KalaKemiskinan Jadi Komoditas Politik

Pemulung mencari sampah plastik di tempat pembuangan akhir sampah di Ciangir, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, September 2017. [adangbustomi-antara via metrotv]

Dwi Ardian, ASN, Statistisi Pelaksana di BPS Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat

Beberapa saat terakhir warganet begitu ramai memperbincang kan mengenai Lalu Muhammad Zohri, atlet lari yang merupakan anak dusun miskin dari NTB.

Semua dibahas, mu lai potret keseharian Zohri hing ga insiden bendera. Tentu bukan masalah besar jika saja tidak dibesar-besarkan oleh ne tizen yang reaktif dan ka ta nya kritis. Hal sesepele apa pun akan menjadi besar kalau sudah ditarik-tarik ke ranah politik. Isu terkini yang cukup menyita perhatian publik adalah rilis data kemiskinan periode Maret 2018 oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Senin (16/7). Persentase kemiskinan yang menyentuh single digit hingga 9,82% me rupakan prestasi luar biasa pemerintah yang baru terjadi sejak zaman krisis moneter 1998. Jumlah orang miskin turun menjadi 25,95 juta orang atau berkurang 633.200 orang.

Tentu sebuah senjata tanpa tanding bagi pimpinan koalisi PDI Perjuangan dan koalisinya menjelang pendaftaran calon presiden pada Agustus mendatang. Benar saja, beberapa menit setelah data itu dirilis bermunculanlah status-status penuh kebanggaan dari para politisi pengusung pemerintahan sekarang. Hal sangat kontras tentunya dari kubu seberang yang memang dalam kondisi terancam. Mulailah para netizen loyalis mereka membuat berbagai bantahan dan kritikan yang diarahkan kepada BPS. Dari kri tikan yang bersifat ilmiah hingga kritikan yang lebih tepatnya dikatakan hujatan tidak berdasar.

Inilah zaman keterbukaan, zaman yang katanya semua bebas dengan dasar demokrasi. BPS sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang berusaha berdiri di atas nilai-nilai profesional, integritas, dan amanah tentu telah memiliki dasar dan argumen yang sulit terbantahkan. Penghitungan kemiskinan secara makro (bukan by name by addres) telah berpuluh tahun diadopsi oleh BPS berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan dua kali setahun, Maret dan September. Data yang baru dirilis oleh BPS adalah periode Maret atau tiga bulan yang lalu. Tentu kondisi pada saat itu belum seperti seka rang. Kondisi Maret belum me masuki bulan puasa yang harga-harga kebutuhan pokok pada umumnya naik, belum ada kelangkaan kenaikan harga ayam ras dan telur ayam ras seperti sekarang.

Tentu hasil survei akan sangat berbeda jika dilaksanakan sekarang. Masyarakat yang hampir miskin yang ber ada di sekitar garis kemiskinan, tentu begitu rawan untuk jatuh kejurang kemiskinan. Kita samasama menanti survei yang sama oleh BPS pada September nanti. Indepen densi BPS sekali lagi diuji da lam tahun yang katanya tahun politik. “Independensi BPS ada lah harga mati,” tegas Ke pa la BPS Kecuk Suhariyanto dalam beberapa kesempatan.

“Siasat” Pemerintah Berhasil (?)

Program beras sejahtera (rastra) dan bantuan nontunai pada triwulan I telah ter sa lur - kan sesuai jadwal. Ber da sar kan data Bulog, realisasi distribusi bantuan sosial ras tra pada Januari 2018 sebesar 99,65%, Fe bruari 99,66%, dan Maret 99,62%. Hal yang tidak terjadi di periode-periode se belumnya. Sepertinya pe me rintah paham betul bahwa menj aga daya beli dan kon sumsi masyarakat adalah kun ci utama menurunkan kemis kinan.

Meski dalam jang - ka pen dek dan hanya men jang - kau masyarakat miskin di se ki - tar garis kemiskinan, te tapi juga paling tidak itu bisa me naikkan nilai jual calon pre siden pe ta - hana untuk kembali bertarung pada tahun men datang. Pemerintah berhasil me mas - tikan bantuan bisa disa lur kan te - pat waktu dan relatif tepat sa sar - an kepada mereka yang berada di sekitar garis kemiskinan (GK). Hasilnya, yang semula berada agak di ba wah GK bisa dinaikkan sedikit di atas GK. Cara yang jeli dan cerdik “menyiasati” survei yang dilakukan BPS. Sebagai masyarakat biasa yang tentu menginginkan kebaik an bagi bangsa kita, tentu ber harap angka kemiskinan itu te rus menurun hingga titik teren dah.

Namun, perlu kita cermati bersama bahwa angka kemiskinan 9,82% tersebut jangan terlalu dibanggakan ka rena ma sih banyak indi ka tor lain yang perlu juga kita per hatikan. In deks kedalaman ke miskinan In donesia yang ber ada di angka 1,71 meng gam barkan bahwa rata-rata orang miskin (dari sisi pe ngeluaran) masih sangat jauh di bawah garis kemiskinan, ada ke sen jang an yang besar, bahkan di pe de saan angkanya mencapai 2,37. Tentu perlu upaya yang menyeluruh serta tidak biasa (luar biasa) agar bisa meng ang kat masyarakat dalam dasar kemiskinan tersebut. Tidak cu kup hanya dengan operasi pasar murah, pemberian sub sidi, dan bantuan tunai lain nya. Selain itu, masih ada yang namanya indeks keparahan kemiskinan yang angkanya mencapai 0,44.

Dimensi lain yang harus dicermati adalah ketimpangan antar daerah. Ada daerah yang per - sentase kemiskinannya sa ngat jauh di bawah kemiskinan nasional seperti Bali 4,01%, tetapi di sisi lain ada yang be gitu besar persentasenya se perti Malukudan Papua yakni 18,12% dan 27,74%. Kalau dilihat dari sisi gini rasio yang 0,389, distribusi pengeluaran penduduk 40% terbawah ha nya berada 17,29%, berban ding penduduk 20% atas men capai 46,09%. Masih cukup be sar ketimpangannya.

Jika ingin memper ta han kan angka kemiskinan ini, pe merintah harus bisa menjaga daya beli masyarakat dengan tetap menyalurkan bantuan-bantuan sosial. Hal yang cukup berpengaruh menurunkan ke miskinan di periode Maret 2018 ini bantuan sosial tunai, pro gram beras sejahtera yang di sa lur kan tepat waktu dan tepat sa saran, ban tuan pangan non tunai, serta memastikan nilai tukar petani tidak meng alami degradasi. Sekali lagi, ini adalah program-program yang hanya bisa “menjinak kan” orang miskin di sekitar garis kemiskinan saja. Kemiskinan yang dalam dan parah tidak bisa diperbaiki de ngan pro gram-program itu saja. Kemiskinan seyogianya menjadi tanggung jawab ber sa ma.

Pemerintah harus kita ban tu sesuai kemampuan yang kita bisa. Jangan malah menambah beban pemerintah dengan kri tik an yang tidak berdasar atau ber bondong-bondong meng aku miskin ketika ada program yang bisa diakali. Contoh ter de kat adalah polemik soal surat ke terangan tanda miskin. Miskin boleh, tetapi ber mental miskin jangan. (sindonews)

By: reksa institute On Desember 06, 2018

Continue Reading

Tahun Politik dan Kemiskinan

Sampah di sebuah sungai di Jakarta, 2012. Adakah ini terkait kemiskinan dan Pemilu? [via kaskus]

Dr. Edy Purwo Saputro, MSi., dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo

Pilkada serentak 2018 dan pilpres 2019 nampaknya isu tentang kemiskinan masih akan laku untuk dijual demi mendulang suara atau paling tidak menjadi pembenar terhadap politik uang melalui serangan fajar. Oleh karena itu, kecemasan terhadap sukses dalam pilkada dan pilpres sejatinya bukan hanya isu SARA dan hoax tetapi juga kemiskinan. Hal ini memberikan gambaran betapa kemiskinan justru menjadi komoditas politik demi pemenangan sesaat. Bahkan, isu kemiskinan juga bisa menjadi muara terjadinya kasus-kasus korupsi. Artinya, beralasan jika dana desa yang notabene diharapkan bisa untuk memacu geliat ekonomi di daerah demi mereduksi kemiskinan dan pengangguran justru menjadi obyek baru korupsi di daerah.

Isu kemiskinan masih menjadi persoalan serius bagi pemerintah, terutama di mayoritas negara berkembang. Di satu sisi, kemiskinan juga menjadi isu di tahun politik untuk bisa merebut simpati publik meski di sisi lain problem kompleks kemiskinan terkait banyak aspek, baik internal dan eksternal. Oleh karena itu, komitmen pemerintah mengurangi angka kemiskinan pada tahun 2019 menjadi 9,5 persen diyakini sebagai tantangan yang berat, meski juga dianggap terlalu optimis. Keyakinan terhadap target tersebut muncul di Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional atau Musrenbangnas di Jakarta 30 April kemarin. Argumen yang mendasari karena pemerintah bertekad tahun 2019 akan fokus membangun manusia dengan orientasi pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar. Bisa jadi ini adalah target populis di tahun politik yaitu pilpres 2019.

Fakta kemiskinan di Indonesia per September 2017 mencapai 10,12 persen atau sekitar 26,58 juta dan target penurunan di tahun 2018 sebesar 10 persen sedangkan penurunan kemiskinan telah terjadi sejak 2016 sebesar 10,7 persen yaitu 27,76 juta. Data BPS juga memberikan gambaran bahwa pada tahun 2010 jumlah kemiskinan masih 31,02 juta atau 13,33 persen sedangkan di tahun 2015 turun menjadi 28,51 juta jiwa atau 11,13 persen. Fakta dibalik faktor kemiskinan juga mengacu inflasi yang membelit daya beli, upah riil yang kemarin dituntut para buruh, kesempatan kerja yang tersaingi oleh pekerja asing, terjadinya sejumlah bencana dan fakta daya serap tenaga kerja dibalik realisasi investasi.

Persoalan Kemiskinan

Kaji ulang terhadap program pengentasan kemiskinan nampaknya menjadi faktor yang penting untuk merealisasikan seperti harapan dari Musrenbangnas. Oleh karena itu apa yang terjadi dengan bantuan langsung lempar dalam sejumlah lawatan Presiden Jokowi kemarin sejatinya tidak efektif mereduksi kemiskinan karena tidak menyentuh esensi riil dari target pengurangan kemiskinan. Ironisnya, bantuan langsung lempar justru memicu kontroversi terkait alokasi penggunaan anggaran, termasuk juga kampanye terselubung dibalik aksi tersebut. Sekali lagi, tahun politik dan isu kemiskinan menjadi sinergi yang berdampak terhadap program dan proyek pembangunan nasional.

Urgensi pengentasan kemiskinan, pemerintah menetapkan sejumlah agenda misalnya perluasan konversi beras sejahtera menjadi layanan non tunai, penyaluran subsidi energi - gas secara tunai, perluasan program keluarga harapan dan jangkauan pelayanan dasar. Mengacu laporan Bank Dunia bertajuk Poverty and Shared Prosperity Report bahwa ke depan Indonesia akan berperan penting mereduksi kemiskinan global bersama sejumlah negara yaitu di kawasan Asia Timur dan Pasifik, termasuk Cina dan India. Oleh karena itu, beralasan jika pemerintah serius menangani kemiskinan, meski diakui tidak mudah dan tahun politik juga bisa menjadi kendala terhadap semua target pencapaiannya.

Kemiskinan juga tidak bisa terlepas dari ketimpangan dan sebaran pembangunan masih berkutat di Jawa dan hal ini menguatkan argumen kemiskinan juga banyak terjadi di luar Jawa. Bahkan, dikotomi perkotaan dan perdesaan juga berdampak terhadap kemiskinan di perdesaan (September 2016 yaitu 13,96 persen, turun menjadi 13,93 persen pada Maret 2017) dibanding di perkotaan (September 2016 yaitu 7,73 persen, turun menjadi 7,72 persen pada Maret 2017). Jadi, beralasan jika arus balik pasca lebaran selalu lebih tinggi dibanding arus mudik karena tuntutan perbaikan hidup.

Bagaimana implementasi era otda dan alokasi dana desa mereduksi kasus ini? Harapan era otda adalah terjadinya geliat ekonomi di daerah, terutama yang berbasis sumber daya lokal yang memacu produk unggulan. Hal ini juga didukung alokasi dana desa yaitu di tahun 2015 sebesar Rp.20,8 triliun, tahun 2016 naik Rp.47 triliun dan tahun 2017 yaitu Rp.60 triliun. Dana desa diharapkan tidak hanya memacu geliat ekonomi desa tapi juga mereduksi kesenjangan dan kemiskinan sehingga sinkron dengan komitmen era otda.

Dilema dan Ironi

Fakta kemiskinan tidak bisa terlepas dari ironi era otda yang justru diwarni pemekaran daerah. Padahal, pemekaran menambah beban anggaran, baik pusat ataupun daerah asal pemekaran, sementara di sisi lain bukan fokus orientasi peningkatan kesejahteraan yang dicapai tapi justru sebaliknya orientasi terhadap kepentingan politik yang akhirnya justru membuktikan asumsi mekar tapi memar karena rebutan kekuasaan membangun dinasti politik dan juga maraknya kepala daerah terjerat korupsi. Ironisnya OTT KPK tidak juga memicu efek jera sehingga banyak kepala daerah terjerat OTT, belum lagi maraknya kasus jual beli jabatan seperti di Klaten, Jawa Tengah sehingga mengerdilkan cita-cita otda. Bahkan, alokasi dana desa banyak juga yang menjerat kasus korupsi di sejumlah daerah. Artinya, ancaman korupsi dari hulu ke hilir rentan memicu dampak terhadap kemiskinan semakin akut.

Problem pelik pengentasan dan mereduksi kemiskinan maka belanja APBN harus tepat sasaran dan berkualitas sehingga memacu pertumbuhan ekonomi yang menyerap banyak tenaga kerja, termasuk juga investasi padat karya. Yang menjadi persoalan riil adalah isu pembangunan global yaitu daya serap tenaga kerja lebih rendah sehingga pengangguran terus meningkat, perlambatan pertumbuhan ekonomi, investasi tidak besar dan yang masuk cenderung padat modal, bukan padat karya. Oleh karena itu, upaya pemerintah yaitu penyediaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, memacu kegiatan produktif ekonomi, memacu industri manufaktur dengan dukungan perbaikan regulasi, memacu pembangunan di daerah, alokasi dana desa lebih tepat target, termasuk juga peningkatan kualitas layanan dasar dan perlindungan sosial. Percepatan pembangunan infrastruktur juga berdampak positif terhadap geliat ekonomi untuk mereduksi kemiskinan meski di sisi lain muncul kasus ambruk yang akhirnya sempat dimoratorium.

By: reksa institute On Desember 06, 2018

Continue Reading