dan waktu.
-Tahap berikutnya adalah mendaftar daerah-daerah di mana Anda mengharapkan banyak suara memperoleh suara. Itu adalah DAERAH yang PALING PENTING.

PENTING: Anda dapat memenangkan pilkada tanpa harus menang di semua kelurahan/desa. Berkampanyelah di kelurahan di mana Anda bisa menang.
Isu/Kebijakan/Program (HANDBOOK PILKADA Bagian Tujuh)

7. Isu/Kebijakan/Program

Semua pemilihan terkait dengan isu/permasalahan, kebijakan dan program. Keputusan Anda untuk menjadi kandidat PILKADA mengandung makna bahwa Anda memahami benar permasalahan yang dihadapi masyarakat di daerah itu. Memahami saja tidak cukup, untuk memenangkan pemilu anda perlu menggunakan pengetahuan tersebut guna meyakinkan pemilih bahwa Anda memiliki solusi terbaik bagi masalah yang mereka hadapi dan anda benar-benar mampu untuk berbuat lebih baik baik masyarakat dan daerah.

Kandidat perlu menyusun visi, misi, program untuk disampaikan dengan meyakinkan kepada publik bahwa anda adalah kandidat yang tepat untuk dipilih. Tidaklah mudah menyusun visi, misi dan program yang membumi dan mengakar pada masyarakat. Visi, misi dan program yang baik biasanya telah dipikirkan dan direncanakan bertahun-tahun, bukan dibuat mendadak pada saat menjelang Pilkada. Dalam marketing mix, isu direspon dalam salah satu P dari 4 P, yaitu Policy sebagaimana telah disinggung dalam diskusi tentang framework.

Riset independen yang dilaksanakan berbagai organisasi nasional dan Internasional di Indonesia menunjukkan bahwa pemilih peduli terhadap permasalahan yang terkait dengan ekonomi, pendidikan dan korupsi. Anda dan tim anda tentu saja perlu menggali lebih jauh terhadap permasalahan dan kebutuhan rakyat di daerah anda.

Selain ketiga isu yang sudah lazim tersebut, anda mungkin perlu menemukan isu lain yang menjadi perhatian masyarakat di daerah anda. Misalnya, isu lingkungan hidup, gender, kemiskinan, pengangguran, dan sebagainya. Inilah bahan mentah yang akan disusun sebagai bahan kampanye. Bila anda terpilih tentu saja janji-janji itu harus dilaksanakan. Promises to Keep! Janji yang harus ditepati.

Dalam menganalisis isu/permasalahan maka anda perlu untuk menuliskannya:
-Tulislah berbagai isu penting di daerah anda.
-Lalu ingat siapa PEMILIH ANDA YANG PALING PENTING.
-Identifikasi 3 isu utama yang penting bagi mereka, para pemilih anda. TIGA ISU UTAMA, itulah yaitu yang harus Anda bicarakan setiap hari mulai saat ini hingga hari pemilihan.

PENTING:
Pemilih ingin anda membahas 3 isu yang penting bagi mereka, bukan 10 atau lebih isu acak yang tidak mengena. Kandidat yang lebih fokus berpeluang lebih besar untuk menang.

8. Pesan

Anda siap memasuki masa kampanye. Sebelum melangkah ke arena kampanye, Anda harus mengaitkan semua informasi menjadi SATU PAKET YANG TERORGANIR DENGAN BAIK, sehingga dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat yang Anda temui setiap hari. Anda perlu sebuah PESAN. Sebuah PESAN menjawab pertanyaan: “Mengapa pemilih harus memilih Anda dan bukannya LAWAN UTAMA Anda.”

Membuat pesan menjadi paket yang menarik ini disebut POSITIONING, yaitu menempatkan si kandidat ke dalam benak para pemilih, dengan citra tertentu, citra yang kuat dan berbeda nyata dari kandidat pesaing. Posisi yang kuat dan tak tergeser di dalam benak para pemilih.

Menjawab pertanyaan tersebut seharusnya mudah karena Anda mengetahui bahwa Anda adalah lebih baik dari LAWAN UTAMA Anda. Namun itu tidak cukup. Anda HARUS MEYAKINKAN PEMILIH BAHWA ANDA YANG PALING LAYAK. Mengemas pesan ini adalah hal yang paling berat.

• Anda perlu sebuah pesan yang baik yaitu:
-JELAS dan SINGKAT: mudah dipahami.
-MENARIK: terutama kepada pemilih yang akan diyakinkan.
-KONTRAS: membedakan partai dan Anda dari kandidat dan partai lain.
-MENYENTUH: kepada apa yang paling penting bagi pemilih Anda.
-DISAMPAIKAN SECARA KONSISTEN: berulang-ulang.
-Tidak semua orang di daerah pemilihan Anda mengenal nama Anda tapi pemilih harus mencoblos nama Anda pada hari pemilihan. Bagian penting dari pesan Anda adalah nama Anda dan partai Anda. Hal pertama dan terakhir yang Anda sampaikan seharusnya adalah nama Anda, Nomor urut anda dan partai Anda.

PENTING:
o Anda hanya butuh sebuah PESAN untuk menjawab pertanyaan saya sebagai pemilih: “Mengapa saya harus memilih Anda dan bukannya LAWAN UTAMA Anda?
o Berlatihkan menyampaikan pesan anda hingga benar-benar mencapai tingkat yang anda merasa paling nyaman dalam mengkomunikasikannya.
o Awali dan akhiri pesan anda dengan menyampaikan:

* Nama.
* Nomor Urut Anda.
* Partai anda.
* Tiga point penting isu yang menjadi trademark anda, factor pembeda anda dan yang menjadi sumber kekuatan anda.
* Tanggal dan hari Pilkada untuk mengingatkan para pemilih anda.
* Ingat bahwa pada hari pemilihan para pemilih harus mengingat, nomor urut dan Nama Anda.

PENUTUP

Demikian “panduan” singkat ini. Panduan ini bukan satu-satunya panduan cara terbaik untuk sukses dalam Pilkada. Dibutuhkan banyak referensi dan sudut pandang lain untuk membuat panduan ini berguna dan bisa membumi. Bagaimanapun pengalaman dalam berpolitik sangat berperan dalam menterjemahkan apa yang dimaksud dalam panduan ini.

Perpaduan pengalaman dan prinsip-prinsip yang dibahas dalam panduan ini diharapkan akan meningkatkan kinerja pemenangan pilkada, utamanya bagi calon yang bersedia membuka pikiran untuk menerima beberapa pemikiran dan prinsip-prinsip yang tertuang dalam panduan ini.

Tujuan mendiskusikan panduan inipun bukan untuk menggurui, hanya semata-mata untuk berbagi sedikit pengetahuan. Sayang jika hanya tersimpan di dalam hard disk komputerku tanpa diketahui banyak orang. Lagi pula saya percaya dengan membagikan hal ini kepada kawan-kawan, pengetahuan saya akan bertambah. Dengan mendiskusikan panduan ini justru akan menyempurnakan kekurangan yang terdapat dalam panduan ini.

Apa yang selama ini telah saya lupakan, dapat saya ingat kembali berkat menuliskannya. Panduan ini memang tidak sama persis dengan aslinya karena sudah diringkas, disederhakan, ditambah dengan beberapa informasi dari referensi lain, pengalaman pribadi ketika menjadi tim sukses, pengalaman kawan lain, dan membaca beberapa hasil riset tentang Pemilukada.

Semoga bermanfaat. Selamat bertanding dan menang.




Sumber: Jafraubel.

By: reksa institute On Juli 09, 2010

Continue Reading