KalaKemiskinan Jadi Komoditas Politik

Pemulung mencari sampah plastik di tempat pembuangan akhir sampah di Ciangir, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, September 2017. [adangbustomi-antara via metrotv]

Dwi Ardian, ASN, Statistisi Pelaksana di BPS Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat

Beberapa saat terakhir warganet begitu ramai memperbincang kan mengenai Lalu Muhammad Zohri, atlet lari yang merupakan anak dusun miskin dari NTB.

Semua dibahas, mu lai potret keseharian Zohri hing ga insiden bendera. Tentu bukan masalah besar jika saja tidak dibesar-besarkan oleh ne tizen yang reaktif dan ka ta nya kritis. Hal sesepele apa pun akan menjadi besar kalau sudah ditarik-tarik ke ranah politik. Isu terkini yang cukup menyita perhatian publik adalah rilis data kemiskinan periode Maret 2018 oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Senin (16/7). Persentase kemiskinan yang menyentuh single digit hingga 9,82% me rupakan prestasi luar biasa pemerintah yang baru terjadi sejak zaman krisis moneter 1998. Jumlah orang miskin turun menjadi 25,95 juta orang atau berkurang 633.200 orang.

Tentu sebuah senjata tanpa tanding bagi pimpinan koalisi PDI Perjuangan dan koalisinya menjelang pendaftaran calon presiden pada Agustus mendatang. Benar saja, beberapa menit setelah data itu dirilis bermunculanlah status-status penuh kebanggaan dari para politisi pengusung pemerintahan sekarang. Hal sangat kontras tentunya dari kubu seberang yang memang dalam kondisi terancam. Mulailah para netizen loyalis mereka membuat berbagai bantahan dan kritikan yang diarahkan kepada BPS. Dari kri tikan yang bersifat ilmiah hingga kritikan yang lebih tepatnya dikatakan hujatan tidak berdasar.

Inilah zaman keterbukaan, zaman yang katanya semua bebas dengan dasar demokrasi. BPS sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang berusaha berdiri di atas nilai-nilai profesional, integritas, dan amanah tentu telah memiliki dasar dan argumen yang sulit terbantahkan. Penghitungan kemiskinan secara makro (bukan by name by addres) telah berpuluh tahun diadopsi oleh BPS berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan dua kali setahun, Maret dan September. Data yang baru dirilis oleh BPS adalah periode Maret atau tiga bulan yang lalu. Tentu kondisi pada saat itu belum seperti seka rang. Kondisi Maret belum me masuki bulan puasa yang harga-harga kebutuhan pokok pada umumnya naik, belum ada kelangkaan kenaikan harga ayam ras dan telur ayam ras seperti sekarang.

Tentu hasil survei akan sangat berbeda jika dilaksanakan sekarang. Masyarakat yang hampir miskin yang ber ada di sekitar garis kemiskinan, tentu begitu rawan untuk jatuh kejurang kemiskinan. Kita samasama menanti survei yang sama oleh BPS pada September nanti. Indepen densi BPS sekali lagi diuji da lam tahun yang katanya tahun politik. “Independensi BPS ada lah harga mati,” tegas Ke pa la BPS Kecuk Suhariyanto dalam beberapa kesempatan.

“Siasat” Pemerintah Berhasil (?)

Program beras sejahtera (rastra) dan bantuan nontunai pada triwulan I telah ter sa lur - kan sesuai jadwal. Ber da sar kan data Bulog, realisasi distribusi bantuan sosial ras tra pada Januari 2018 sebesar 99,65%, Fe bruari 99,66%, dan Maret 99,62%. Hal yang tidak terjadi di periode-periode se belumnya. Sepertinya pe me rintah paham betul bahwa menj aga daya beli dan kon sumsi masyarakat adalah kun ci utama menurunkan kemis kinan.

Meski dalam jang - ka pen dek dan hanya men jang - kau masyarakat miskin di se ki - tar garis kemiskinan, te tapi juga paling tidak itu bisa me naikkan nilai jual calon pre siden pe ta - hana untuk kembali bertarung pada tahun men datang. Pemerintah berhasil me mas - tikan bantuan bisa disa lur kan te - pat waktu dan relatif tepat sa sar - an kepada mereka yang berada di sekitar garis kemiskinan (GK). Hasilnya, yang semula berada agak di ba wah GK bisa dinaikkan sedikit di atas GK. Cara yang jeli dan cerdik “menyiasati” survei yang dilakukan BPS. Sebagai masyarakat biasa yang tentu menginginkan kebaik an bagi bangsa kita, tentu ber harap angka kemiskinan itu te rus menurun hingga titik teren dah.

Namun, perlu kita cermati bersama bahwa angka kemiskinan 9,82% tersebut jangan terlalu dibanggakan ka rena ma sih banyak indi ka tor lain yang perlu juga kita per hatikan. In deks kedalaman ke miskinan In donesia yang ber ada di angka 1,71 meng gam barkan bahwa rata-rata orang miskin (dari sisi pe ngeluaran) masih sangat jauh di bawah garis kemiskinan, ada ke sen jang an yang besar, bahkan di pe de saan angkanya mencapai 2,37. Tentu perlu upaya yang menyeluruh serta tidak biasa (luar biasa) agar bisa meng ang kat masyarakat dalam dasar kemiskinan tersebut. Tidak cu kup hanya dengan operasi pasar murah, pemberian sub sidi, dan bantuan tunai lain nya. Selain itu, masih ada yang namanya indeks keparahan kemiskinan yang angkanya mencapai 0,44.

Dimensi lain yang harus dicermati adalah ketimpangan antar daerah. Ada daerah yang per - sentase kemiskinannya sa ngat jauh di bawah kemiskinan nasional seperti Bali 4,01%, tetapi di sisi lain ada yang be gitu besar persentasenya se perti Malukudan Papua yakni 18,12% dan 27,74%. Kalau dilihat dari sisi gini rasio yang 0,389, distribusi pengeluaran penduduk 40% terbawah ha nya berada 17,29%, berban ding penduduk 20% atas men capai 46,09%. Masih cukup be sar ketimpangannya.

Jika ingin memper ta han kan angka kemiskinan ini, pe merintah harus bisa menjaga daya beli masyarakat dengan tetap menyalurkan bantuan-bantuan sosial. Hal yang cukup berpengaruh menurunkan ke miskinan di periode Maret 2018 ini bantuan sosial tunai, pro gram beras sejahtera yang di sa lur kan tepat waktu dan tepat sa saran, ban tuan pangan non tunai, serta memastikan nilai tukar petani tidak meng alami degradasi. Sekali lagi, ini adalah program-program yang hanya bisa “menjinak kan” orang miskin di sekitar garis kemiskinan saja. Kemiskinan yang dalam dan parah tidak bisa diperbaiki de ngan pro gram-program itu saja. Kemiskinan seyogianya menjadi tanggung jawab ber sa ma.

Pemerintah harus kita ban tu sesuai kemampuan yang kita bisa. Jangan malah menambah beban pemerintah dengan kri tik an yang tidak berdasar atau ber bondong-bondong meng aku miskin ketika ada program yang bisa diakali. Contoh ter de kat adalah polemik soal surat ke terangan tanda miskin. Miskin boleh, tetapi ber mental miskin jangan. (sindonews)

By: reksa institute On Desember 06, 2018

Continue Reading

Tahun Politik dan Kemiskinan

Sampah di sebuah sungai di Jakarta, 2012. Adakah ini terkait kemiskinan dan Pemilu? [via kaskus]

Dr. Edy Purwo Saputro, MSi., dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo

Pilkada serentak 2018 dan pilpres 2019 nampaknya isu tentang kemiskinan masih akan laku untuk dijual demi mendulang suara atau paling tidak menjadi pembenar terhadap politik uang melalui serangan fajar. Oleh karena itu, kecemasan terhadap sukses dalam pilkada dan pilpres sejatinya bukan hanya isu SARA dan hoax tetapi juga kemiskinan. Hal ini memberikan gambaran betapa kemiskinan justru menjadi komoditas politik demi pemenangan sesaat. Bahkan, isu kemiskinan juga bisa menjadi muara terjadinya kasus-kasus korupsi. Artinya, beralasan jika dana desa yang notabene diharapkan bisa untuk memacu geliat ekonomi di daerah demi mereduksi kemiskinan dan pengangguran justru menjadi obyek baru korupsi di daerah.

Isu kemiskinan masih menjadi persoalan serius bagi pemerintah, terutama di mayoritas negara berkembang. Di satu sisi, kemiskinan juga menjadi isu di tahun politik untuk bisa merebut simpati publik meski di sisi lain problem kompleks kemiskinan terkait banyak aspek, baik internal dan eksternal. Oleh karena itu, komitmen pemerintah mengurangi angka kemiskinan pada tahun 2019 menjadi 9,5 persen diyakini sebagai tantangan yang berat, meski juga dianggap terlalu optimis. Keyakinan terhadap target tersebut muncul di Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional atau Musrenbangnas di Jakarta 30 April kemarin. Argumen yang mendasari karena pemerintah bertekad tahun 2019 akan fokus membangun manusia dengan orientasi pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar. Bisa jadi ini adalah target populis di tahun politik yaitu pilpres 2019.

Fakta kemiskinan di Indonesia per September 2017 mencapai 10,12 persen atau sekitar 26,58 juta dan target penurunan di tahun 2018 sebesar 10 persen sedangkan penurunan kemiskinan telah terjadi sejak 2016 sebesar 10,7 persen yaitu 27,76 juta. Data BPS juga memberikan gambaran bahwa pada tahun 2010 jumlah kemiskinan masih 31,02 juta atau 13,33 persen sedangkan di tahun 2015 turun menjadi 28,51 juta jiwa atau 11,13 persen. Fakta dibalik faktor kemiskinan juga mengacu inflasi yang membelit daya beli, upah riil yang kemarin dituntut para buruh, kesempatan kerja yang tersaingi oleh pekerja asing, terjadinya sejumlah bencana dan fakta daya serap tenaga kerja dibalik realisasi investasi.

Persoalan Kemiskinan

Kaji ulang terhadap program pengentasan kemiskinan nampaknya menjadi faktor yang penting untuk merealisasikan seperti harapan dari Musrenbangnas. Oleh karena itu apa yang terjadi dengan bantuan langsung lempar dalam sejumlah lawatan Presiden Jokowi kemarin sejatinya tidak efektif mereduksi kemiskinan karena tidak menyentuh esensi riil dari target pengurangan kemiskinan. Ironisnya, bantuan langsung lempar justru memicu kontroversi terkait alokasi penggunaan anggaran, termasuk juga kampanye terselubung dibalik aksi tersebut. Sekali lagi, tahun politik dan isu kemiskinan menjadi sinergi yang berdampak terhadap program dan proyek pembangunan nasional.

Urgensi pengentasan kemiskinan, pemerintah menetapkan sejumlah agenda misalnya perluasan konversi beras sejahtera menjadi layanan non tunai, penyaluran subsidi energi - gas secara tunai, perluasan program keluarga harapan dan jangkauan pelayanan dasar. Mengacu laporan Bank Dunia bertajuk Poverty and Shared Prosperity Report bahwa ke depan Indonesia akan berperan penting mereduksi kemiskinan global bersama sejumlah negara yaitu di kawasan Asia Timur dan Pasifik, termasuk Cina dan India. Oleh karena itu, beralasan jika pemerintah serius menangani kemiskinan, meski diakui tidak mudah dan tahun politik juga bisa menjadi kendala terhadap semua target pencapaiannya.

Kemiskinan juga tidak bisa terlepas dari ketimpangan dan sebaran pembangunan masih berkutat di Jawa dan hal ini menguatkan argumen kemiskinan juga banyak terjadi di luar Jawa. Bahkan, dikotomi perkotaan dan perdesaan juga berdampak terhadap kemiskinan di perdesaan (September 2016 yaitu 13,96 persen, turun menjadi 13,93 persen pada Maret 2017) dibanding di perkotaan (September 2016 yaitu 7,73 persen, turun menjadi 7,72 persen pada Maret 2017). Jadi, beralasan jika arus balik pasca lebaran selalu lebih tinggi dibanding arus mudik karena tuntutan perbaikan hidup.

Bagaimana implementasi era otda dan alokasi dana desa mereduksi kasus ini? Harapan era otda adalah terjadinya geliat ekonomi di daerah, terutama yang berbasis sumber daya lokal yang memacu produk unggulan. Hal ini juga didukung alokasi dana desa yaitu di tahun 2015 sebesar Rp.20,8 triliun, tahun 2016 naik Rp.47 triliun dan tahun 2017 yaitu Rp.60 triliun. Dana desa diharapkan tidak hanya memacu geliat ekonomi desa tapi juga mereduksi kesenjangan dan kemiskinan sehingga sinkron dengan komitmen era otda.

Dilema dan Ironi

Fakta kemiskinan tidak bisa terlepas dari ironi era otda yang justru diwarni pemekaran daerah. Padahal, pemekaran menambah beban anggaran, baik pusat ataupun daerah asal pemekaran, sementara di sisi lain bukan fokus orientasi peningkatan kesejahteraan yang dicapai tapi justru sebaliknya orientasi terhadap kepentingan politik yang akhirnya justru membuktikan asumsi mekar tapi memar karena rebutan kekuasaan membangun dinasti politik dan juga maraknya kepala daerah terjerat korupsi. Ironisnya OTT KPK tidak juga memicu efek jera sehingga banyak kepala daerah terjerat OTT, belum lagi maraknya kasus jual beli jabatan seperti di Klaten, Jawa Tengah sehingga mengerdilkan cita-cita otda. Bahkan, alokasi dana desa banyak juga yang menjerat kasus korupsi di sejumlah daerah. Artinya, ancaman korupsi dari hulu ke hilir rentan memicu dampak terhadap kemiskinan semakin akut.

Problem pelik pengentasan dan mereduksi kemiskinan maka belanja APBN harus tepat sasaran dan berkualitas sehingga memacu pertumbuhan ekonomi yang menyerap banyak tenaga kerja, termasuk juga investasi padat karya. Yang menjadi persoalan riil adalah isu pembangunan global yaitu daya serap tenaga kerja lebih rendah sehingga pengangguran terus meningkat, perlambatan pertumbuhan ekonomi, investasi tidak besar dan yang masuk cenderung padat modal, bukan padat karya. Oleh karena itu, upaya pemerintah yaitu penyediaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, memacu kegiatan produktif ekonomi, memacu industri manufaktur dengan dukungan perbaikan regulasi, memacu pembangunan di daerah, alokasi dana desa lebih tepat target, termasuk juga peningkatan kualitas layanan dasar dan perlindungan sosial. Percepatan pembangunan infrastruktur juga berdampak positif terhadap geliat ekonomi untuk mereduksi kemiskinan meski di sisi lain muncul kasus ambruk yang akhirnya sempat dimoratorium.

By: reksa institute On Desember 06, 2018

Continue Reading

Siapa Calon Kuat Di Pemilu Presiden 2014?

Din Syamsudin Menjagokan Mahfud MD

Isu pencalonan Mahfud MD dalam Pemilihan Presiden (pilpres) 2014 mulai ramai diperbincangkan. Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsudin pun menilai Mahfud layak menjadi capres atau cawapres 2014 mendatang.

"Ketua Mahkamah Konstisusi (MK) itu sebagai lembaga negara yang penting dan bergengsi. Siapa saja yang sudah sampai pada tingkat itu kan qualified lah untuk jadi capres atau cawapres," kata Din usai jumpa pers di kantor PP Muhammadiyah, Jl Menteng Raya, Jakarta Pusat, Kamis (2/6/2011).

Menurutnya, Mahfud mempunyai hak untuk dipilih atau memilih. Terutama Mahfud MD berada dalam posisi dan kapasitas tertentu yang mempunyai hak dan layak untuk dicalonkan sehingga wajar bila ada pihak yang mengusung ketua MK itu.

Namun Din membantah pertemuannya dengan Mahfud sebagai langkah awal Muhammadiyah mendukung pencalonan tersebut. Din mengatakan mereka tidak membahas soal politik negara melainkan politik dakwah.

"Kita tidak bicara itu, Muhammadiyah dalam hal seperti itu (politik negara) tidak terlibat karena bukan parpol dan tidak menjalankan politik praktis kekuasaan. Tapi kalau politik kebangsaan dan politik dakwah memang bagian dari Muhammadiyah. Apa yang kami bicarakan itu bagian dari politik dakwah, politik kebangsaan, dan politik kenegaraan untuk mendorong perbaikan kehidupan bangsa," terangnya.

Tapi parpol sering mengincar lembaga dakwah yang memiliki suara banyak?

"Ya itu parpol, Muhamadiyah kan bukan parpol. Kita merasa di atas parpol, jadi tidak bicara seperti itu," ujarnya.

Sementara itu, menanggapi pernyataan Wasekjen Partai Demokrat (PD) Ramadhan Pohan yang mengatakan ada pihak yang ingin menggerogoti PD, Din hanya berpesan bijak. "Parpol tidak akan terbebas dari penggerogotan lawan-lawan politiknya. Itu adalah bagian dari praktik politik yang walau pun tidak sehat. Oleh karena itu sama-sama sadarlah. Jangan saling menggerogoti kalau tidak mau digerogoti," imbuh Din. (Sumber: Detik)

Aburizal Bakrie Belum Memutuskan Maju Pilpres 2014

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Aburizal Bakrie menyatakan belum memutuskan untuk maju sebagai kandidat pada Pemilihan Presiden 2014.

“Saya maupun Partai Golkar belum memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai kandidat, meskipun sudah banyak suara yang menyatakan dukungan ke arah sana,” katanya di Bandarlampung, Jumat [13/05].

Menurut pria yang biasa disapa Ical itu, keputusan untuk menentukan nama kandidat yang akan diusung Partai Golkar pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 baru akan keluar pada akhir 2012. Ia juga menegaskan belum tentu dirinya yang akan maju dan dipilih Partai Golkar sebagai kandidat, karena semuanya akan melalui prosedur yang telah ditentukan.

“Hingga saat ini belum terpikirkan siapa yang akan diusung, namun pasti putera-puteri terbaik yang akan menjadi kandidat pilihan Partai Golkar,” katanya. Aburizal Bakrie menyatakan hal itu saat menjawab pertanyaan salah satu mahasiswi Universitas Lampung saat memberikan kuliah umum tentang kewirausahaan di kampus setempat.

Mahasiswi dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan ini menanyakan kepada Ical tentang upaya penegakan harkat dan martabat guru apabila mencalonkan diri sebagai Presiden pada 2014.

Pertanyaan tersebut menjadi satu-satunya pertanyaan yang bersifat “politis” dalam kuliah umum mengenai kewirausahaan di kampus itu. Kuliah umum selama satu setengah jam itu bertema “Menanamkan semangat dan jiwa kewirausahaan untuk membangun Indonesia yang mandiri”.

Dalam kesempatan tersebut Ical menekankan tentang pentingnya semangat kewirausahaan yang dimiliki setiap mahasiswa di Indonesia. “Saat ini adalah era persaingan ‘person per person’, artinya setiap pribadi, saat ini dituntut untuk memiliki kemampuan dan keterampilan dengan cakupan luas, selain memiliki karakter kebangsaan yang kuat,” katanya.

Kuliah umum yang dimoderatori Pembantu Rektor III Universitas Lampung Prof Sunarto itu juga diikuti Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) I Partai Golkar Lampung Alzier Dianis Thabrani, serta sejumlah pengurus teras DPP Partai Golkar. (Sumber: Berita Sore)

Calon Presiden PKS Tampil di Pilpres 2014

Tifatul Sembiring menginginkan pada Pemilihan Presiden 2014 terdapat kader Partai Keadilan Sejahtera yang maju menjadi calon presiden.

"Ombak berguling airnya menderu di Pantai Anyer. Selamat datang di gedung baru, Pemilu Presiden mendatang, PKS nyalon presiden,” kata Presiden PKS itu ketika meresmikan kantor DPP PKS Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Senin 3 Agustus 2009.

Itulah sebabnya, Tifatul berharap semua kader dan simpatisan mendukung perkembangan partai.

Dengan demikian, pada Pemilihan Presiden 2014, partai ini betul-betul dalam kondisi prima untuk memenangi putaran pemilihan.

Tapi dalam pidato peresmian kantor baru hari ini, Tifatul belum menyinggung siapa tokoh yang tengah disiapkan PKS untuk maju ke Pemilihan Presiden itu.

Tetapi, dia menjelaskan bahwa sesungguhnya banyak kader partai yang memiliki sumber daya manusia yang mantap.

PKS merupakan partai berbasis Islam yang sekarang merambah masuk ke basis nasionalis untuk menambah dukungan.

Partai ini mengalami perkembangan pesat di dua Pemilu. Pada Pemilu 2009, partai ini berhasil mempertahankan posisi sebagai partai bergengsi.

Di Pemilihan Presiden 2009, mereka bermitra dengan Partai Demokrat untuk mengusung calon presiden incumbent Susilo Bambang Yudhoyono.

Koalisi yang didukung sejumlah partai lainnya itu berhasil menjadi kan SBY-Boediono keluar sebagai pemenang. (Sumber: Vivanews)

By: reksa institute On Juni 07, 2011

Continue Reading

Politik Pencitraan

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). [tribunnews]

Presiden SBY selalu cepat merespon keluhan masyarakat. Namun respon tersebut tidak langsung terealisasi dalam bentuk solusi karena SBY terjebak permainannya sendiri berpolitik citra.

"Pemerintahan Presiden Yudhoyono terperangkap pada politik pencitraan. Yakni pencitraan tentang keseriusan Presiden, pencitraan bahwa Pemerintah bekerja keras, dan pencitraan bahwa kebijakan Pemerintah berpihak kepada rakyat," ujar Pengamat Politik LIPI Syamsudin Haris.

Hal itu dikatakan Syamsuddin dalam Seminar Nasional Sehari "Membangun Rumah Indonesia, Memihak Bangsa Sendiri" di kantor LIPI, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (3/8/2010).

Syamsuddin menyampaikan, yang dilakukan SBY itu justru menghambat langkahnya dalam mensejahterakan rakyat. Krisis tabung gas misalnya, belum juga dituntaskan oleh Pemerintah.

"Indikasi paling jelas bahwa komitmen Presiden Yudhoyono hanya pada tingkat wacana atau pidato belaka yang tampak dalam penegasan komitmennya tentang kebijakan Pemerintah pro rakyat," kritik Syamsudin.

Kelambanan SBY mengambil keputusan dirasakan Syamsudin justru semakin menyusahkan rakyat. Kenaikan BBM yang ditunda-tunda justru mengakibatkan kelangkaan stok karena ulah usil pengusaha.

"Sehingga membuka peluang bagi para spekulan BBM untuk memanfaatkan situasi ketidakpastian dan akhirnya berdampak pada kesulitan yang dihadapi rakyat," terang Syamsudin.

Selain itu, Syamsudin menyampaikan, kecenderungan yang sama juga berlangsung di bidang pangan dan pertanian. Dalam berbagai kesempatan Presiden SBY mengatakan pemerintahannya memberdayakan petani dan pro pertanian.

"Tapi secara faktual, kebijakan terhadap komoditas beras misalnya, keberpihakan Pemerintah belum tampak. Pemerintah kita hanya menerapkan tarif impor 30 persen, sehingga petani kita megap-megap terus," keluhnya.

Sumber: Detik.

Apa yang bisa dipelajari dari Kongres II Partai Demokrat? Jika ingin digambarkan maka bisa diwakilkan dalam satu kalimat yakni kalahnya politik pencitraan dengan pendekatan kultural.

Andi Mallarangeng yang begitu menggebu-gebu sejak mendeklarasikan pencalonannya beberapa bulan lalu, kalah telak pada pemungutan suara pemilihan ketua umum Partai Demokrat di Kota Baru Parahyangan, Padalarang, Bandung Barat, Minggu.

Perolehan suara Andi kalah jauh dibanding dua saingannya, Anas Urbaningrum dan Marzuki Alie.

Padahal, jika masyarakat dan peserta kongres melihat baliho dan spanduk yang ditebarkan Andi di penjuru Kota Jakarta, Bandung dan di arena kongres, tentu bisa menggetarkan lawan.

Tidak hanya baliho dan spanduk, kubu Andi juga "menyerang" dengan iklan di televisi. Bila melihat komposisi pemilih, pilihan iklan di televisi kurang mengena karena para pemilih bukanlah masyarakat umum, tetapi audiens terpilih, yakni pengurus cabang (DPC) dan pimpinan daerah (DPD).

Mereka adalah pemilih cerdas yang menjatuhkan pilihan atas pemikiran rasional, bukan terpedaya dengan iklan.

Bukan hanya melalui baliho dan iklan, kubu Andi yang didukung oleh lembaga pencitraan profesional, Andi juga menarik Edhie Baskoro atau Ibas, yang juga putra bungsu pasangan Susilo Bambang-Yudhoyono, ke jajaran tim pendukungnya. Ibas digadang-gadang ke mana saja Andi berkampanye.

Lalu tersebar info bahwa Cikeas mendukung Andi dan itu dipresentasikan oleh kehadiran Ibas di kubu Andi.

Namun, lihatlah kenyataannya. Andi kalah telak pada pemilihan ketua umum putaran pertama.

Pemilihan ketua umum putaran pertama menghasilkan 236 suara (45 persen) untuk Anas Urbaningrum, 82 suara (16 persen) untuk Andi Malarengeng dan 209 suara (40 persen) untuk Marzuki Alie. Sejumlah 2 suara tak sah dan dua peserta tidak menggunakan hak suaranya.

Karena tak ada yang meraih 50 persen plus 1 suara, maka diadakan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh Anas dan Marzuki.

Semua upaya di atas mungkin merupakan perhitungan matang dari kubu Andi bahwa dia, meski populer di kalangan masyarakat sebagai Juru Bicara Presiden selama lima tahun, tetapi tidak dekat dengan pengurus DPC dan DPD.

Dia seperti menara gading yang terlihat bagus dari jauh tetapi terasing dari kader dan pengurus Demokrat di daerah. Mungkin jika dia tidak melakukan upaya pencitraan, iklan di televisi, baliho, spanduk dan pernyataan di pers secara intensif, suara yang diperolehnya kurang dari 82.

Terlepas dari itu semua Andi mengakui dirinya kurang intensif mendekati pengurus cabang dan pimpinan daerah sehingga perolehan suaranya pada putarannya paling kecil, yakni 82 (16 persen).

Kepada pers seusai pemungutan suara, Andi mengatakan dirinya lama menjadi juru bicara presiden sehingga tidak cukup waktu mendekati pengurus daerah.

Dia menyatakan calon lain, seperti Marzuki yang lima tahun menjadi sekjen PD dan Anas yang menjadi pengurus partai memiliki waktu yang cukup mendatangi daerah.

Andi yang kini menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga mengucapkan selamat kepada siapa pun yang terpilih nanti. Dia juga memberi apresiasi kepada peserta kongres yang sudah menunjukkan kepada masyarakat bagaimana demokrasi berproses di tubuh partai pemenang Pemilu 2009 itu.

Tak Cukup Pencitraan

Kekalahan Andi itu menguatkan pendapat jika ingin berhasil di dunia politik maka tidak cukup dengan upaya pencitraan saja. Setiap calon harus turun ke daerah, mendatangi konstituennya, berdialog dan menanam persepsi yang sama tentang visi dan misi partai.

Anas ketika ditanya tentang baliho lawan politiknya, mengatakan, "Baliho saya ada di hati pemilih."

Anas dan Marzuki memang minim dengan baliho dan spanduk. Manuver yang dilakukan hanya sekali-kali. Tidak ada pernyataan bombastis menjelang kongres. Kematangannya baru terlihat di saat kongres.

Jika ditilik lebih jauh, hasil penghitungan suara putaran pertama Kongres II Demokrat di luar perhitungan sejumlah pihak, termasuk dari kubu tim sukses ketiga calon.

Sebelumnya Kubu Andi sangat yakin akan memperoleh sekitar 300 suara sehingga berani melontarkan usulan aklamasi. Namun, pada saat tes pertama pemungutan suara untuk percepatan jadwal pemilihan ketua umum yang digagas kubu Marzuki, pada Sabtu (22/5), kubu Andi hanya mendapat 130 suara, dan sisanya untuk kubu Anas dan Marzuki.

Pada Sabtu (22/5) malam usai pemungutan muncul rumor Andi akan mundur dari pencalonan karena 130 suara tidak cukup untuk maju ke babak kedua yang mensyarat 25 persen suara dari 533 total suara.

Namun, ternyata Andi tetap maju dan perolehan suaranya merosot jauh menjadi 82 suara saja. Sebelum hasil penghitungan usai, Andi sudah meninggalkan posisinya di panggung dan melayani wawancara dengan televisi swasta.

Sementara di kubu Anas sebelumnya muncul optimisme akan meraih 270 suara, lebih dari 50 persen plus 1, sehingga pemungut suara cukup satu putaran.

Juru Bicara Tim Anas, Ruhut Sitompul, kepada pers mengatakan, Sabtu (22/5) malam semua pendukung Anas berkumpul di sebuah hotel dan tidur bersama di lobi.

"Ketika ditanya mengapa kalian tidak pulang ke hotel, mereka (pengurus DPD dan DPC) bilang kami takut serangan fajar, Bang," kata Ruhut mengutip pernyataan pendukungnya.

Ruhut juga menyatakan, dia sedang berpikir bagaimana menahan air mata jika Anas menang satu putaran. Kenyataannya, Anas hanya mendapat 236 suara, meski perolehannya tertinggi tetapi jumlahnya tidak sesuai dengan perkiraan kubunya.

Kuda Hitam

Di luar dugaan Marzuki, si kuda hitam, mendapat peroleh suara di luar perkiraan banyak pihak. Uji coba peroleh suara melalui usulan pemilihan ketua umum yang dipercepat agaknya melambung citranya.

Dia mengalahkan Andi yang semula dijagokan dan memiliki baliho serta spanduk dukungan di mana-mana. Marzuki memperoleh 209 suara.

Artinya, terjadi perpindahan suara Andi ke Anas dan Marzuki yang sangat siginifikan. Pada putaran kedua, publik menanti akan kemana Andi dan pendukungnya akan melimpahkan suaranya.

Sebelumnya, Ahmad Mubarok, Ketua Tim Pemenang Anas, mengatakan posisi Sekjen Partai Demokrat akan diberikan kepada Edhie Baskoro (Ibas), meski tawaran itu belum dibicarakan secara serius dengan Anas.

Sejumlah pengamat menilai, kekalahan Andi karena SBY tidak memberi isyarat mendukung Andi pada saat pidato pembukaan Kongres. SBY justru mengingatkan agar tidak melakukan politik uang.

Sikap netral SBY menghidupkan demokrasi di kongres partai pemenang Pemilu 2009 itu, meskipun kubu yang didukung oleh anaknya kalah telak.

Setidaknya Partai Demokrat sudah menunjukkan bahwa mereka bukan partai keluarga (partai yang didominasi keluarga) seperti yang dikhawatirkan banyak pihak.

Sumber: Antara.

Seorang filsuf berkebangsaan Jerman Friedrich Nietzhe pernah berucap “Tuhan telah mati”. Kini dalam nada yang hampir sama, Anas Urbaningrum yang naik ke podium dan mengucap “pencitraan telah mati”. Anas memang tidak mengucapkan itu secara verbal, namun secara tersirat, “sang pangeran biru” itu pastinya tidak akan menyangkalnya. Pencitraan disini adalah pola kampanye yang hanya mengandalkan kampanye udara tanpa pernah menjejakkan kaki ke tanah. Kemenangan Anas, sekaligus membuktikan bahwa suara arus bawah tidak goyah dikepung oleh iklan-iklan politik. Rival terberatnya adalah Marzuki Ali, senior dan sekaligus ketua DPR. Namun, sekali lagi, faktor senioritas juga tidak mampu membendung laju kemenangan Anas Urbaningrum. Anas Urbaningrum (AU), dalam putaran kedua pemilihan ketum Partai Demokrat ini, berhasil mengumpulkan 280 suara. Sedang Marzuki Alie (MA) meraih 248 suara.

Ada beberapa faktor yang bisa kita nilai sebagai kunci kemenangan Anas. Pertama, Anas sudah membuat investasi politik sejak dini di tubuh partai. Posisi yang dijabatnya sebagai Ketua DPP Bidang Politik,membuat interaksi politik dengan arus bawah sebagai pemilik mandat suara lebih terjaga. Dengan posisinya di DPP itu pula, Anas memainkan negosisasi dan bargain politik dengan proses politik arus bawah di DPC-DPC. Interaksi yang intens membuat hubungan emosional dan iman politik tersampaikan dengan baik. Kedua, Karakter pribadi yang santun, cerdas dan berwibawa. Anas tahu betul bahwa karakter pribadinya sangat cocok dengan positioning Partai Demokrat yang juga selaras dengan karakter pribadinya. Proses pelembagaan nilai-nilai yang dimiliki partai membuat kader-kader demokrat yang mempunyai hak suara dalam kongres dibuat nyaman dengan sosok Anas.

Ketiga, pengalaman politik sejak dini. Guru terbaik adalah pengalaman. Anas sebenarnya bukan anak kemarin sore dalam panggung perpolitikan tanah air. Karirnya sejak menjadi aktivis HMI sampai kemudian menjadi ketua fraksi demokrat di Senayan tergolong cukup mulus untuk usia yang masih muda. Ini adalah rajutan track record yang tidak bisa disangkal sebagai sebuah prestasi politik yang brillian. Ibarat kita membeli barang elektronik dengan rumusnya “harga tidak pernah bohong”, begitu pula dalam melihat kualitas pemimpin, diktumnya berbunyi “track record tidak bakal bohong”. Dalam usianya yang masih 41 tahun, dengan jabatan sebagai ketua partai terbesar di Indonesia, menunjukkan siapa sebenarnya beliau.

Keempat, dukungan SBY. Walau tidak tersurat, SBY sedang memainkan politik tebar jala. Artinya, siapapun ketuanya, yang menang tetap SBY. Menempatkan anaknya, Eddi Baskoro ke dalam kubu Andi Malaranggeng adalah satu sisi. Sisi lain, pada saat menjelang putaran kedua, kita sebenarnya bisa mencerna bahasa politik SBY dalam pidato singkatnya agar pemilihan dilakukan demokratis dan tidak ada tekanan. Demokratis dan tanpa tekanan adalah simbol kedaulatan rakyat, yang juga berarti suara pemilih tidak tunduk pada kekuatan politik tertentu dan hanya berdaulat pada sang pemilik suara. Pada saat itu, suara AM yang hendak diperebutkan, dan sesuai dengan pidato SBY, suara AM akhirnya punya otonomi atas hak politiknya masing-masing. Padahal AM sudah mengumumkan pelimpahan dukunganya pada Marzuki Ali. Pelimpahan dukungan akhirnya tidak bulat, karena hampir setengah lebih suara AM pindah ke kubu Anas. Menurut penulis, SBY sengaja bersikap netral dan cenderung membiarkan tiga kandidat bertarung habis-habisan sejak awal. Sambil menunggu dan melihat kandidat yang paling berpeluang menang. SBY tidak ingin berhadapan dengan konflik jika mendukung terang-terangan salah satu calon. Kalaupun ada beberapa sinyal, itupun tidak bisa di-judge oleh pihak yang kalah sebagai dukungan SBY. Terlihat disini bagaimana SBY juga bermain cantik mengamankan posisinya. Hal ini pula yang dianggap sebagai faktor penentuan kalahnya Marzuki. Posisi Marzuki sebagai ketua DPR mungkin terlalu sulit untuk dikendalikan SBY sehingga kemudian memberi sinyal halus mendukung Anas.

Terlepas dari faktor kekalahan Marzuki Ali, ada hal yang menarik dari kongres demokrat kemarin, yakni matinya iklan politik. Beberapa analisis kemenangan Anas, berbanding terbalik dengan tersingkirnya Andi di putaran pertama, banyak pertanyaan kenapa Andi dengan Ibas sebagai simbol Cikeas, bisa kalah ? Restu Cikeas kepada Andi dengan representasi Ibas adalah klaim. Tidak pernah ada tanda-tanda Cikeas mendukung Andi. Penempatan Ibas di kubu Andi bisa dibaca sebagai kebebasan Ibas dalam memilih calon pemimpin atau bisa juga dibaca sebagai strategi politik SBY untuk sekedar menebar pengaruh . Karena rumus politik SBY adalah siapapun yang menang, pemenang sejati adalah SBY,maka penempatan Ibas tidak terlalu menjadi perhitungan politik yang bisa menggoyahkan kewibawaan Cikeas jika Andi kalah. Rumus politik SBY terbukti dengan posisinya sebagai ketua dewan pembina sekaligus menjadi ketua majelis tinggi partai yang memiliki kewenangan yang sangat superpower. Kewenangan tersebut antara lain menentukan formatur pembentukan kabinet Anas sampai pengambilan keputusan strategis partai,pembentukan koalisi dan penentuan calon presiden dan wakil presiden. Jika dilihat dari kewenangan majelis tinggi tersebut, maka fungsi ketua umum hanyalah sebagai pembawa obor. Yang terang bersinar tetap SBY.

Selain itu, Andi jarang menjalin interaksi politik di akar rumput. Posisinya sebagai juru bicara presiden dan menteri pemuda dan olah raga tentunya bukan pintu yang tepat untuk membangun relasi politik dengan DPC-DPC. Akhirnya, iklan politik menjadi senjata pamungkas menutupi kelemahan itu. Namun, Andi lupa bahwa kampanye udara saja tidaklah cukup. Kampanye darat untuk pemilih sekelas partai masih sangat menentukan. Inti pencitraan dalam ajang politik seringkali dan kebanyakan adalah membangun kesadaran palsu bagi khalayak yang menjadikan sosok yang dimunculkan nampak sempurna. Hal itu mungkin bisa dikenakan pada khalayak yang memiliki kesadaran pasif namun tidak bagi khalayak aktif seperti anggota internal partai. Menurut Jean Baudrillard, filsuf dan pakar komunikasi Perancis, media merupakan agen simulasi (peniruan) yang mampu memproduksi kenyataan (realitas) buatan, bahkan tidak memiliki rujukan sama sekali dalam kehidupan kita. Teori Baudrillard masuk akal dihubungkan pada banyaknya iklan-iklan di televisi, radio, dan media cetak menampilkan tokoh-tokoh dengan bendera satu partai politik di belakangnya. Para tokoh politik memproduksi kenyataan buatan bermuatan politis agar mendapatkan dukungan di kongres. Proses dramatisasi ditunjukkan dengan mengangkat tema besar yang sensitif dan populer di hadapan pemilih.

Demokrat membuktikan iklan politik bukan rumus sakti menghasilkan pemimpin. Politik hati yang dibangun jauh-jauh hari masih ada dalam kongres kemarin. Kekalahan Andii itu menguatkan pendapat, jika ingin berhasil di dunia politik maka tidak cukup dengan upaya pencitraan saja. Setiap calon harus turun ke daerah, mendatangi konstituennya, berdialog dan menanam persepsi yang sama tentang visi dan misi partai. Andi lupa yang dihadapinya bukan segerombolan massa rakyat yang mudah tertipu dan terombang-ambing oleh iklan dan spanduk siapa yang paling banyak. Itu semua karena Andi lupa, dan sekali lagi lupa bahwa dia ”menggunakan meriam untuk membunuh nyamuk”.

By: reksa institute On November 06, 2010

Continue Reading